Kamis, 31 Maret 2016

Makalah Lengkap Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia


Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA), hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

1.      Dasar Pertimbangan
Munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu Pihak Barat (Amerika) dengan ideologi libera dan di pihak lain blok Timur (Uni Soviet) dengan ideologi komunis. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan politik luar negerinya.
Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi “……… tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antra pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita.
Pemerintah RI berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Makalah Lengkap Tentang Politik Luar Negeri Indonesia

2.      Landasan
Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia :
a.       Landasan idiil Pancasila.
b.      Landasan kontitusional UUD 1945.

3.      Tujuan
Politik luar negeri Indonesia bertujuan :
a.       Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
b.      Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. 

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Mohammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia merumuskan :
a.       Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
b.      Memperoleh barang-barang ang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
c.       Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
d.      Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

4.      Pedoman Perjuangan
Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor berukut :
a.       Dasa-Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri dengan kerja sama regional.
b.      Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara, bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan Revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan dari pada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
c.       Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengaruhnya harus dilakukan untuk kepentingan ekonomi rakyat.

5.      Prinsip-Prinsip Pokok
Pokok-pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain :
a.       Negara Indonesia menjalankan politik damai.
b.      Negara Indonesai bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.

6.      Pelaksanaan
Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
a.       Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (blok Timur dengan komunisnya dan blok Barat dengan liberalnya).
b.      Aktif, artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif :
1)      Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara di Asia-Afrika yang kemudian melahirkan deklarasi Bandung.
2)      Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan Non-Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
3)      Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
4)      Ikut aktif membantu penyelesaian konflik Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik-konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya.

GBHN 1999-2004 tentang Bidang Politik (hubungan luar negeri) menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan akatif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bsnag dan kerja sama internasional untuk kesejahteraan rakyat. Penjelasan kehendak GBHN tidak terlepas dari faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri.
a.       Posisi Geografis
Indonesia berada di posisi silang dunia dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.

b.      Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh bangsa lain, terus berjuang unuk memperoleh kemerdekaannya.

c.       Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungan dengan politik luar negeri.

d.      Kekayaan Alam
Bila kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal, tidak mustahil Indonesia pada suatu saat nanti dapat memainkan peranan yang besar dalam menanggulangi krisis pangan dunia.

e.       Militer
Bila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar.

f.       Situasi Internasional
Terjadi konflik regional maupun perkembangan iptek dapat memicu timbulnya konflik internasional.

g.      Kualitas Diplomasi
Keberadaan para diplomat agar dapat menjalankan tugas secara  efektif.

h.      Pemerintah Yang Bersih
Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlukan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

i.        Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan segaa bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. 

Rabu, 30 Maret 2016

Penggunaan Nara Sumber Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar


I.       PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan diri individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang anggota masyarakat.
Upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Sekolah Dasar, perlu diwujudkan agar memperoleh sumber daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai usaha telah dilakukan pemerintah seperti mengadakan Kelompok Kerja Guru (KKG), merevisi kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, penggunaan metode dan media serta penggunaan berbagai sumber belajar.
Menurut Neviyarni (2005: 45) menyatakan bahwa “sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam pencapaian tujuan pembelajarannya”. Sedangkan menurut AECT (dalam Neviyarni, 2005: 45) sumber belajar dapat diklasifikasikan 6 macam seperti (1) message (pesan), (2) people (orang), bahan (materials), alat (tool dan aquipment), teknik 9technique) dan lingkungan (setting). Menurut Sunaryo (1997: 166) sumber belajar tersebut dapat dikategorikan sebagai menjadi sumber belajar manusia yang umumnya dikatakan nara sumber dan sumber belajar lingkungan alam atau sosial.
Dari uraian di atas manusia atau nara sumber dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Penggunaan nara sumber sebagai sumber belajar merupakan sumber yang sangat berharga untuk memperkaya dan memotivasi program pengajaran di sekolah, khususnya untuk menambah pengalaman belajar para siswa dan dapat memperkaya materi yang diberikan oleh guru.
Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah Dasar yang dimulai dari kelas I – VI yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Penggunaan nara sumber sebagai sumber belajar IPS sangat beragam sekali, hal ini akan empermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru dan pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan.
Berdasarkan observasi penulis tanggal 21 Januari 2008 di SD 34 Air Pacah guru dalam mengajar bidang studi IPS tidak menggunakan nara sumber sebagai sumber belajar, sedangkan pembelajaran IPS seperti jenis-jenis pekerjaan seharusnya menggunakan nara sumber sebagai sumber belajar. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan penggunaan nara sumber sebagai sumber belajar dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan di kelas III SD.

Penggunaan Nara Sumber Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah :
-          Bagaimana cara menggunakan nara sumber sebagai sumber belajar dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan.

C.    Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan cara guru menggunakan nara sumber sebagai sumber belajar.

D.    Manfaat Penulisan
1.      Bagi Penulis menambah wawasan terutama mengenai penggunaan nara sumber sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS.
2.      Sebagai bahan masukan bagi guru yang mengajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial di SD.
3.      Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar. 

II.    KAJIAN TEORI
A.    Sumber Belajar
1.      Pengertian
Menurut Nana (2005: 76) “sumber belajar adalah daya yang bisa di manfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung, sebagian atau secara keseluruhan”, menurut (59:    ) “sumber belajar adalah segala sesuatu (benda) atau orang (non sumber) yang dapat dijadikan pangkal tolak data pembelajaran.
Menurut Dikti (dalam Karwono) “sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai kopetensi tertentu.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Sumber belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi pencapaian hasil pembelajaran siswa, adapun fungsi sumber belajar yaitu :
1.      Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah.
2.      Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi / kontrol guru yang kaku dan tradisional juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan.
3.      Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian.
4.      Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar serta penyajian informasi dan bahasa secara lebih konkrit.
5.      Memungkinkan belajar secara  seketika yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran ayang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkrit dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.
6.      Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis.
Dari fungsi diatas dapat kita lihat bahwa sumber belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa. 
Adapun manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut :
1.      Bagi Guru
a.       Dalam kegiatan belajar mengajar guru dapat merencanakan kegiatan belajar bervariasi dalam waktu yang bersamaan.
b.      Guru dalam mengajar dapat memberikan perhatian yang banyak dan menyeluruh terhadap perbedaan individu siswa.
c.       Dalam kegiatan belajar mengajar klasikal tidak perlu terjadinya pengulangan aktivitas yang tidak diperlukan lagi oleh siswa.
d.      Dengan adanya sumber belajar yang bervariasi dapat mengurangi komunikasi verbalisitas dalam kegiatan belajar mengajar.

2.      Bagi Siswa
a.       Dengan adanya sumber belajar yang bervariasi siswa dapat belajar sesuai dengan kecapatan masing-masing.
b.      Siswa lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran dirinya sendiri atau dengan kata lain siswa lebih mampu belajar sendiri.
c.       Mengurangi ketergantungan pada guru.
d.      Menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar, karena siswa mencari sendiri informasi yang  dibutuhkannya.
e.       Siswa dapat mengevaluasi kemajuan belajar sendiri.
Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik belajar agar belajar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar.
Menurut Dikti (dalam Karwono) guru harus mampu : (a) menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, (b) mengenal dan menyajikan sumber belajar, (c) menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran (d) menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku, (e) mencari sendiri bahan dari berbagai sumber, (f) memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar, (g) menilah keefektifan penggunaan sumber belajar sebagian dari bahan pembelajaran, (h) merencanakan kegiatan sumber belajar secara aktif.
Disamping kemampuan diatas, guru perlu (1) mengetahui proses komunikasi dalam proses belajar mengajar, (2) mengetahui sifat masing-masing sumber belajar baik fisik maupun sifat-sifat yang ditimbulkan oleh faktor lain yang mempengaruhi sumber belajar tersebut, (3) memperolehnya, yaitu tahu benar dimana lokasi suatu sumber dan bagaimana cara memberi pelayanannya.
Kemampuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa guru perlu menyadari pentingnya kemampuan-kemampuan khusus yang dikembangkan bila menginginkan proses belajar mencapai sasaran yang optimal.
  1.  
  2. Pengertian Nara Sumber
Dalam proses belajar mengajar banyak sekali sumber belajar yang digunakan dalam pemberian pengajaran pada siswa yang salah satunya dengan menggunakan nara sumber (manusia sumber).
Menurut Oemar (1994: 160) “nara sumber adalah orang yang telah berpengalaman tertentu dan membagikan pengalamannya yang khusus itu kepada para siswa dan diundang datang ke sekolah (kelas) dalam rangka program pendidikan”.
Menurut Nana (2003: 80) “pengertian nara sumber adalah orang yang menyimpan informasi atau mengeluarkan informasi atau menyalurkan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar”.
Nara sumber merupakan sumber yang sangat berharga untuk memperkaya dan memultalisasi program pengajaran di sekolah dan dapat kita undang ke sekolah untuk membagikan penga kepada siswa, serta membangkitkan minat siswa, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan dan memperjelas masalah-masalah yang sedang dipelajari oleh siswa.
Nara sumber merupakan sumber yang sangat bermanfaat bagi siswa, adapun fungsi nara sumber :
1)      Turut memberikan sumbangan guna pemecahan suatu masalah.
2)      Membantu memperkaya dan memperkuat pengertian.
3)      Menyadarkan dan membantu membangkitkan minat yang berharga bagi siswa.
4)      Memperkenalkan para siswa terhadap aspek lingkungan, baik sosial maupun fisik.
5)      Memperkembangkan sensitivisme terhadap masyarakat
(Oemar, 160 : 1994)
Langkah-langkah yang diperlukan guru dalam menggunakan nara sumber sebagai sumber belajar :
A)    Persiapan
1.      Menyusun Kebutuhan
Secara khusus dalam bentuk pertanyaan mengapa orang itu dibutuhkan? Apa orang itu kompeten atau tidak? Apa yang diharapkan darinya? Selanjutnya perlu diadakan konsultasi pertama dengan orang orang tersebut dan mengadakan beberapa perencanaan pendahuluan.
2.      Bentuk penyajian
Yang kelak akan dilakukan oleh tamu tadi misalnya cara percakapan informal, demonstrasi dan penjelasan-penjelasan, diskusi umum, berupa pertemuan ramah tamah sambil bercakap-cakap, tanya jawab dan wawancara.
3.      Penjelasan Pendahuluan Kepada Tamu
Hal yang perlu dijelaskan kepada orang yang diundang agar yang bersangkutan mengetahui kelompok tingkat umur anak/siswa didik, pokok pembicaraan atau masalah, jumlah pelajar, data, waktu lamanya, tempat pertemuan, nama para pelajar dan lain-lain.
4.      Mengantur dan menyiapkan sekolah
Sekolah diatur dan dipersiapkan sedemikian rupa oleh guru dan siswa yang meliputi : peralatan, penyediaan kelas, bangku, papan tulis dan sebagainya serta mungkin juga diperlukan ruangan-ruangan khusus, map, proyektor dan lain-lain.
5.      Akomodasi
Penyesuaian tempat, waktu, cara menerima tamu dan persediaan jamuan.
6.      Panitia
Memilih seorang ketua, penulis dan anggota-anggota atau seksi yang diperlukan, kata pembukaan sebagai sambutan, dan ucapan terima kasih.
7.      Melakukan pengecekan terakhir
Semua persiapan diperiksa sebelum tamu berkunjung dengan mengingatkan kembali kepada protokol bahwa segala persiapan telah selesai.

B)    Pelaksanaan
1.      Menerima Tamu
Sebaiknya protokol menjemput tamu itu dan  mengantarkannya ke tempat penyelenggaraan. Sebelum memulai acara pokok, protokol memberikan kata sambutan kepada tamu dan memperkenalkan kepada kelas latar belakang orang tadi, nama, kewarganegaraannya, jawatan dan lain-lain sehubungan dengan pribadi tamu.
2.      Pimpinan Kegiatan Oleh Tamu
Mempersilahkan tamu itu memulai kegiatan-kegiatan dengan bentuk penyajian yang telah direncanakan. Dalam waktu itu semua kegiatan sepenuhnya dipimpin oleh tamu itu. 
3.      Interprestasi Pengalaman
Sesudah kunjungan, para siswa agar menganalisis teoritis atas nilai-nilai pengalaman yang telah diperoleh, menilai kesan, dan sumbangan-sumbangan partisipasi siswa, membuat kesimpulan bersama, meninjau langkah-langkah yang telah dilalui, menilai hasil kunjungan itu bagi siswa.

C)    Kegiatan Lanjutan
Menyelidiki kegiatan-kegiatan lanjutan, penilaian umum terhadap pembicara (tamu), membuat laporan atau tulisan untuk kelas. Tulisan ini akan sangat berguna untuk melihat apakah sumbangan-sumbangan tamu dapat dimengerti oleh kelas atau tidak, kelas juga akan bisa menilainya, menimbang ke arah kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan demikian akan merangsang para siswa untuk kreatif.

Selasa, 29 Maret 2016

Makalah Lengkap Tentang Budaya Demokrasi Di Indonesia


A.    Pengertian Budaya Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan cratos / kratein artinya berkuasa.
Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( agovernment of the people by the people and for the people).
Budaya demokrasi merupakanpola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai-nilai dasar demokrasi dan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga dari sistem politik demokrasi.
Menurut pakar politik Macridis dan Brown inti budaya demokrasi adalah kerja sama, saling percaya menghargai keanekaragaman, toleransi, kesama derajatan dan kompromi.

Makalah Lengkap Tentang Budaya Demokrasi Di Indonesia

B.     Prinsip-Prinsip Bduaya Demokrasi
1.      Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi Secara Universal antara lain :
a.       Kekuasaan suatu negara yang sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat.
b.      Masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat dan tidak ada paksaan.

Dari dua prinsip dasar tersebut, konferensi tahun 1965 menegaskan bahwa syarat-syarat negara demokrasi sebagai berikut :
a.       Adanya perlindungan HAM secara yuridis konstitusional.
b.      Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat.
c.       Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
d.      Adanya pendidikan politik warga negara.
e.       Adanya badan peradilan yang bebas dan adil.



Pada dasarnya budaya demokrasi yang ada di dunia ada 2 macam :
a.       Demokrasi Konstitusional
Ciri khas Demokrasi Konstitusional bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi antara lain Eropa Barat, Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina dan Singapura.
b.      Demokrasi Proletar
Demokrasi proletar adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme. Paham demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negara, oleh sebab itu ajaran demokrasi komunisme bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Negara-negara yang menganut demokrasi komunis antara lain Erop Timur, Kuba, RRC, Korea Utara, Vietnam dan Rusia.
2.      Prinsip-prinsip budaya Demokrasi Pancasila
Pelaksanaan demokrasi Pancasila berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, saling menghargai serta selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kegiatan sosial politik masyarakat atas dasar demokrasi Pancasila, bersumber pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Hal ini tertuang dalam :
a.       Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
b.      Batang tubuh UUD 1945
Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila antara lain :
a.       Kedaulatan di tangan rakyat.
b.      Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
c.       Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
d.      Peradilan yang bebas tidak memihak.
e.       Pengambilan putusan atas musyawarah.
f.       Adanya partai politik dan organisasi sosial politik
g.      Pemilu yang demokratis.
C.    Proses Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Pemerintahan yang kuat dan stabil adalah pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Dukungan rakyat dapat diperoleh apabila rakyat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan secara demokratis. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dalam berbagai kehidupan akan menjadikan masyarakat untuk dapat hidup mandiri dengan tidak banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain.
Berkaitan dengan cita-cita bangsa menuju masyarakat madani, sebenarnya demokrasi Pancasila sudah searah dan sejalan dengan hal itu,  yaitu :
1.      Demokrasi.
2.      Rukun dan damai.
3.      Sejahtera,makmur, aman dan damai.
4.      Sadar hukum dan mengakui supremasi hukum.
5.      Sumber daya manusianya berkualitas tinggi, mandiri dan profesional dengan moral dan akhlak yang tinggi.
6.      Partai politiknya kuat dan sangat berfungsi menampung aspirasi rakyat.
7.      Terbuka dan transparan.
8.      Mengakui dan mengjhargai perbedaan.
9.      Memiliki integrasi nasional yang kokoh.
10.  Hubungan negara dengan warga negaranya setara.
Untuk mencapai konsep masyarakat madani dengan manusia yang bersumber daya tinggi, harus dimulai dengan konsep manusia yang benar, yaitu manusia sebagai makhluk organis ciptaan Tuhan yang baik.

D.    Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia
1.      Orde Lama
a.       Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dipercaya sebagai Presiden RI yang pertama. Untuk kelanjutan pembentukan susunan pemerintahan, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Siswodimedjo. Hasilnya antara lain sebagai berikut :
·         Terbentuknya 12 Departemen Kenegaraan.
·         Pembagian wilayah Pemerintahan RI menjadi 8 provinsi.
Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat, KNIP justru mengusung pemerintahan RI kepada sistem parlementer. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal). Namun sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya mengusulkan pembuatan konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS.

b.      Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama, yaitu : Soekarno, PKI dan angkatan darat. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945 antara lain pemebentukan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai “Presiden Seumur Hidup”, dan penyelewengan lainnya.
Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpin jatuh setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI Tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). 

2.      Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, perasatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
a.       Orde Baru (1966 – 1998)
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Bar berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan justru mengekang kelompok kepentingan dan partai politik lain yang menginginkan perubahan demokrasi dengan merangkul ABRI.
Pada masa orde baru Indonesia dilanda krisis ekonomi yang serius. Rakyat menuntut perubahan tata pemerintahan. Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto tidak bisa dipertahankan dan terpaksa mundur dari kekuasaannya, kekuasaan pun dilimpahkan kepada B.J Habibie.

b.      Masa Reformasi (1998 – Sekarang)
Kepemimpinan rezim B.J Habibie untuk memulai demokrasi tidak mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat sehingga kekuasaannya tidak dapat dipertahankan. Melalui Pemilu terpilihlah K.H Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Akan tetapi K.H Abdurrahman Wahid menyalahgunakan kekuasaannya sehinga ia tersingkir dari kekuasaannya dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini  proses pemerintahan mash sulit untuk dikuasai sehingga ketidak puasan kembali dirasakan oleh rakyat. 

E.     Pemilu, Wujud Budaya Demokrasi di Indonesia
Penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Tujuan dilakukannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam bernegara. Bentuk demokrasi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Pada UUD 1945 pasal 28 telah dicantumkan bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemilu.
1.      Landasan Pemilu
·         Landasan Idiil                   : Pancasila
·         Landasan konstitusional   : UUD 1945
·         Landasan Operasional       :
a)      Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b)      UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
c)      UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

2.      Fungsi Pemilu
a)      Sarana memilih pejabat publik (pemerintah)
b)      Sarana pertanggungjawaban pejabat publik.
c)      Sarana pendidikan politik

Warga Negara Indonesia memiliki 2 hak pilih :
1)      Hak pilih aktif, adalah hak untuk wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan permusyawaratan/perwakilan (MPR/DPR) dalam pemilu.
2)      Hak pilih pasif, adalah hak untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan/perwakilan (MPR/DPR) dalam pemilu.

Sikap masyarakat Indonesia terhadap hak memilih dan dipilih :
1)      Menggunakan hak memilih dan dipilih dengan sebaik-baiknya.
2)      Menghormati badan-badan permusyawaratan/perwakilan.
3)      Menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah dilakukan secara demokratis dan benar-benar dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Menurut UU RI No. 22 Tahun 2003, susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut :
1)      DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan pemilu.
a)      Anggota DPR berjumlah 550 kursi.
b)      Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden.
c)      Anggota DPR berdomisili di ibukota negara RI
2)      DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu
a)      Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi.
b)      Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih sepertiga anggota DPR
c)      Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden.
d)     Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat di Ibukota negara RI.
3)      DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.
a)      Anggota DPRD provinsi diresmikan dengan berjumlah sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi.
b)      Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
c)      Anggota DPRD Provinsi berdomisili di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
4)      DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.
a)      Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 20 kursi.
b)      Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusab Gubernur atas nama presiden.
c)      Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota bersangkutan.

F.     Perilaku Budaya Demokrasi
1.      Budaya Demokrasi Di Lingkungan Keluarga
Dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah. Manfaat musyawarah antara lain :
a.       Seluruh anggota keluarga merasa punya arti atau peranan.
b.      Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.
c.       Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan.
d.      Semangat kekeluargaan dan kebersamaan semakin kokoh.

2.      Budaya Demokrasi Di Lingkungan Sekolah
a.       Menyusun tata tertib oleh seluruh unsur di sekolah.
b.      Menyusun kelompok piket kelas.
c.       Memilih ketua osis.
d.      Melibatkan semua pihak dalam memecahkan persoalan bersama.

3.      Budaya Demokrasi Di Lingkungan Masyarakat
a.       Program-program pengembangan masyarakat atau lingkungan.
b.      Pemilihan ketua RT.

4.      Budaya Demokrasi Di Lingkungan Negara
Contohnya :
a.       Terlibat dalam Pemilu baik memilih wakil-wakil rakyat ataupun memilih presiden dan wakil presiden.
b.      Melalui wakil-wakilnya terlibat dalam penyusunan UU.
c.       Melakukan pengawasan baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.