Sabtu, 30 September 2017

Program Pemerintah Mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

KLA (Kabupaten / Kota Layak Anak) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Salah satu tindakan implikatif, yang dilakukan adalah menciptakan sumber daya manusia berkualitas di masa depan, yang dimulai dari anak usia dini. Masa Usia Dini merupakan masa keemasaan “Golden Age” dimana pada masa ini jaringan otak anak tumbuh sangat pesat, apabila kita kurang dalam memperhatikan anak dalam masa keemasan ini maka kita akan kehilangan generasi yang handal dan akan terjadi “loss generation”.

Berdasarkan hal itulah, sejak tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak (KLA). Secara umum tujuan kebijakan KLA adalah membangun sebuah sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dimensi kabupaten/kota dengan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dan tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children” dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Untuk mengindikasikan kelayakan sebuah kabupaten/kota, yang semula terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator, pada tahun 2017 menjadi 24 Indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.



Substansi 24 indikator tersebut disarikan dari hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga sudah diratifikas, Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang terdiri dari 5 (Jima) kluster, yaitu:
  1. Hak sipil dan kebebasan;
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/penggant;
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  5. Perlindungan khusus.

Diharapkan indikator-indikator pemenuhan hak anak tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA, tetapi dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik, berkelanjutan dan sinergis.

Beberapa hal yang penting disikapi untuk masa mendatang untuk meningkatkan pembangunan layak anak, antara lain:
  1. Mengoptimalkan pembangunan bersentra anak dengan pelibatan partisipasi anak dalam pembangunan.
  2. Penguatan informasi yang layak anak dan peningkatan kompetensi anak serta daya saring informasi.
  3. Menumbuhkembangkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif layak anak.
  4. Meningkatkan perhatian pembangunan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara terpadu.
  5. Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya bagi anak, yang berpihak pada anak dan tindakan promotif, preventif, kuratif dan berbagai bentuk tindak kekerasan dan premanisme di sekolah dan masyarakat.

Jumat, 29 September 2017

Budaya Minangkabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya sendiri yaitu Budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Budaya Minang Kabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan kepemimpinan.

Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu, hal ini sesuai dengan Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa “alam takambang manjadi guru”.



Dalam hal nilai-nilai luhur keminangkabauan, masyarakat Minangkabau menganut filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang berlaku luas di tengah otonomi nagari dan kaum sesuai prinsip Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum, dan dilaksanakan secara Syarak Mangato, Adat Mamakai.

Nilai-nilai keminangkabauan inilah yang menjadi ciri khas, bungka nan piawai, dan budaya Minangkabau. Dan berdasarkan nilai-nilai ini pula, perilaku, etika, hubungan vertikal horizontal, tatanan masyarakat dan produk-produk budaya tradisionil berkembang sejak dahulu kala.

Filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah tersebut, dipraktikkan dalam bentuk komunikasi, tingkah laku (kurenah) dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal komunikasi, ABS-SBK terlihat pada tutur lisan masyarakat minangkabau, yang dikenal dengan “kato nan ampek”. Yakni, kato mandaki yang digunakan untuk bertutur sapa dengan orang yg lebih tua, kato manurun digunakan untuk bebicara kepada orang yang lebih kecil atau muda dari kita, kato mandata digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya atau seumuran dengan kita, kato malereang adalah tata bicara kita kepada orang yang kita segani.

Sedangkan dalam hal tingkah laku atau kurenah, masyarakat Minangkabau sangat menjaga tata berkiprah, yang disebut “sumbang duo baleh”. Sumbang duo baleh adalah semacam aturan untuk bertutur kata, berpakaian, berjalan, tata cara makan, tata cara duduk, berjalan, bekerja, tata cara bertanya, menjawab, bergaul, tata cara berdiri, tata cara melihat atau memandang, dan tata cara bertingkah laku.

Adapun dalam hal interaksi sosial kemasyarakatan, ABS-SBK itu diturunkan pula menjadi semacam hukum adat yang sifatnya mengatur dan ada sanksi bilamana dilanggar. Hukum adat ini disebut “undang nan duopuluh”. Yakni, delapan hal menyatakan kejahatan atau kesalahan besar dan disebut juga “cemo dan bakaadaan” (tuduh yang mempunyai fakta) atau berkenaan dengan yang dihukum, antara lain Dago dagi mambari malu, Sumbang salah laku parangai, Samun saka tagak di bateh, Umbuak umbal budi marangkak, Maliang curi taluang diindian, Tikam bunuah padang badarah, Sia baka sabatang suluah, Upeh racun batabuang sayak.



Dan dua belas hal merupakan kapahukumnyo (penghukumnya) terdiri dari dua bahagian, yaitu “undang nan anam dahulu” dan “undang nan anam kudian”. Undang nan anam dahulu dikatakan juga “tuduah” atau sangka yang berkeadaan, jatuh kepada bukti yang bersuluah matahari, (bergelenggang mata orang banyak). Sedangkan undang nan anam kemudian dikatakan “cemo” atau syakwasangka apakah seseorang itu melakukan pekerjaan tersebut atau tidak.

Selain dari paparan di atas, ciri-ciri dari budaya Minangkabau adalah masyarakat yang terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku bangsa. Perkawinan antar suku bangsa itu menghasilkan asimilasi budaya yang saling menguatkan.

Kamis, 28 September 2017

Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara semua unsur dan komponen masyarakat, dimana dalam hal ini tidak ada satupun kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari hasil pembangunan yang dilakukan.
Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi dan semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya dan peran serta seluruh unsur dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas tercermin dari kualitas pendidikan, status kesehatan dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi, merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan yang setara dan berkeadilan haruslah memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan.

Potensi sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bila mereka mempunyai kualitas yang baik melalui peningkatan pendidikan, status kesehatan dan peran dalam pembangunan ekonomi.



Pelaksanaan wajib belajar telah meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan formal bagi perempuan dan laki laki. Salah satu indikatornya adalah dari kepemilikan ijazah, persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah adalah 21 %, sedangkan persentase laki-laki yang tidak memiliki ijazah sebanyak 20 orang (Susenas, 2015).

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun kesenjangan dan ketidakadilan masih saja dialami oleh perempuan terutama yang bekerja disektor informal seperti hak bagi perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui dan upah yang tidak sebanding antara pekerja perempuan dan laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat setiap tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2015 sebesar 67,24%, masih lebih kecil dibanding laki-laki sebesar 97,76%.

Dalam bidang kesehatan, kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perempuan dan anak terus membaik. Salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting adalah kematian ibu melahirkan. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana persalinan yang memadai, ketersediaan tenaga medis dan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi.

Upaya menurunkan angka kematian ibu merupakan salah satu kesepakatan Internasional melalui MDGs (Millenium Development Goals) yang dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

Beberapa faktor penyebab kematian ibu melahirkan seperti pendarahan, keracunan kehamilan, aborsi tidak aman dan infeksi, menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk mengatasinya. Tingginya angka kematian ibu melahirkan juga didasari oleh adanya masalah ketidaksetaraan gender terutama peran dan partisipasi laki-laki sebagai suami yang kurang tanggap terhadap kondisi istrinya yang lagi hamil. Kadang ditemui dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memutuskan dengan tepat tindakan yang perlu diambil bila istri mengalami komplikasi pada saat kehamilan maupun proses melahirkan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman suami tentang resiko yang mungkin dialami pada proses kehamilan dan melahirkan dan memandang bahwa kehamilan dan proses melahirkan adalah urusan perempuan.

Disamping angka kematian ibu, salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama adalah HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat, khususnya pada kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup yang diukur dan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, IPM Nasional diatas (69,66 persen). Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diturunkan dari IPM dan merupakan ukuran kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Idealnya nilai IPG adalah 100 yang berarti bahwa hasil-hasil pembangunan telah dirasakan manfaatnya secara setara/sama antara laki-laki dan perempuan.



Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun individu masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan yang setara dan berkeadilan.

Peningkatan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.

Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang melalui peningkatan kualitas hidup perempuan.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk khususnya perempuan yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, maka sejak tahun 2000 telah diterbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Permendagri No 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Prinsip Pengarusutamaan Gender juga telah diamanatkan sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2014-2019.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dengan tujuan antara lain : mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah, Mewujudkan sistem politik yang demoknatis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan dan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Beberapa kendala saat ini yang dipandang cukup menghambat dalam pelaksanaan PPRG antara lain:
  • Belum efektifnya fungsi komponen pendukung PUG, terutama Vocal point PUG di masing-masing OPD
  • Masih minimnya pemahaman perencana yang tergabung sebagai Vocal Point pada masing-masing OPD terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender
  • Masih kurangnya ketersediaan data terpilah gender
  • Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Berbagai permasalahan dimaksud harus ditangani bersama-sama secara komprehensif melalui penguatan peran dan fungsi dan Driver PPRG yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kapasitas Vocal Point dalam melakukan PPRG.

Rabu, 27 September 2017

10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini

Dalam hidup pasti akan menghadapi berbagai masalah, cobaan dan rintangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan dan menyikapinya.
10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini
Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, di dapatlah 10 masalah terbesar bangsa indonesia. 10 masalah tersebut adalah sebagai berikut :
  • Persoalan kestabilan ekonomi
  • Masalah korupsi
  • Masalah kemiskinan
  • Masalah pengelolaan BBM
  • Masalah Sistem Pendidikan
  • Masalah pengangguran
  • Masalah tingginya harga sembako
  • Masalah bencana alam
  • Masalah kelaparan dan krisis pangan
  • Serta masalah krisis kepemimpinan

Terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, berbagai masalah, cobaan, rintangan dan bencana datang silih berganti. Kita selalu memimpikan hidup bahagia, sejahtera, damai dan tenang. Namun kita juga tidak bisa merasa bahagia jika masih ada saudara dan tetangga kita yang masih kesusahan, bagaimana mungkin kita tersenyum sedang orang-orang di sekitar kita menangis.

Kita selalu menyebut indonesia sebagai negara berkembang, namun sampai sekarang perkembangannya selalu terseok-seok, entah kapan benar-benar mampu mengepakkan sayapnya. Kita pernah menjadi macan asia, tapi itu dulu, ketika kita menghalalkan segala cara, meraih pembangunan dengan meninggalkan aspek-aspek lingkungan dan kemanusiaan, ketika kebebasan kita dibatasi oleh diktator dan kesejahteraan hanya tampak sebagai kulit, sedang didalam tak lain dan tak bukan hanyalah kebobrokan.



Kita negara yang kaya, berbagai hasil bumi dan alam yang melimpah, namun kita tidak sejahtera, uang rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan masuk ke saku orang-orang tak bertanggungjawab, mereka tidak malu memakan yang bukan haknya. Korupsi telah mendarah daging.

Kemiskinan yang tinggi, banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kesejahteraan. Pengelolaan BBM yang tidak becus dan tidak transparan semakin memperburuk kondisi negara. Melengkapi deretan-deretan masalah bangsa Indonesia.

Bicara soal sistem pendidikan, mahalnya biaya untuk sekolah dan kuliah, ketidakberesan sistem semakin membuat rakyat dan bangsa ini lengkap dengan kebobrokan dan penderitaan. Lihat saja perbandingan yang cukup mengejutkan antara jumlah penduduk indonesia dengan orang-orang ahli yang dimilikinya. Belum lagi pengangguran yang merajalela, tingginya harga bahan pangan, menyebabkan kelaparan bagi saudara-saudara kita, hal tersebut tentu meningkatkan angka kriminalitas, makin merusak keamanan dan kestabilan negara.

Bicara soal alam Indonesia, Bencana alam yang muncul silih berganti, seolah telah menjadi masalah biasa bagi bangsa ini. Penanganan, pencegahan dan sosialisasi yang kurang, seolah tidak pernah berubah, masih sama saja, Indonesia masih belum mampu berbenah dan hal tersebut masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Krisis kepemimpinan, minimnya jumlah pemimpin yang benar-benar mampu merubah dan memakmurkan negara ini, krisis akan kepercayaan terhadap pemimpin dan janji-janji mereka, seolah menjadi trauma tersendiri.

Selasa, 26 September 2017

Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 yang lalu. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP atau Kurikulum 2006. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP)
Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013
Kurikulum 2006 (KTSP)
  • SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang bebentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013.
  • Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI.
  • Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP.
  • Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
  • TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran.
  • Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.
  • Pramuka menjadi ekstrakuler wajib.
  • BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa.



Kurikulum 2013
  • Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melaui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006
  • Lebih menekankan pada aspek pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III.
  • Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013.
  • Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi.
  • TIK sebagai mata pelajaran.
  • Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan.
  • Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib.
  • BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa.

Itulah perbedaan antara Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman anda tentang Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013.

Minggu, 24 September 2017

Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)

Pengertian Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku disuatu negara. Dalam mengembangkan pendidikan demokrasi good citizen adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intellegence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial melainkan juga dalam dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial.
Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)
Berikut ini adalah beberapa kriteria good citizen :
  • Active, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput (golongan putih), mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
  • Be Cooperative, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin Rabu dan Jum'at hanya boleh kendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar dijalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan.
  • Self Control, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya.



  • Obey the Laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada disuatu wilayah , tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan kita, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
  • Love Country, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena, hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan.
  • Unite, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri.
  • Truthful and Trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita.
  • Express Opinion, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukkan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.
  • Love Others, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga.

Itulah Pengertian dan Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik). Semoga artikel ini dapat membantu kita untuk memahami apa itu good citizen serta kriteria-kriteria good citizen.

Sabtu, 23 September 2017

Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa defenisi atau pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli :
Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli
  • Menurut Kerr, citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process. Terjemahan Dari definisi Kerr tersebut yang dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran & tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
  • Menurut Azis Wahab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut.


  • Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya.
  • Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) pengertian pendidikan kewarganegaraaan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat.
  • Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
  • Pendapat lain, Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela negara menjadi warga negara agar dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.
  • Pendidikan Kewarganegaraan dapat di harapkan bisa mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat NKRI ialah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan merupakan negara yang pembentuknya di dasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yakni pada tekad suatu masyarakt untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakaat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik, atau golongannya.
  • Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis Serta bertindak demokratis.
  • Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis serta partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
  • Menurut Soedijarto, Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa Serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Itulah beberapa Defenisi atau Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli yang dapat menjadikan referensi bagi anda.

Kamis, 21 September 2017

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.



Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

2. Menurut Para Ahli

Kewarganegaraan merupakan bagian dari suatu konsep kewargaan (citizen). Yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dalam sebuah wilayah, sebagaimana warga sebuah kota atau kabupaten dinamakan sebagai warga kota atau warga kabupaten karena didalamnya merupakaan satu kesatuan politik dalam satu otonomi daerah tertentu.

Sebab dalam konsep kewargaaan ini setiap wilayah dari satuan politik tersebut memberikan hak dan kewajiban yang berbeda pada warganya antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Ada beberapa pengertian kewarganegaraan, diantaranya seperti berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kewarganegaraan.
  1. Menurut Ko Swaw Sik, kewarganegaraan ialah ikatan hukum diantara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu “kontrak politik”, yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (citizenship).
  2. Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan merupakan suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh didalam berbagai pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan seseuatu hal yang baru selanjutnya karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.
  3. Menurut Soemantri, kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara.
  4. Menurut Stanley E Ptnord dan Etner F peliger, Kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara.
  5. Menurut Mr. Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd, Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk dapat berprestasi dalam suatu kegiatan politik di negara tersebut.
  6. Menurut Wolhoff, Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan suatu sebab yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya serta kesadaran nasionalnya. Maka dari itu kewarganegaraan memiliki suatu kesamaan dengan hal kebangsaan, perbedaannya terletak pada hak-hak yang dimiliki seseorang tersebut untuk berperan aktif dalam hal perpolitikan di dalam negara tersebut. 
  7. Menurut Daryono, Kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang mencakup isi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebab kewargangaraan merupakan keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (dalam hal ini negara) yang berkenaan dengan hal tersebut maka timbullah suatu hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik di negara tersebut. Dan seseorang tersebut dinamakan warga negara.

Demikianlah makalah tentang pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli, semoga artikel ini membantu pembaca dalam pemahaman kewarganegaraan.

Rabu, 20 September 2017

WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006 adalah:
WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006
  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  • Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  • Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Senin, 18 September 2017

Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diperkirakan sekitar 47% masyarakat Indonesia masih Buang Air Besar Sembarangan (BABs). Dari data SIM (1 Juli 2011), Dusun yang SBS : 31,42%, (target 80%), Persentasi KK yang akses jamban sebesar, 52,30% (taget100%), dan penambahan jumlah orang akses 1. 951.086 jiwa,(target 6-10 juta). Dengan tempat berperilaku buang air besar ke sungai, kebon, sawah, kolam dan tempat-tempat terbuka lainnya. Perilaku seperti tersebut jelas sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat, karena tinja dikenal sebagai media tempat hidupnya bakteri E-coli yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare. Tahun 2006 angka kejadian diare sebesar 423 per 1000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR) diare sebesar 2,52 %.
Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS
Hasil Study WHO tahun 2007, menyatakan bahwa melalui pendekatan sanitasi Total, dapat menurunkan kejadian diare sebesar 94%.

Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, antara lain anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih enak BAB di sungai, tinja dapat untuk pakan ikan, dan lain-lain yang akhirnya dibungkus sebagai alasan karena kebiasaan sejak dulu, sejak anak-anak, sejak nenek moyang, dan sampai saat ini tidak mengalami gangguan kesehatan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
  1. Apa pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  2. Apa Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  3. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  4. Mengapa harus STOP BABS.
C. Tujuan

Alasan dan kebiasaan tersebut harus diluruskan dan dirubah karena akibat kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat jelas-jelas akan memperbesar masalah kesehatan. Dipihak lain bilamana masyarakat berperilaku higienis, dengan membuang air besar pada tempat yang benar, sesuai dengan kaidah kesehatan, hal tersebut akan dapat mencegah dan menurunkan kasus-kasus penyakit menular. Dalam kejadian diare misalnya, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, dalam hal ini meningkatkan jamban keluarga, akan dapat menurunkan kejadian diare sebesar 32% dan 45% dengan Perilaku CTPS.


PEMBAHASAN

A. Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.(18) Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan yang menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat BABS.



Sedangkan dasar pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sejarah lahirnya pedoman ini antara lain didahului dengan adanya kerjasaman antara pemerintah dengan Bank Dunia berupa implementasi proyek Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS). Kemudian pada tahun 2008 lahir Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional. Strategi ini pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

B. Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tujuan Program Sanitasi Total adalah menciptakan suatu kondisi masyarakat (pada suatu wilayah) :
  • Mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat.
  • Mencuci tangan pakai sabun dan benar sebelum makan, setelah BAB, sebelum memegang bayi setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan.
  • Mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman.
  • Mengelola sampah dengan baik.
  • Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat).

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah social budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarang tempat, sehingga tujuan akhir pendekatan ini adalah merubah cara pandang dan perilaku sanitasi yang memicu terjadinya pembangunan jamban dengan inisiatif masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pihak luar serta menimbulkan kesadaran bahwa kebiasaan BABS adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

C. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Prinsip dalam pelaksanaan pemicuan ini yang harus diperhatikan adalah tanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa dan mempromosikan jamban, masyarakat sebagai pemimpin, totalitas dan seluruh masyarakat terlibat.

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sasaran dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tidak dipaksa untuk menerapkan kegiatan program tersebut, akan tetapi program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam STBM dimulai tingkat partisipasi yang terendah sampai tertinggi :
  1. Masyarakat hanya menerima informasi; keterlibatan masyarakat hanya sampai diberi informasi (misalnya melalui pengumuman) dan bagaimana informasi itu diberikan ditentukan oleh si pemberi informasi (pihak tertentu).
  2. Masyarakat mulai diajak untuk berunding. Pada level ini sudah ada komunikasi 2 arah, dimana masyarakat mulai diajak untuk diskusi atau berunding. Dalam tahap ini meskipun sudah dilibatkan dalam suatu perundingan, pembuat keputusan adalah orang luar atau orang-orang tertentu.
  3. Membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak luar, pada tahap ini masyarakat telah diajak untuk membuat keputusan secara bersama-sama untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Masyarakat mulai mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya dan keputusan, pada tahap ini masyarakat tidak hanya membuat keputusan, akan tetapi telah ikut dalam kegiatan kontrol pelaksanaan program.

Dari keempat tingkatan partisipasi tersebut, yang diperlukan dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah tingkat partisipasi tertinggi dimana masyarakat tidak hanya diberi informasi, tidak hanya diajak berunding tetapi sudah terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan bahkan sudah mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya masyarakat itu sendiri serta terhadap keputusan yang mereka buat. Dalam prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah disebutkan bahwa keputusan bersama dan action bersama dari masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama.

E. Mengapa harus STOP BABS

Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (misal kuman/bakteri, virus dan cacing). Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal kebun, kolam, sungai, dll maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas.

Stop buang air besar sembarangan (STOP BABS) akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :
  • Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau dan lebih indah
  • Tidak mencemari sumber air /badan air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainya seperti mandi, cuci, dll
  • Tidak mengundang vector (serangga dan binatang) yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular

F. Kemana Tinja Harus Dibuang

Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar. Untuk itu tinja harus dibuang pada suatu “wadah” atau sebut saja JAMBAN. Jamban yang digunakan masyarakat bisa dalam bentuk jamban yang paling sederhana, dan murah, misal jamban CEMPLUNG, atau jamban yang lebih baik, dan lebih mahal misal jamban leher angsa dari tanah liat, atau bahkan leher angsa dari bahan keramik.

Prinsip utama tempat pembuangan tinja /jamban sehat
  • Tidak mencemari sumber air /badan air atau Jarak tempat penampungan tinja terhadap sumber air di atas 10 meter.
  • Tidak mencemari lingkungan (bau)
  • Tidak ada kontak dengan Vektor.
  • Konstruksi yang aman
  • Sebagai tambahan adalah adanya saluran SPAL, pengelolaan tinja dan milik sendiri.

Untuk mencegah terjadinya terjadinya pencemaran sumber air dan Badan air, maka pada secara tahap mulai Cara tempat penampungan tinja dibuat jaraknya diatas 10 meter, lebih lanjut dibuat septictank dan mengurasnya secara berkala. Dan untuk mencegah bau tidak mencemari lingkungan secara bertahap yakni dengan menutup tempat penampungan tinja, dan membuat saluran /plensengan dan pada tahap akhir adalah dengan membuat kloset leher angsa.

G. Siapa Yang Harus Menggunakan Jamban

Semua anggota keluarga harus menggunakan jamban untuk membuang tinja, baik anak-anak (termasuk bayi dan anak balita) dan lebih-lebih orang dewasa.

Dengan pemikiran tertentu, seringkali tinja bayi dan anak-anak dibuang sembarangan oleh orang tuanya, misal kehalaman rumah, kebon, dll. Hal ini perlu diluruskan, bahwa tinja bayi dan anak-anak juga harus dibuang ke jamban, karena tinja bayi dan anak-anak tersebut sama bahayanya dengan tinja orang dewasa.

H. Apa Peran Kader Masyarakat

Kader kesehatan, atau kelompok masyarakat desa yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi perilaku stop buang air besar sembarangan, yaitu antara lain:
  1. Memanfaatkan setiap kesempatan di dusun/desa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat
  2. Melakukan pendataan rumah tangga yang anggota keluarganya masih BAB Sembarangan, mendata rumah tangga yang sudah memiliki jamban “sederhana” dan mendata keluarga yang sudah memiliki jamban yang sudah lebih sehat (leher angsa)
  3. Mengadakan kegiatan yang sifatnya memicu, mendampingi, dan memonitor perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga dalam tatanan dusun/desa terwujud kondisi TERBEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
  4. Menggalang daya (bias tenaga ataupun dana) antar sesama warga untuk memberi bantuan dalam pembangunan jamban bagi warga yang lain
  5. Menjadi resource-lingker (penghubung) antar warga masyarakat dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dalam mewujudkan jamban yang sehat (improved jamban).

I. Community Led Total Sanitation (CLTS)

Menyadari pentingnya integrasi kegiatan sanitasi total untuk menurunkan angka diare maka pemerintah telah menetapkan Strategi Penurunann angka diare melalui salah satu bentuk pendekatan yang dianut oleh Program Pamsimas adalah dengan pendekatan PEMICUAN, yang lebih dikenal dengan sebutan Community Led Total Sanitation (CLTS). Pemicuan ini untuk merubah perilaku masyarakat dalam menuju buangan air besar yang benar dan sehat secara totalitas dan keseluruhan dalam desa/dusun tersebut. Adapun prinsip dan ciri penting CLTS adalah sebagai berikut:



Prinsip – prinsip pemicuan CLTS, adalah :
  1. Tanpa subsidi kepada masyarakat
  2. Tidak menggurui, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban
  3. Masyarakat sebagai pemimpin
  4. Totalitas; seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan - perencanaan – pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan

Ciri-ciri penting dalam CLTS adalah :
  1. Inisiatif masyarakat
  2. Total atau keseluruhan, keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci utama.
  3. Solidaritas masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, semua akan sangat terlibat dalam pendekatan ini.

KESIMPULAN

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan tarcapainya akses universal 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop bebas buang air besar sembarangan (SBS). Berdasarkan data yang dirilis oleh sekretariat STBM, hingga 2015 sebanyak 62 juta atau 53% penduduk perdesaan masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. 34 juta diantaranya masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Diperlukan percepatan 400% untuk mencapai target Indonesia stop buang air besar sembarangan (SBS) pada tahun 2019.

Target tersebut hanya dapat terlaksana dengan menggerakan para pemimpin daerah untuk berinovasi, menelurkan kebijakan yang mendukung program STBM, mengalokasikan anggaran untuk mempriortiaskan investasi terhadap program sanitasi serta membangun sistem dan prasarana monitoring evaluasi untuk mempertahankan keberlanjutan layanan program STBM di daerahnya.

Lambatnya peningkatan akses sanitasi di Indonesia melalui pendekatan pembangunan sanitasi berbasis kontruksi dan subsidi serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan, memicu reformasi pendekatan pembangunan sanitasi khususnya di perdesaan. Sejak diadopsinya konsep Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 oleh Kementerian Kesehatan, pendekatan pembangunan sanitasi di Indonesia perlahan berubah dari pendekatan berbasis subsidi dan kontruksi menjadi berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
  • Priyoto. Teori Perubahan Perilaku Dalam Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika; 2014.
  • Saryono S, MKes. Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. Yokyakarta: Nuha Medika; 2011.
  • Kemenkes RI. Road Map Percepatan Program STBM 2013-2015:Kementerian Kesehatan RI; 2013.
  • Jayanti A. Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat(STBM) Pilar Pertama Di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010 [Skripsi]. Surabaya: Universiats Airlangga FKM Surabaya; 2012.
  • Sidjabat E. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Grobongan [Tesis]. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik; 2012.
  • Dr.Basrowi MPDS, M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2008.
  • BPS Pariaman. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Dalam Angka. Pariaman: BPS; 2015.
  • Irna Liza Pebriani. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan PemanfaatanJamban Keluarga Dalam Program Pamsimas Di Wilayah Kerja PuskesmasKoto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota [Skripsi]. Padang: FakultasKesehatan Masyarakat Unand; 2012.
  • Midia Juniar. Studi Tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Prespektif Diliberatif di Desa Ngapungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang [Jurnal]. Surabaya. Program Strudi Ilmu Administrasi Negara,FISIP, Universitas Airlangga; 2013.
  • Moh. Fajar Nugraha. Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang [Jurnal]. Surabaya. Program Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga; 2015.
  • Teguh Priatno. Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kota Tasi kmalaya [Jurnal]. Jurnal Kesehatan Indonesia Vol. 10 No. 2 September 2014; 2014

Minggu, 17 September 2017

Makalah Tentang Teknik Pengolahan atau Penyulingan Minyak Bumi

1. Destilasi atau Fraksinasi

Destilasi adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam hal ini adalah destilasi fraksinasi. Mula-mula minyak mentah dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace (tanur) sampai dengan suhu ± 370°C. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk kedalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber (biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi). Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom maka dibantu pemanasan dengan steam (uap air panas dan bertekanan tinggi).
Destilasi atau Fraksinasi
Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut makin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya sehingga komponen yang mencapai puncak adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas ini disebut gas petroleum, kemudian dicairkan dan disebut LPG (Liquified Petroleum Gas).



Fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu. Residu minyak bumi meliputi parafin, lilin, dan aspal. Residu-residu ini memiliki rantai karbon sejumlah lebih dari 20.

Fraksi minyak bumi yang dihasilkan berdasarkan rentang titik didihnya antara lain sebagai berikut :
1. Gas
Rentang rantai karbon : C1 sampai C5
Trayek didih : 0 sampai 50°C
2. Gasolin (Bensin)
Rentang rantai karbon : C6 sampai C11
Trayek didih : 50 sampai 85°C
3. Kerosin (Minyak Tanah)
Rentang rantai karbon : C12 sampai C20
Trayek didih : 85 sampai 105°C
4. Solar
Rentang rantai karbon : C21 sampai C30
Trayek didih : 105 sampai 135°C
5. Minyak Berat
Rentang rantai karbon : C31 sampai C40
Trayek didih : 135 sampai 300°C
6. Residu
Rentang rantai karbon : di atas C40
Trayek didih : di atas 300°C

Fraksi-fraksi minyak bumi dari proses destilasi bertingkat belum memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut yang meliputi proses cracking, reforming, polimerisasi, treating, dan blending.

2. Cracking

Cracking adalah penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Contoh cracking ini adalah pengolahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin.

Proses ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan perolehan fraksi gasolin (bensin). Kualitas gasolin sangat ditentukan oleh sifat anti knock (ketukan) yang dinyatakan dalam bilangan oktan. Bilangan oktan 100 diberikan pada isooktan (2,2,4-trimetil pentana) yang mempunyai sifat anti knocking yang istimewa, dan bilangan oktan 0 diberikan pada n-heptana yang mempunyai sifat anti knock yang buruk. Gasolin yang diuji akan dibandingkan dengan campuran isooktana dan n-heptana. Bilangan oktan dipengaruhi oleh beberapa struktur molekul hidrokarbon.
Terdapat 3 cara proses cracking, yaitu :

a. Cara panas (thermal cracking), yaitu dengan penggunaan suhu tinggi dan tekanan yang rendah.
Contoh reaksi-reaksi pada proses cracking adalah sebagai berikut :
Cara panas

b. Cara katalis (catalytic cracking), yaitu dengan penggunaan katalis.
Katalis yang digunakan biasanya SiO2 atau Al2O3 bauksit. Reaksi dari perengkahan katalitik melalui mekanisme perengkahan ion karbonium. Mula-mula katalis karena bersifat asam menambahkna proton ke molekul olevin atau menarik ion hidrida dari alkana sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium :
cara catalis

c. Hidrocracking
Hidrocracking merupakan kombinasi antara perengkahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Reaksi tersebut dilakukan pada tekanan tinggi. Keuntungan lain dari Hidrocracking ini adalah bahwa belerang yang terkandung dalam minyak diubah menjadi hidrogen sulfida yang kemudian dipisahkan.

3. Reforming

Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik (rantai karbon lurus) menjadi bensin yang bermutu lebih baik (rantai karbon bercabang). Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama bentuk strukturnya yang berbeda. Oleh karena itu, proses ini juga disebut isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan.

Contoh reforming adalah sebagai berikut :
reforming

Reforming juga dapat merupakan pengubahan struktur molekul dari hidrokarbon parafin menjadi senyawa aromatik dengan bilangan oktan tinggi. Pada proses ini digunakan katalis molibdenum oksida dalam Al2O3 atauplatina dalam lempung. Contoh reaksinya :
reforming

4. Alkilasi dan Polimerisasi

Alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, AlCl3 (suatu asam kuat Lewis). Reaksi secara umum adalah sebagai berikut:

RH + CH2=CR'R" --> R-CH2-CHR'R"

Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut :

M CnH2n --> Cm+nH2(m+n)

Contoh polimerisasi yaitu penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isooktana.
isooktana

5. Treating

Cara-cara proses treating adalah sebagai berikut :
  • Copper sweetening dan doctor treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.
  • Acid treatment, yaitu proses penghilangan lumpur dan perbaikan warna.
  • Dewaxing yaitu proses penghilangan wax (n parafin) dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas untuk menghasillkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah.
  • Deasphalting yaitu penghilangan aspal dari fraksi yang digunakan untuk minyak pelumas
  • Desulfurizing (desulfurisasi), yaitu proses penghilangan unsur belerang.
Sulfur merupakan senyawa yang secara alami terkandung dalam minyak bumi atau gas, namun keberadaannya tidak dinginkan karena dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk di antaranya korosi pada peralatan proses, meracuni katalis dalam proses pengolahan, bau yang kurang sedap, atau produk samping pembakaran berupa gas buang yang beracun (sulfur dioksida, SO2) dan menimbulkan polusi udara serta hujan asam. Berbagai upaya dilakukan untuk menyingkirkan senyawa sulfur dari minyak bumi, antara lain menggunakan proses oksidasi, adsorpsi selektif, ekstraksi, hydrotreating, dan lain-lain. Sulfur yang disingkirkan dari minyak bumi ini kemudian diambil kembali sebagai sulfur elemental.



Desulfurisasi merupakan proses yang digunakan untuk menyingkirkan senyawa sulfur dari minyak bumi. Pada dasarnya terdapat 2 cara desulfurisasi, yaitu dengan :
  1. Ekstraksi menggunakan pelarut, serta
  2. Dekomposisi senyawa sulfur (umumnya terkandung dalam minyak bumi dalam bentuk senyawa merkaptan, sulfida dan disulfida) secara katalitik dengan proses hidrogenasi selektif menjadi hidrogen sulfida (H2S) dan senyawa hidrokarbon asal dari senyawa belerang tersebut. Hidrogen sulfida yang dihasilkan dari dekomposisi senyawa sulfur tersebut kemudian dipisahkan dengan cara fraksinasi atau pencucian/pelucutan.
Akan tetapi selain 2 cara di atas, saat ini ada pula teknik desulfurisasi yang lain yaitu bio-desulfurisasi. Bio-desulfurisasi merupakan penyingkiran sulfur secara selektif dari minyak bumi dengan memanfaatkan metabolisme mikroorganisme, yaitu dengan mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur elementer yang dikatalis oleh enzim hasil metabolisme mikroorganisme sulfur jenis tertentu, tanpa mengubah senyawa hidrokarbon dalam aliran proses. Reaksi yang terjadi adalah reaksi aerobik, dan dilakukan dalam kondisi lingkungan teraerasi. Keunggulan proses ini adalah dapat menyingkirkan senyawa sulfur yang sulit disingkirkan, misalnya alkylated dibenzothiophenes. Jenis mikroorganisme yang digunakan untuk proses bio-desulfurisasi umumnya berasal dari Rhodococcus sp, namun penelitian lebih lanjut juga dikembangkan untuk penggunaan mikroorganisme dari jenis lain.

Proses ini mulai dikembangkan dengan adanya kebutuhan untuk menyingkirkan kandungan sulfur dalam jumlah menengah pada aliran gas, yang terlalu sedikit jika disingkirkan menggunakan amine plant, dan terlalu banyak untuk disingkirkan menggunakan scavenger. Selain untuk gas alam dan hidrokarbon, bio-desulfurisasi juga digunakan untuk menyingkirkan sulfur dari batubara.


6. Blending

Proses blending adalah penambahan bahan-bahan aditif kedalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Bensin yang memiliki berbagai persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang paling banyak digunakan di barbagai negara dengan berbagai variasi cuaca. Untuk memenuhi kualitas bensin yang baik, terdapat sekitar 22 bahan pencampur yang dapat ditambanhkan pada proses pengolahannya.

Diantara bahan-bahan pencampur yang terkenal adalah tetra ethyl lead (TEL). TEL berfungsi menaikkan bilangan oktan bensin. Demikian pula halnya dengan pelumas, agar diperoleh kualitas yang baik maka pada proses pengolahan diperlukan penambahan zat aditif. Penambahan TEL dapat meningkatkan bilangan oktan, tetapi dapat menimbulkan pencemaran udara.

Jumat, 15 September 2017

Contoh Makalah tentang Pancasila Era Reformasi Lengkap

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara KesatuanRepublik Indonesia, merupakan Maha karya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dannilai-nilai adi luhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan berbagai kajian ternyatadidapat beberapa kandungan dan keterkaitan antara sila tersebut sebagai sebuah satu kesatuanyang tidak bisa di pisahkan dikarenakan antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yanglain. Ini dengan sendirinya menjadi ciri khas dari semua kegiatan serta aktivitas desah nafas dan jatuh bangunnya perjalanan sejarah bangsa yang telah melewati masa-masa sulit dari jaman penjajahan sampai pada saat mengisi kemerdekaan.
Contoh Makalah tentang Pancasila Era Reformasi Lengkap
Ironisnya bahwa ternyata banyak sekarang warga Indonesia sendiri lupa dan sudah asingdengan pancasila itu sendiri. Ini tentu menjadi tanda tanya besar kenapa dan ada apa dengan kitasebagai anak bangsa yang justru besar dan mengalami pasang surut masalah negari ini belum bisa mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terlebih lagi saat inidengan jaman yang disepakati dengan nama Era Reformasi yang terlahir dengan semangat untuk mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan-penyelewengan sebelumnya.

Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkandengan cara mengurangi secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala bidang kehidupan, serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas systemketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur, menuju Indonesia baru. Pada masasekarang arah tujuan reformasi kini tidak jelas juntrungnya walaupun secara birokratis, rezimorde baru telah tumbang namun, mentalitas orde baru masih nampak disana-sini.Sedangkan pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagaisebuah ideologi politik, Pancasila bisa bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi bisa pula pudar dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahanideologi tersebut.

B. Permasalahan


Sejauh mana relevansi untuk pengamalan nilai-nilai pancasila di era Reformasi ini, apakah bisa menjadi tolak ukur untuk kita kembali atau bahkan meninggalkan nilai luhur bangsaIndonesia



C. Landasan Teori

Kondisi objektif negeri besar yang bernama Indonesia ini, sesungguhnya amat rentan.Memang Indonesia adalah negara besar, berbeda dengan negara lain yang mana pun. Ini perlu dicamkan, bukan untuk menggalang rasa chauvinistis atau kesombongan, tetapi justru untuk membangun kesadaran bertanggungjawab yang rendah hati bagi seluruh rakyatnya. Apabila kitamelihat negeri ini “cuma” seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan, tanpa maksud mengecilkan keberhasilan mereka, akibatnya bangsa ini bisa salah jalan dalam usaha mencariterapi krisis multi dimensi yang melilitnya. Indonesia besar bukan hanya dalam angka-angkastatistik, seperti jumlah penduduk. Tetapi, ia juga besar di dalam skala jumlah permasalahan mendasar yang harus dihadapi setiap saat. Artinya, sewaktu-waktu bisa muncul, bahkan meletup dalam besaran yang sulit diduga, yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa. Indonesia, terutama para elitenya, sangat peka terhadap masalah ideologi sehingga seringkali terpenjara dalam polemik tak berkesudahan. Namun, meski permasalahanelementer itu begitu besarnya, sejarah telah membuktikan bangsa ini mampu mengatasinya dengan tangan sendiri. Falsafah kita Pancasila dan selalu ingin memelihara semangat gotong-royong serta mengedepankan mufakat dalam musyawarah, tetapi kita seringkali suka melakukan rekayasa.


PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi

Reformasi menurut kamus besar bahasa Indonesia pun juga dapat di artikan sebagai sebuah perubahan atau pembaruan yang dilakaukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik di bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara.

Dalam memahami peranan Pancasila di era reformasi, terlebih lagi dalam konteks Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara, merupakan sebuah keharusan agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana berikut syarat-yarat yang hendaknya dipenuhi agar dapat diberlakukannya sebuah reformasi dan melakukan sebuah pembaruan, yaitu:
  1. Terjadi berbaga macam penyimpangan, misalnya banyak terjadinya pelanggaran hak warga negara,
  2. Berdasarkan pada sebuah kerangka struktural tertentu.
  3. Gerakan reformasi bertujuan demi mengembalikan pada sebuah dasar maupun sistem dan prisip-prinsip demokrasi.
  4. Reformasi diberlakukan untuk sebuah tujuan pembaruan kondisi mupun keadaan yang dianggap lebih baik
  5. Reformasi diberlakukan dengan berdasar pada moral dan etika yang berpedoman pada asas ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjaminn persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Tujuan Reformasi

Reformasi membawa sebuah tujuan utama yang penting dan dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa maupun bernegara. Sebagaimana tujuan reformasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:
  1. Perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. Mengatur kembali struktur ketata-negaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal perjuangan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa secara keseluruhan;
  3. Memulai perbaikan di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan;
  4. Menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Misalnya banyaknya kasus KKN, kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan undang-undang juga penyelewengan dalam kasus yang lain.

C. Peran Pancasila dalam Reformasi


Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara dimasa lalu, dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang disampin terus berusaha melakukan pembaharuan guna menjawab tantangan era globalisai.

Dalam pelaksanaannya, kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi, yang mana masih perlu dipertahankan dan harus diperbaiki demi mengrangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat.

1. Gerakan Reformasi

Nilai-nilai luhur Pancasila yang pada dasarnya merupakan sumber nilai, dasar moral dan pedoman etika bagi negara dan aparat sebagai pelaksana negara. Hal tersebut berguna menjadi alat legitimasi politik guna memuluskn segala macam tindakan maupun kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila yang pada kenyataannya, tindakan maupun kebijakan tersebut dikethui sangat bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pada klimaksnya, keadaan tersebut ditandai dengan terpuruknya perekonomian nasional, sehingga muncul gerakan dari masyarakat terutama oleh mahasiswa, cendekiawan yang menuntut diberlakukannya sebuah reformasi. Pembaruan di segala segi bidang utamanya pada bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan secara menyeluruh. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia ialah pada saat rakyat menuntut mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dan pemerintahannya kemudian digantikan oleh B.J Habibie.

Hubungan Reformasi dan Pancasila

Pada kenyataannya, reformasi telah diartikan salah oleh bangsa Indonesia. Banyak gerakan yang mengatas-namakan gerakan reformasi, namun sesungguhnya gerakan tersebut sangat jauh dan tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Misalnya saja, saat masyarakat menuntut dan melakukan aksi demo anarkis yang pada akhirnya berujung dengan pengerusakan fasilitas umum, dan menyebabkan jatuhnya korban yang tak bersalah.

Dalam melakukan sebuah gerakan reformasi, masyarakat hendaknya mengetahui serta paham mengenai pengertian dari sebuah reformasi, supaya dalam menjalankan gerakan reformasi tetap sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya. Sebab menurut Riswanda (kaelan, 1998) reformasi secara harfiah mempunyai sebuah makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Pancasila sebagai Dasar Reformasi

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara, yang juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, pada pelaksanaannya dimasa orde lama mengalami penyimpangan makna yang bertentangan dengan nilai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sedang pada masa orde baru, Pancasila dijadikan sebagai hegemoni politik oleh penguasa. Yang membuat warga wajib mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa, dan dianggap bertentangan dengan Pancasila bila warga menolaknya.

Karenanya, gerakan reformasi harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang memiliki cita-cita dan ideologi yang luhur, agar tidak timbul sikap maupun tindakan anarki yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dan hancurnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

2. Reformasi dalam paradigma Pancasila

Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadian Sosial. Sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai nilai pendidikan karakter. Berikut penjelasannya:
  • Reformasi yang berdasar pada Ketuhanan. Memiliki sebuah pengertian, yakni gerakan reformasi berdasarkan pada moral dan akhlak ketuhanan yang tentunya mengarah pada pembaruan kehidupan yang lebih baik yang berkeyakinan sebagai makhluk ciptaan tuhan.
  • Reformasi yang berdasar pada perikemanusiaan yang adil dan beradab. Yang artinya, sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.
  • Reformasi yang berdasar pada nilai persatuan. Yang artinya, adanya gerakan reformasi hendaknya memberikan jaminan tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI sebagai sebuah kesatuan negara yang berdaulat.
  • Reformasi yang berasaskan pada kerakyatan. Memiliki arti, bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan.
  • Reformasi yang memiliki tujuan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki sebuah pengertian, bahwa gerakan reformasi hendaknya mempunyai visi serta misi yang jelas dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk rakyat secara menyeluruh.

D. Penerapan Pancasila Di Era Reformasi

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.



Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu :
  1. Tahap 1945 – 1968 sebagai tahap politis
  2. Tahap 1969 – 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan
  3. Tahap 1995 – 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila.

Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamannya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.


PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila pada masa orde lama dan orde baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah, sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa. Mereka menggangap bahwa Negara kita telah dilanda krisis, baik krisis dibidang ekonomi, politik , maupun kepemimpinan. Reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan, serta menata ke rah yang lebih baik.

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan mengandung arti bahwa pancasila sebagai dasar Negara menjadi kerangka berpikir dalam melaksankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.


DAFTAR PUSTAKA
  • Samad Riyanto, Bibit. 2009. Orasi Ilmiah. Optimalisasi Upaya Pencegahan Korupsi alam Praktek Administrasi Negara. (Naskah dalam wisuda Program Magister ke-7 dan Program SarjanaS1 ke-46 STIA LAN RI). Jakarta.
  • Buku Kewarganegaraan. 2005. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Jakarta : Penerbit Yudhistira.
  • Joko Siswanto. 2006. ABC PANCASILA. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
  • P. J. Suwarno. 2008. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Penerbit Kanisius.

Selasa, 12 September 2017

Asal Usul Minyak Bumi dan Manfaatnya Pada Kehidupan Sehari-hari

Asal Usul Minyak Bumi

1. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Biogenetik (Teori Organik)

Menurut Teori Biogenitik, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai jenis binatang dan tumbuhan (mahluk hidup) yang mati dan tertimbun di dalam endapan lumpur, hanyut terbawa oleh arus sungai, menuju laut, dan akhirnya berkumpul di dasar laut, bertemu dengan timbunan-timbunan hasil pelapukan mahluk hidup yang sebelumnya telah ada. Timbunan ini kemudian selama beratus juta tahun terendap dan mengalami proses dekomposisi menjadi gelembung minyak bumi atau gas alam. Dekomposisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu endapan, waktu, serta tekanan lapisan batuan yang berada di atasnya.
Asal Usul Minyak Bumi dan Manfaatnya Pada Kehidupan Sehari-hari
2. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Anorganik

Menurut Teori Anorganik, minyak bumi terbentuk akibat adanya aktivitas bakteri yang mampu melakukan reaksi biokimia, merubah unsur-unsur seperti Oksigen, Hidrogen, Karbon, Belerang, dan nitrogen dari batuan induk menjadi zat minyak yang mengandung hidrokarbon.



3. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Duplex

Teori Duplex sebetulnya merupakan perpaduan antara Teori Biogenetik dan Teori Anorganik. Teori ini banyak diterima oleh para ilmuan secara umum. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa minyak bumi berasal dari materi-materi hidup baik nabati maupun bewani yang berada di laut, yang karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu akhirnya berubah menjadi batuan induk pembentuk bahan-bahan hidrokarbon. Batuan ini kemudian mengalami proses biokimia dan akhirnya berubah menjadi minyak bumi dan gas alam. Keduanya berkumpul dan berpindah ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah bertemu dengan minyak bumi dan gas alam hasil dari proses sebelumnya. Mereka semua terjebak dan terperangkap, terakumulasi dengan sesamanya dan tak sanggup menguap.


Manfaat Minyak Bumi Pada Kehidupan Sehari-hari

1. Sebagai Bahan Bakar

Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah.
Beberapa jenis minyak ini menjadi bahan bakar untuk kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Jadi, terbayang bukan jika tidak ada minyak bumi sebagai sumber bahan bakar, seperti manfaat batubara.

2. Sumber Gas Cair

Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi, selain dari manfaat gas alam. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus.

3. Industri Kimia

Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu dan beberapa produk plastik. Hasil sisa dari pengolahan minyak bumi ini, ternyata tidak dibuang ke alam namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia.

4. Sumber Produksi Polimer

Minyak mentah juga bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari.

5. Produksi Bahan Serat

Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polyester, nilon dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk salah satunya bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar.

Manusia sangat membutuhkan berbagai macam benda ini dan tergantung dengan sumber minyak mentah karena hingga sekarang belum ditemukan sumber serat yang baru selain minyak bumi.

6. Sumber Bahan Poliuretan


Bahan poliuretan mungkin akan selalu ada di rumah, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan.



7. Produk Keperluan Dapur

Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu dan kursi ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber pengolahan baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminum maupun besi. Jadi minyak bumi ada disekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari.

8. Bahan Produksi Mobil


Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok badan mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas dan bahan bakar mobil.

9. Sumber Pengolahan Pupuk


Pupuk pertanian membuat tanaman menjadi lebih subur dan terhindar dari berbagai jenis hama penyakit. Selain menggunakan manfaat hidrogen, dalam pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi.

10. Pembangkit Listrik


Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik.

Manusia membutuhkan listrik sebagai sumber tenaga, menggerakkan perangkat elektronik dan semua perlengkapan yang membutuhkan tenaga listrik.

11. Komponen Bahan Obat-Obatan

Minyak bumi dapat menghasilkan berbagai macam senyawa dan produk bahan bakar. Bahkan salah satu senyawa yang dihasilkan minyak bumi juga menjadi komponen dasar dalam produksi obat-obatan salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Komponen hidrokarbon yang dihasilkan dari senyawa minyak bumi menjadi bahan utama untuk membuat obat-obatan ini.