Minggu, 05 November 2017

Program Pemerintah Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)

Pada era sekarang ini kita dihadapkan pada isu ketersediaan pangan dunia dan energi. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi pangan dan penyediaan energi telah menimbulkan masalah dan krisis pada beberapa negara di dunia.

Program Pemerintah Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)

Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan masyarakat menuju gizi seimbang merupakan aspek penting dalam membangun kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu perlu didorong dengan program- program yang mengembangkan aspek kuliner dan daya terima konsumen melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk meningkatkan citra pangan, pendapatan dan pendidikan masyarakat.

Gemarikan, merupakan Program Nasional Pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, memiliki nilai stategis penting dalam memperkuat ketahanan pangan Nasional.

Ikan merupakan salah satu sumber pangan hewani yang mudah diperoleh oleh segala lapisan masyarakat dengan ketersediaan yang cukup dan melimpah. Nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan sudah diakui keunggulannya oleh ahli gizi dunia.



Salah satu bangsa yang tingkat konsumsi ikannya tinggi didunia adalah Jepang dengan tingkat konsumsi 120 kg/kap/tahun terkenal akan kecerdasannya. Beberapa negara maju lainnya tingkat konsumsi ikannya juga tinggi seperti: Korea Selatan 85 kg/kap/tahun, Hongkong 80 kg/kap/tahun, dan Taiwan 65 kg/kap/tahun. Dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan Nasional Indonesia tentunya sangat jauh tertinggal. Bahkan jika dibanding dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia (54 kg/kap/tahun) dan Filipina (40 kg/kap/tahun) tingkat konsumsi ikan kita juga lebih rendah.

Menggerakkan budaya mengkonsumsi ikan di masyarakat adalah upaya pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun upaya tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor seperti:
  1. Hambatan sosial budaya dan kebiasaan makan daging.
  2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mengkonsumsi ikan.
  3. Mutu produk yang tersedia masih rendah,
  4. Terbatasnya diversifikasi produk olahan,
  5. Sarana dan parasarana distribusi pemasaran yang masih sangat terbatas.

Perlu dukungan dari segala pihak untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang berdampak terhadap animo masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Melalui sosialisasi dan publikasi secara kontinu tentang keutamaan makan ikan baik di media massa, melalui program dan kegiatan, serta demo dan promosi diharapkan terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap ikan sebagai sumber bahan pangan yang penting.

Ketersediaan ikan yang tidak kontinu serta rendahnya mutu produk hasil perikanan telah disiasati oleh pemerintah dengan program-program yang pro terhadap petani ikan/nelayan berupa pemberian bantuan peralatan produksi untuk nelayan dan benih ikan untuk petani ikan. Dalam rangka meningkatkan mutu produk perikanan telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan sistem rantai dingin mulai dari hulu ditingkat petani ikan/nelayan sampal ke hilir ditingkat konsumen.

Dalam upaya menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat dengan mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.



Konsumsi ikan yang meningkat akan memberikan multiflier effect terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di hilir akan meningkatkan permintaan terhadap ikan sehingga berkembang usaha perikanan baik budidaya, tangkap dan pengolahan. Tentunya dengan berkembangnya usaha perikanan maka harga produk perikanan akan stabil, menyerap banyak tenaga kerja dan tumbuh industri-industri dan usaha penunjang lainnya seperti industri galangan kapal, industri pakan ikan dan lain-lain.

Dampak dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta tumbuhnya industri pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam jangka panjang konsumsi ikan yang meningkat akan melahirkan generasi yang cerdas dan sehat yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih menghargai para pelakunya yang bergerak disektor perikanan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka Gemarikan haruslah menjadi gerakan yang membumi, bukan paksaan tetapi merupakan kebutuhan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Jumat, 03 November 2017

Dinamika Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Tak dapat dipungkiri kemajuan zaman membawa perubahan drastis dalam metode pengembangan bisnis. Sekitar lima atau sepuluh tahun yang lalu, model bisnis yang hanya begitu-begitu saja alias monoton dan konvensional, kini semakin berkembang dengan model bisnis yang lebih modern, sebut saja bisnis online yang semakin tenar dan menjadi trend di kalangan pebisnis baik pemula maupun yang sudah kawakan. Selain itu, usaha waralaba atau franchise pun juga semakin merajalela.

Dinamika Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Perkembangan minat masyarakat terhadap investasi dibidang bisnis, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan bisnis pasar modern yang ada di Indonesia juga semakin meningkat. Beragam jenis pasar modern seperti supermarket, hypermartket, mini market yang menawarkan produk-produk kebutuhan masyarakat yang ditata rapi dan bersih dengan harga yang sudah pasti, yang pada saat ini sudah masuk sampai ke pelosok daerah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekwensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai ke kota-kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Kehadiran pasar modern memang membuat belanja menjadi suatu wisata keluarga yang memberi pengalaman tersendiri. Pasar modern kini juga dikemas dalam tata ruang yang apik, terang, lapang, sejuk dan disuguhi dengan berbagai macam wahana permainan serta hiburan.



Meskipun informasi gaya hidup modern dengan mudah diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin pesat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disisi lain terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan ini adalah di pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan lebel harga.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah tetap mengembangkan pasar tradisonal di seluruh pelosok negeri ini dan diharapkan pasar modern tidak menggeser peran pasar tradisional bagi masyarakat di daerah. Pasar tradisional masih membawa daya pikat tersendiri bagi sebagian masyarakat. Keberadaan pasar modern mempunyai peran strategis dalam perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan diharapkan tidak mematikan pasar tradisional.

Untuk itu dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan banyak berarti jika tidak didukung oleh segenap komponen masyarakat dan dunia usaha.

Kamis, 02 November 2017

Pendewasaan Berdemokrasi Melalui Pendidikan Politik

Bila kita mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pendewasaan Berdemokrasi Melalui Pendidikan Politik

Untuk mencapainya, perlu adanya komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa, agar terbentuk kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, keluhuran budi pekerti dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, perlu diupayakan secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran Partai Politik saja, tetapi juga melalui peran dan fungsi Ormas, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda, agar dapat mengakomidir beberapa paragidma baru, seiring dengan menguatnya tatanan demokrasi di Indonesia.



Beberapa kondisi riil kebangsaan yang mengemuka saat ini, adalah demokrasi yang pada awalnya diartikan sebagai kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kemudian ditafsirkan sebagai kebebasan yang tak terbatas. Hal ini dapat kita amati sehari-hari, jika aspirasi suatu kelompok masyarakat tidak tercapai, tidak tertutup kemungkinan terjadinya tindakan anarkhis atau kekerasan, yang digunakan sebagai langkah alternatif untuk mewujudkan kehendak kelompoknya. Padahal kebebasan tersebut dimanapun berada selalu dibatasi oleh lingkungan fisik, sosial dan politik, yang keseluruhannya itu diatur oleh perangkat hukum.

Disamping itu, gejala-gejala etnis sentrisme dan maraknya kekerasan bernuansa SARA ditingkat lokal maupun nasional saat ini, telah menunjukkan bahwa pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang cukup signifikan. Emosional masyarakat yang tinggi dalam merespon isu-isu, khususnya terkait dengan isu-isu agama, suku, sumber daya dan ketidakadilan, memicu gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Keadaan seperti ini mengkhawatirkan perjalanan suatu bangsa, yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan sistem politik yang demokratis. Sehingga diperlukan pemahaman dalam menginterprestasikan demokrasi ditengah-tengah masyarakat.

Dinamika politik yang berkembang, ternyata masih dirasakan belum dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan komitmen bersama dalam memaknai arti dari sebuah demokrasi. Selain dari itu, diperlukan kebersamaan yang merupakan wahana untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan baik internal maupun eksternal akan mudah diatasi.



Dalam hal ini seluruh komponen bangsa dapat memainkan peran penting dan andil yang sangat besar dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat, bangsa dan negara yang sinergis dan dinamis serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap segenap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, peran seluruh unsur masyarakat dalam menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi yang kita bangun, sangat menentukan perjalanan suatu masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pada Tahun 2018, terdapat beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana eskalasi politik di daerah itu sudah mulai terasa. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam memaknai arti pentingya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna tidak hanya menghasilkan pemimpin daerah yang demokratis, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Kamis, 26 Oktober 2017

Usaha Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Koperasi dan UMKM harus mandiri, professional dan memiliki daya saing sehingga mampu mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat dalam menghadapi era globalisasi.

Usaha Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pada saat ini kita telah memasuki pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dinamika Koperasi dan UMKM selaku organisasi bisnis tidak terlepas dari dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Dalam menghadapi situasi tersebut, langkah-langkah strategis Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pendekatan multidimensi seperti: peningkatan wawasan para pelaku KUMKM terhadap peluang usaha; Peningkatan efisiensi dalam proses manajemen usaha dan produksi; Peningkatan daya serap pasar produk KUMKM; Peningkatan kapasitas SDM pelaku KUMKM; dam Penciptaan iklim usaha yang kondusif.



Salah satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi yaitu Pengembangan Pariwisata, Industri Pengolahan, Perdagangan, Koperasi, dan Iklim Investasi. Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan peningkatan investasi merupakan bagian integral dalam pembangunan baik nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Koperasi dan UKM sebagai organisasi usaha telah terbukti disamping mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi global, mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian yang menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Pada saat ini telah banyak koperasi yang maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-Koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kitapun juga menyadari, masih banyak pula koperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya. Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi.

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan peran koperasi adalah melalui reformasi total terhadap koperasi di Indonesia. Ada tiga hal yang dilakukan untuk perbaikan dalam rangka mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.

Rehabilitasi terkait dengan membenahi database koperasi mengingat banyaknya koperasi yang tidak aktif. Persoalan reorientasi, dengan merubah pola pikir yang mementingkan kualitas daripada kuantitas. Banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya. Untuk pengembangan koperasi, dapat dilakukan dengan cara koperasi Indonesia lebih membuka diri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak.

Koperasi dan UKM harus mandiri, professional dan memiliki daya saing sehingga mampu mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Perlu adanya strategi dari kita semua, koperasi dan UKM dapat meningkatkan daya saing, yaitu melalui: Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan; Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan; Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKMK; Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKMK; Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha; Melakukan/membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.



UMKM mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan menjadi penggerak perekonomian, karena pada umumnya bergerak pada sektor usaha padat karya yang relatif tidak membutuhkan investasi tinggi, sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya lebih mudah dilakukan. Disamping itu pemberdayaan UMKM akan memberikan kontribusi langsung bagi percepatan pengurangan tingkat kemiskinan.

Banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya antara lain adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan produktivitas serta daya saing produk yang dihasilkannya, masih terbatas ketersediaan infrastruktur pada lingkungan dimana UMKM banyak berada, serta keterbatasan akses UMKM ke sumber daya produktif.

Dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi perlu dilakukan secara komprehensif dari seluruh pihak terkait melalui pendekatan persuasif kepada semua unsur masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa koperasi merupakan badan usaha yang harus dikelola secara professional dan harus memiliki core business agar koperasi bisa berkembang dan memiliki daya saing.

Budaya atau culture masyarakat yang selama ini mendirikan koperasi sebagai wadah kebersamaan dan sosial, perlahan-lahan perlu dirubah, kita tumbuhkan dulu UMKM yang kuat, UMKM inilah yang akan membentuk koperasi karena kebutuhan dan pengembangan usaha mereka.

Rabu, 25 Oktober 2017

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sumatera Barat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang dirancang dalam rangka mempertangungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kata kunci dari Sistem AKIP ini adalah Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sumatera Barat

SAKIP merupakan satu kesatuan dari perencanaan kinerja, penguburan kinerja, pelaporan kinerja, reviu serta evaluasi kinerja. Keluaran utama dari Sistem ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



LKjIP ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan di berbagai bidang dengan konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi output menjadi berorientasi pada hasil.

LKjIP dibuat oleh Instansi pemerintah akan dievaluasi oleh Kementrian Aparatur dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugasnya. Berdasarban hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2016, 4 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah memperoleh nilai B yaitu Kota Solok, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Artinya, masih ada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang masih bernilai CC dan C. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja masih belum diketahui, sementara untuk tahun 2015 memperoleh nilai BB.

Selasa, 24 Oktober 2017

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang cukup strategis dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, karena sebagai perangkat daerah dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, seorang Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Dengan demikian, Pemerintah Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber, yaitu:
  1. Bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.
  2. Bidang kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya, karena seorang Camat harus mampu menjalankan kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah di tingkat kecamatan. Artinya, fungsi seorang Camat dalam tata kelola birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, selain memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat, juga harus mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal penting yang harus dicermati terkait Kecamatan, diantaranya:
  • Bupati/walikota wajib mengangkat camat dan pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Kemudian, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, Camat mempunyai tugas untuk:
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  • Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  • Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  • Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  • Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  • Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  • Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya seperti yang diterangkan di atas, terlihat bahwa Camat merupakan salah satu sosok sentral di dalam penggerakan roda pemerintahan. Otonomi daerah akan menjadi timpang, apabila jabatan Camat ini diisi atau ditempati oleh orang-orang yang tidak pas dan tidak memahami bagaimana dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan memberikan amanah/jabatan Camat kepada orang-orang yang berkualitas serta berkompeten. Hal ini akan memberikan dampak lancarnya alur roda pemerintahan yang berada di daerah Kabupaten/Kota, sehingga roda Pemerintahan yang berada di tingkat Provinsi juga merasakan dampaknya.

Sebagai abdi dan pelayan masyarakat, tentunya harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh elemen masyarakat. Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adalah indikator yang harus ada dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah Pusat melalui Permendagri No. 24 Th. 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.



Namun tidak berhenti pada itu saja, untuk meningkatkan lagi kualitas dan pelayanan publik Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Konsep pelayanan terpadu pada dasarnya mungkin telah dilaksanakan oleh beberapa kecamatan di Indonesia, namun ada beberapa aspek penting seperti konsep dan dasar hukum yang tegas sehingga nantinya ada jaminan untuk konsistensi dari pelaksanaan pelayanan tersebut.

Memang sampai saat ini masih ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN melalui Keputusan Kepala Daerah, atau bahkan sudah ditetapkan, namun kewenangan yang dilimpahkan masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.

Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Pemerintah Provinsi untuk terus menghimbau kepada Bupati/Walikota yang belum menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, agar segera ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikotanya masing-masing, dan melimpahkan kewenangan terkait pelayanan utama masyarakat kepada Kecamatan.

Sejalan dengan hal tersebut, juga sangat diharapkan agar para Camat bisa mempersiapkan diri untuk menerima pelimpahan kewenanganan yang akan diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas pembinaan dan pegawasan terhadap Kelurahan/Desa sesuai yang diamanatkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa.

Karena bisa saja, sampai saat ini para Bupati/Walikota belum sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya kepada Kecamatan, karena masih dinilai belum mampu dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Sabtu, 21 Oktober 2017

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berubah dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksananakan adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan urusan tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Walaupun amanat ini merupakan tanggung jawab yang amat berat namun harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.



Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka pemerintah telah menetapkan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, berarti keberadaan Satpol PP sangat penting untuk jalannya roda pemerintahan karena apabila Pol PP tidak menjalankan tugasnya berarti akan mudahnya terjadi gangguan kenyamanan suatu daerah.

Namun sampai saat ini, pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, padahal Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2014 berarti sudah dari beberapa tahun yang lalu.

Sabtu, 30 September 2017

Program Pemerintah Mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

KLA (Kabupaten / Kota Layak Anak) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Salah satu tindakan implikatif, yang dilakukan adalah menciptakan sumber daya manusia berkualitas di masa depan, yang dimulai dari anak usia dini. Masa Usia Dini merupakan masa keemasaan “Golden Age” dimana pada masa ini jaringan otak anak tumbuh sangat pesat, apabila kita kurang dalam memperhatikan anak dalam masa keemasan ini maka kita akan kehilangan generasi yang handal dan akan terjadi “loss generation”.

Berdasarkan hal itulah, sejak tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak (KLA). Secara umum tujuan kebijakan KLA adalah membangun sebuah sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dimensi kabupaten/kota dengan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dan tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children” dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Untuk mengindikasikan kelayakan sebuah kabupaten/kota, yang semula terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator, pada tahun 2017 menjadi 24 Indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.



Substansi 24 indikator tersebut disarikan dari hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga sudah diratifikas, Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang terdiri dari 5 (Jima) kluster, yaitu:
  1. Hak sipil dan kebebasan;
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/penggant;
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  5. Perlindungan khusus.

Diharapkan indikator-indikator pemenuhan hak anak tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA, tetapi dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik, berkelanjutan dan sinergis.

Beberapa hal yang penting disikapi untuk masa mendatang untuk meningkatkan pembangunan layak anak, antara lain:
  1. Mengoptimalkan pembangunan bersentra anak dengan pelibatan partisipasi anak dalam pembangunan.
  2. Penguatan informasi yang layak anak dan peningkatan kompetensi anak serta daya saring informasi.
  3. Menumbuhkembangkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif layak anak.
  4. Meningkatkan perhatian pembangunan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara terpadu.
  5. Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya bagi anak, yang berpihak pada anak dan tindakan promotif, preventif, kuratif dan berbagai bentuk tindak kekerasan dan premanisme di sekolah dan masyarakat.

Jumat, 29 September 2017

Budaya Minangkabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya sendiri yaitu Budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Budaya Minang Kabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan kepemimpinan.

Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu, hal ini sesuai dengan Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa “alam takambang manjadi guru”.



Dalam hal nilai-nilai luhur keminangkabauan, masyarakat Minangkabau menganut filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang berlaku luas di tengah otonomi nagari dan kaum sesuai prinsip Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum, dan dilaksanakan secara Syarak Mangato, Adat Mamakai.

Nilai-nilai keminangkabauan inilah yang menjadi ciri khas, bungka nan piawai, dan budaya Minangkabau. Dan berdasarkan nilai-nilai ini pula, perilaku, etika, hubungan vertikal horizontal, tatanan masyarakat dan produk-produk budaya tradisionil berkembang sejak dahulu kala.

Filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah tersebut, dipraktikkan dalam bentuk komunikasi, tingkah laku (kurenah) dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal komunikasi, ABS-SBK terlihat pada tutur lisan masyarakat minangkabau, yang dikenal dengan “kato nan ampek”. Yakni, kato mandaki yang digunakan untuk bertutur sapa dengan orang yg lebih tua, kato manurun digunakan untuk bebicara kepada orang yang lebih kecil atau muda dari kita, kato mandata digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya atau seumuran dengan kita, kato malereang adalah tata bicara kita kepada orang yang kita segani.

Sedangkan dalam hal tingkah laku atau kurenah, masyarakat Minangkabau sangat menjaga tata berkiprah, yang disebut “sumbang duo baleh”. Sumbang duo baleh adalah semacam aturan untuk bertutur kata, berpakaian, berjalan, tata cara makan, tata cara duduk, berjalan, bekerja, tata cara bertanya, menjawab, bergaul, tata cara berdiri, tata cara melihat atau memandang, dan tata cara bertingkah laku.

Adapun dalam hal interaksi sosial kemasyarakatan, ABS-SBK itu diturunkan pula menjadi semacam hukum adat yang sifatnya mengatur dan ada sanksi bilamana dilanggar. Hukum adat ini disebut “undang nan duopuluh”. Yakni, delapan hal menyatakan kejahatan atau kesalahan besar dan disebut juga “cemo dan bakaadaan” (tuduh yang mempunyai fakta) atau berkenaan dengan yang dihukum, antara lain Dago dagi mambari malu, Sumbang salah laku parangai, Samun saka tagak di bateh, Umbuak umbal budi marangkak, Maliang curi taluang diindian, Tikam bunuah padang badarah, Sia baka sabatang suluah, Upeh racun batabuang sayak.



Dan dua belas hal merupakan kapahukumnyo (penghukumnya) terdiri dari dua bahagian, yaitu “undang nan anam dahulu” dan “undang nan anam kudian”. Undang nan anam dahulu dikatakan juga “tuduah” atau sangka yang berkeadaan, jatuh kepada bukti yang bersuluah matahari, (bergelenggang mata orang banyak). Sedangkan undang nan anam kemudian dikatakan “cemo” atau syakwasangka apakah seseorang itu melakukan pekerjaan tersebut atau tidak.

Selain dari paparan di atas, ciri-ciri dari budaya Minangkabau adalah masyarakat yang terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku bangsa. Perkawinan antar suku bangsa itu menghasilkan asimilasi budaya yang saling menguatkan.

Kamis, 28 September 2017

Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara semua unsur dan komponen masyarakat, dimana dalam hal ini tidak ada satupun kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari hasil pembangunan yang dilakukan.
Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi dan semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya dan peran serta seluruh unsur dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas tercermin dari kualitas pendidikan, status kesehatan dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi, merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan yang setara dan berkeadilan haruslah memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan.

Potensi sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bila mereka mempunyai kualitas yang baik melalui peningkatan pendidikan, status kesehatan dan peran dalam pembangunan ekonomi.



Pelaksanaan wajib belajar telah meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan formal bagi perempuan dan laki laki. Salah satu indikatornya adalah dari kepemilikan ijazah, persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah adalah 21 %, sedangkan persentase laki-laki yang tidak memiliki ijazah sebanyak 20 orang (Susenas, 2015).

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun kesenjangan dan ketidakadilan masih saja dialami oleh perempuan terutama yang bekerja disektor informal seperti hak bagi perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui dan upah yang tidak sebanding antara pekerja perempuan dan laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat setiap tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2015 sebesar 67,24%, masih lebih kecil dibanding laki-laki sebesar 97,76%.

Dalam bidang kesehatan, kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perempuan dan anak terus membaik. Salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting adalah kematian ibu melahirkan. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana persalinan yang memadai, ketersediaan tenaga medis dan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi.

Upaya menurunkan angka kematian ibu merupakan salah satu kesepakatan Internasional melalui MDGs (Millenium Development Goals) yang dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

Beberapa faktor penyebab kematian ibu melahirkan seperti pendarahan, keracunan kehamilan, aborsi tidak aman dan infeksi, menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk mengatasinya. Tingginya angka kematian ibu melahirkan juga didasari oleh adanya masalah ketidaksetaraan gender terutama peran dan partisipasi laki-laki sebagai suami yang kurang tanggap terhadap kondisi istrinya yang lagi hamil. Kadang ditemui dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memutuskan dengan tepat tindakan yang perlu diambil bila istri mengalami komplikasi pada saat kehamilan maupun proses melahirkan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman suami tentang resiko yang mungkin dialami pada proses kehamilan dan melahirkan dan memandang bahwa kehamilan dan proses melahirkan adalah urusan perempuan.

Disamping angka kematian ibu, salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama adalah HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat, khususnya pada kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup yang diukur dan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, IPM Nasional diatas (69,66 persen). Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diturunkan dari IPM dan merupakan ukuran kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Idealnya nilai IPG adalah 100 yang berarti bahwa hasil-hasil pembangunan telah dirasakan manfaatnya secara setara/sama antara laki-laki dan perempuan.



Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun individu masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan yang setara dan berkeadilan.

Peningkatan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.

Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang melalui peningkatan kualitas hidup perempuan.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk khususnya perempuan yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, maka sejak tahun 2000 telah diterbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Permendagri No 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Prinsip Pengarusutamaan Gender juga telah diamanatkan sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2014-2019.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dengan tujuan antara lain : mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah, Mewujudkan sistem politik yang demoknatis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan dan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Beberapa kendala saat ini yang dipandang cukup menghambat dalam pelaksanaan PPRG antara lain:
  • Belum efektifnya fungsi komponen pendukung PUG, terutama Vocal point PUG di masing-masing OPD
  • Masih minimnya pemahaman perencana yang tergabung sebagai Vocal Point pada masing-masing OPD terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender
  • Masih kurangnya ketersediaan data terpilah gender
  • Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Berbagai permasalahan dimaksud harus ditangani bersama-sama secara komprehensif melalui penguatan peran dan fungsi dan Driver PPRG yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kapasitas Vocal Point dalam melakukan PPRG.

Rabu, 27 September 2017

10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini

Dalam hidup pasti akan menghadapi berbagai masalah, cobaan dan rintangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan dan menyikapinya.
10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini
Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, di dapatlah 10 masalah terbesar bangsa indonesia. 10 masalah tersebut adalah sebagai berikut :
  • Persoalan kestabilan ekonomi
  • Masalah korupsi
  • Masalah kemiskinan
  • Masalah pengelolaan BBM
  • Masalah Sistem Pendidikan
  • Masalah pengangguran
  • Masalah tingginya harga sembako
  • Masalah bencana alam
  • Masalah kelaparan dan krisis pangan
  • Serta masalah krisis kepemimpinan

Terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, berbagai masalah, cobaan, rintangan dan bencana datang silih berganti. Kita selalu memimpikan hidup bahagia, sejahtera, damai dan tenang. Namun kita juga tidak bisa merasa bahagia jika masih ada saudara dan tetangga kita yang masih kesusahan, bagaimana mungkin kita tersenyum sedang orang-orang di sekitar kita menangis.

Kita selalu menyebut indonesia sebagai negara berkembang, namun sampai sekarang perkembangannya selalu terseok-seok, entah kapan benar-benar mampu mengepakkan sayapnya. Kita pernah menjadi macan asia, tapi itu dulu, ketika kita menghalalkan segala cara, meraih pembangunan dengan meninggalkan aspek-aspek lingkungan dan kemanusiaan, ketika kebebasan kita dibatasi oleh diktator dan kesejahteraan hanya tampak sebagai kulit, sedang didalam tak lain dan tak bukan hanyalah kebobrokan.



Kita negara yang kaya, berbagai hasil bumi dan alam yang melimpah, namun kita tidak sejahtera, uang rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan masuk ke saku orang-orang tak bertanggungjawab, mereka tidak malu memakan yang bukan haknya. Korupsi telah mendarah daging.

Kemiskinan yang tinggi, banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kesejahteraan. Pengelolaan BBM yang tidak becus dan tidak transparan semakin memperburuk kondisi negara. Melengkapi deretan-deretan masalah bangsa Indonesia.

Bicara soal sistem pendidikan, mahalnya biaya untuk sekolah dan kuliah, ketidakberesan sistem semakin membuat rakyat dan bangsa ini lengkap dengan kebobrokan dan penderitaan. Lihat saja perbandingan yang cukup mengejutkan antara jumlah penduduk indonesia dengan orang-orang ahli yang dimilikinya. Belum lagi pengangguran yang merajalela, tingginya harga bahan pangan, menyebabkan kelaparan bagi saudara-saudara kita, hal tersebut tentu meningkatkan angka kriminalitas, makin merusak keamanan dan kestabilan negara.

Bicara soal alam Indonesia, Bencana alam yang muncul silih berganti, seolah telah menjadi masalah biasa bagi bangsa ini. Penanganan, pencegahan dan sosialisasi yang kurang, seolah tidak pernah berubah, masih sama saja, Indonesia masih belum mampu berbenah dan hal tersebut masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Krisis kepemimpinan, minimnya jumlah pemimpin yang benar-benar mampu merubah dan memakmurkan negara ini, krisis akan kepercayaan terhadap pemimpin dan janji-janji mereka, seolah menjadi trauma tersendiri.

Selasa, 26 September 2017

Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 yang lalu. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP atau Kurikulum 2006. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP)
Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013
Kurikulum 2006 (KTSP)
  • SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang bebentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013.
  • Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI.
  • Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP.
  • Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
  • TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran.
  • Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.
  • Pramuka menjadi ekstrakuler wajib.
  • BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa.



Kurikulum 2013
  • Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melaui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006
  • Lebih menekankan pada aspek pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III.
  • Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013.
  • Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi.
  • TIK sebagai mata pelajaran.
  • Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan.
  • Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib.
  • BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa.

Itulah perbedaan antara Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman anda tentang Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013.

Minggu, 24 September 2017

Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)

Pengertian Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku disuatu negara. Dalam mengembangkan pendidikan demokrasi good citizen adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intellegence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial melainkan juga dalam dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial.
Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)
Berikut ini adalah beberapa kriteria good citizen :
  • Active, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput (golongan putih), mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
  • Be Cooperative, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin Rabu dan Jum'at hanya boleh kendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar dijalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan.
  • Self Control, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya.



  • Obey the Laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada disuatu wilayah , tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan kita, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
  • Love Country, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena, hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan.
  • Unite, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri.
  • Truthful and Trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita.
  • Express Opinion, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukkan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.
  • Love Others, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga.

Itulah Pengertian dan Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik). Semoga artikel ini dapat membantu kita untuk memahami apa itu good citizen serta kriteria-kriteria good citizen.

Sabtu, 23 September 2017

Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa defenisi atau pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli :
Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli
  • Menurut Kerr, citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process. Terjemahan Dari definisi Kerr tersebut yang dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran & tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
  • Menurut Azis Wahab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut.


  • Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya.
  • Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) pengertian pendidikan kewarganegaraaan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat.
  • Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
  • Pendapat lain, Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela negara menjadi warga negara agar dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.
  • Pendidikan Kewarganegaraan dapat di harapkan bisa mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat NKRI ialah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan merupakan negara yang pembentuknya di dasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yakni pada tekad suatu masyarakt untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakaat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik, atau golongannya.
  • Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis Serta bertindak demokratis.
  • Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis serta partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
  • Menurut Soedijarto, Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa Serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Itulah beberapa Defenisi atau Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli yang dapat menjadikan referensi bagi anda.

Kamis, 21 September 2017

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.



Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

2. Menurut Para Ahli

Kewarganegaraan merupakan bagian dari suatu konsep kewargaan (citizen). Yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dalam sebuah wilayah, sebagaimana warga sebuah kota atau kabupaten dinamakan sebagai warga kota atau warga kabupaten karena didalamnya merupakaan satu kesatuan politik dalam satu otonomi daerah tertentu.

Sebab dalam konsep kewargaaan ini setiap wilayah dari satuan politik tersebut memberikan hak dan kewajiban yang berbeda pada warganya antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Ada beberapa pengertian kewarganegaraan, diantaranya seperti berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kewarganegaraan.
  1. Menurut Ko Swaw Sik, kewarganegaraan ialah ikatan hukum diantara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu “kontrak politik”, yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (citizenship).
  2. Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan merupakan suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh didalam berbagai pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan seseuatu hal yang baru selanjutnya karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.
  3. Menurut Soemantri, kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara.
  4. Menurut Stanley E Ptnord dan Etner F peliger, Kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara.
  5. Menurut Mr. Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd, Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk dapat berprestasi dalam suatu kegiatan politik di negara tersebut.
  6. Menurut Wolhoff, Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan suatu sebab yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya serta kesadaran nasionalnya. Maka dari itu kewarganegaraan memiliki suatu kesamaan dengan hal kebangsaan, perbedaannya terletak pada hak-hak yang dimiliki seseorang tersebut untuk berperan aktif dalam hal perpolitikan di dalam negara tersebut. 
  7. Menurut Daryono, Kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang mencakup isi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebab kewargangaraan merupakan keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (dalam hal ini negara) yang berkenaan dengan hal tersebut maka timbullah suatu hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik di negara tersebut. Dan seseorang tersebut dinamakan warga negara.

Demikianlah makalah tentang pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli, semoga artikel ini membantu pembaca dalam pemahaman kewarganegaraan.

Rabu, 20 September 2017

WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006 adalah:
WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006
  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  • Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  • Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Senin, 18 September 2017

Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diperkirakan sekitar 47% masyarakat Indonesia masih Buang Air Besar Sembarangan (BABs). Dari data SIM (1 Juli 2011), Dusun yang SBS : 31,42%, (target 80%), Persentasi KK yang akses jamban sebesar, 52,30% (taget100%), dan penambahan jumlah orang akses 1. 951.086 jiwa,(target 6-10 juta). Dengan tempat berperilaku buang air besar ke sungai, kebon, sawah, kolam dan tempat-tempat terbuka lainnya. Perilaku seperti tersebut jelas sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat, karena tinja dikenal sebagai media tempat hidupnya bakteri E-coli yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare. Tahun 2006 angka kejadian diare sebesar 423 per 1000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR) diare sebesar 2,52 %.
Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS
Hasil Study WHO tahun 2007, menyatakan bahwa melalui pendekatan sanitasi Total, dapat menurunkan kejadian diare sebesar 94%.

Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, antara lain anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih enak BAB di sungai, tinja dapat untuk pakan ikan, dan lain-lain yang akhirnya dibungkus sebagai alasan karena kebiasaan sejak dulu, sejak anak-anak, sejak nenek moyang, dan sampai saat ini tidak mengalami gangguan kesehatan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
  1. Apa pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  2. Apa Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  3. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  4. Mengapa harus STOP BABS.
C. Tujuan

Alasan dan kebiasaan tersebut harus diluruskan dan dirubah karena akibat kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat jelas-jelas akan memperbesar masalah kesehatan. Dipihak lain bilamana masyarakat berperilaku higienis, dengan membuang air besar pada tempat yang benar, sesuai dengan kaidah kesehatan, hal tersebut akan dapat mencegah dan menurunkan kasus-kasus penyakit menular. Dalam kejadian diare misalnya, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, dalam hal ini meningkatkan jamban keluarga, akan dapat menurunkan kejadian diare sebesar 32% dan 45% dengan Perilaku CTPS.


PEMBAHASAN

A. Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.(18) Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan yang menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat BABS.



Sedangkan dasar pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sejarah lahirnya pedoman ini antara lain didahului dengan adanya kerjasaman antara pemerintah dengan Bank Dunia berupa implementasi proyek Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS). Kemudian pada tahun 2008 lahir Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional. Strategi ini pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

B. Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tujuan Program Sanitasi Total adalah menciptakan suatu kondisi masyarakat (pada suatu wilayah) :
  • Mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat.
  • Mencuci tangan pakai sabun dan benar sebelum makan, setelah BAB, sebelum memegang bayi setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan.
  • Mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman.
  • Mengelola sampah dengan baik.
  • Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat).

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah social budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarang tempat, sehingga tujuan akhir pendekatan ini adalah merubah cara pandang dan perilaku sanitasi yang memicu terjadinya pembangunan jamban dengan inisiatif masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pihak luar serta menimbulkan kesadaran bahwa kebiasaan BABS adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

C. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Prinsip dalam pelaksanaan pemicuan ini yang harus diperhatikan adalah tanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa dan mempromosikan jamban, masyarakat sebagai pemimpin, totalitas dan seluruh masyarakat terlibat.

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sasaran dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tidak dipaksa untuk menerapkan kegiatan program tersebut, akan tetapi program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam STBM dimulai tingkat partisipasi yang terendah sampai tertinggi :
  1. Masyarakat hanya menerima informasi; keterlibatan masyarakat hanya sampai diberi informasi (misalnya melalui pengumuman) dan bagaimana informasi itu diberikan ditentukan oleh si pemberi informasi (pihak tertentu).
  2. Masyarakat mulai diajak untuk berunding. Pada level ini sudah ada komunikasi 2 arah, dimana masyarakat mulai diajak untuk diskusi atau berunding. Dalam tahap ini meskipun sudah dilibatkan dalam suatu perundingan, pembuat keputusan adalah orang luar atau orang-orang tertentu.
  3. Membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak luar, pada tahap ini masyarakat telah diajak untuk membuat keputusan secara bersama-sama untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Masyarakat mulai mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya dan keputusan, pada tahap ini masyarakat tidak hanya membuat keputusan, akan tetapi telah ikut dalam kegiatan kontrol pelaksanaan program.

Dari keempat tingkatan partisipasi tersebut, yang diperlukan dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah tingkat partisipasi tertinggi dimana masyarakat tidak hanya diberi informasi, tidak hanya diajak berunding tetapi sudah terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan bahkan sudah mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya masyarakat itu sendiri serta terhadap keputusan yang mereka buat. Dalam prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah disebutkan bahwa keputusan bersama dan action bersama dari masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama.

E. Mengapa harus STOP BABS

Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (misal kuman/bakteri, virus dan cacing). Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal kebun, kolam, sungai, dll maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas.

Stop buang air besar sembarangan (STOP BABS) akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :
  • Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau dan lebih indah
  • Tidak mencemari sumber air /badan air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainya seperti mandi, cuci, dll
  • Tidak mengundang vector (serangga dan binatang) yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular

F. Kemana Tinja Harus Dibuang

Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar. Untuk itu tinja harus dibuang pada suatu “wadah” atau sebut saja JAMBAN. Jamban yang digunakan masyarakat bisa dalam bentuk jamban yang paling sederhana, dan murah, misal jamban CEMPLUNG, atau jamban yang lebih baik, dan lebih mahal misal jamban leher angsa dari tanah liat, atau bahkan leher angsa dari bahan keramik.

Prinsip utama tempat pembuangan tinja /jamban sehat
  • Tidak mencemari sumber air /badan air atau Jarak tempat penampungan tinja terhadap sumber air di atas 10 meter.
  • Tidak mencemari lingkungan (bau)
  • Tidak ada kontak dengan Vektor.
  • Konstruksi yang aman
  • Sebagai tambahan adalah adanya saluran SPAL, pengelolaan tinja dan milik sendiri.

Untuk mencegah terjadinya terjadinya pencemaran sumber air dan Badan air, maka pada secara tahap mulai Cara tempat penampungan tinja dibuat jaraknya diatas 10 meter, lebih lanjut dibuat septictank dan mengurasnya secara berkala. Dan untuk mencegah bau tidak mencemari lingkungan secara bertahap yakni dengan menutup tempat penampungan tinja, dan membuat saluran /plensengan dan pada tahap akhir adalah dengan membuat kloset leher angsa.

G. Siapa Yang Harus Menggunakan Jamban

Semua anggota keluarga harus menggunakan jamban untuk membuang tinja, baik anak-anak (termasuk bayi dan anak balita) dan lebih-lebih orang dewasa.

Dengan pemikiran tertentu, seringkali tinja bayi dan anak-anak dibuang sembarangan oleh orang tuanya, misal kehalaman rumah, kebon, dll. Hal ini perlu diluruskan, bahwa tinja bayi dan anak-anak juga harus dibuang ke jamban, karena tinja bayi dan anak-anak tersebut sama bahayanya dengan tinja orang dewasa.

H. Apa Peran Kader Masyarakat

Kader kesehatan, atau kelompok masyarakat desa yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi perilaku stop buang air besar sembarangan, yaitu antara lain:
  1. Memanfaatkan setiap kesempatan di dusun/desa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat
  2. Melakukan pendataan rumah tangga yang anggota keluarganya masih BAB Sembarangan, mendata rumah tangga yang sudah memiliki jamban “sederhana” dan mendata keluarga yang sudah memiliki jamban yang sudah lebih sehat (leher angsa)
  3. Mengadakan kegiatan yang sifatnya memicu, mendampingi, dan memonitor perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga dalam tatanan dusun/desa terwujud kondisi TERBEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
  4. Menggalang daya (bias tenaga ataupun dana) antar sesama warga untuk memberi bantuan dalam pembangunan jamban bagi warga yang lain
  5. Menjadi resource-lingker (penghubung) antar warga masyarakat dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dalam mewujudkan jamban yang sehat (improved jamban).

I. Community Led Total Sanitation (CLTS)

Menyadari pentingnya integrasi kegiatan sanitasi total untuk menurunkan angka diare maka pemerintah telah menetapkan Strategi Penurunann angka diare melalui salah satu bentuk pendekatan yang dianut oleh Program Pamsimas adalah dengan pendekatan PEMICUAN, yang lebih dikenal dengan sebutan Community Led Total Sanitation (CLTS). Pemicuan ini untuk merubah perilaku masyarakat dalam menuju buangan air besar yang benar dan sehat secara totalitas dan keseluruhan dalam desa/dusun tersebut. Adapun prinsip dan ciri penting CLTS adalah sebagai berikut:



Prinsip – prinsip pemicuan CLTS, adalah :
  1. Tanpa subsidi kepada masyarakat
  2. Tidak menggurui, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban
  3. Masyarakat sebagai pemimpin
  4. Totalitas; seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan - perencanaan – pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan

Ciri-ciri penting dalam CLTS adalah :
  1. Inisiatif masyarakat
  2. Total atau keseluruhan, keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci utama.
  3. Solidaritas masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, semua akan sangat terlibat dalam pendekatan ini.

KESIMPULAN

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan tarcapainya akses universal 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop bebas buang air besar sembarangan (SBS). Berdasarkan data yang dirilis oleh sekretariat STBM, hingga 2015 sebanyak 62 juta atau 53% penduduk perdesaan masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. 34 juta diantaranya masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Diperlukan percepatan 400% untuk mencapai target Indonesia stop buang air besar sembarangan (SBS) pada tahun 2019.

Target tersebut hanya dapat terlaksana dengan menggerakan para pemimpin daerah untuk berinovasi, menelurkan kebijakan yang mendukung program STBM, mengalokasikan anggaran untuk mempriortiaskan investasi terhadap program sanitasi serta membangun sistem dan prasarana monitoring evaluasi untuk mempertahankan keberlanjutan layanan program STBM di daerahnya.

Lambatnya peningkatan akses sanitasi di Indonesia melalui pendekatan pembangunan sanitasi berbasis kontruksi dan subsidi serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan, memicu reformasi pendekatan pembangunan sanitasi khususnya di perdesaan. Sejak diadopsinya konsep Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 oleh Kementerian Kesehatan, pendekatan pembangunan sanitasi di Indonesia perlahan berubah dari pendekatan berbasis subsidi dan kontruksi menjadi berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
  • Priyoto. Teori Perubahan Perilaku Dalam Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika; 2014.
  • Saryono S, MKes. Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. Yokyakarta: Nuha Medika; 2011.
  • Kemenkes RI. Road Map Percepatan Program STBM 2013-2015:Kementerian Kesehatan RI; 2013.
  • Jayanti A. Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat(STBM) Pilar Pertama Di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010 [Skripsi]. Surabaya: Universiats Airlangga FKM Surabaya; 2012.
  • Sidjabat E. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Grobongan [Tesis]. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik; 2012.
  • Dr.Basrowi MPDS, M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2008.
  • BPS Pariaman. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Dalam Angka. Pariaman: BPS; 2015.
  • Irna Liza Pebriani. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan PemanfaatanJamban Keluarga Dalam Program Pamsimas Di Wilayah Kerja PuskesmasKoto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota [Skripsi]. Padang: FakultasKesehatan Masyarakat Unand; 2012.
  • Midia Juniar. Studi Tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Prespektif Diliberatif di Desa Ngapungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang [Jurnal]. Surabaya. Program Strudi Ilmu Administrasi Negara,FISIP, Universitas Airlangga; 2013.
  • Moh. Fajar Nugraha. Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang [Jurnal]. Surabaya. Program Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga; 2015.
  • Teguh Priatno. Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kota Tasi kmalaya [Jurnal]. Jurnal Kesehatan Indonesia Vol. 10 No. 2 September 2014; 2014