Jumat, 22 Mei 2015

Budaya Politik Partisipan (Contoh Makalah)


BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Budaya Politik Partisipan (Contoh Makalah)


A.    Pengertian Budaya Politik Partisipan
1.      Pengertian Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekolompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, pemimpin kepala daerah atau hal-hal yang berkaitan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2.      Macam-macam Partisipasi Politik
a.       Partisipasi Dikatakan Positif
Apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
b.      Pastisipasi Kreatif
Yaitu partisipasi yang dapat menciptakan hal yang baru. Kreasi itu dapat berupa gagasan baru, dapat berupa metode atau teknik baru ataupun cara kerja baru yang lebih efektif dan lebih efisien.
c.       Paartisipasi Politik Kritis – Korektif – Konstruktif
Berarti keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan yang menunjukkan kekurangan / kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik.
d.      Partisipasi Realistis
Berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan baik kenyataan dalam maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksanaan kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan dan keterampilan pelaksana.

B.     Ciri-ciri Politik Partisipan
Menurut Ramlan Sukbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhinya.

Adapun ciri-ciri partisipasi politik menurut Ramlan Sukbakti adalah :
1.      Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warganegara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah.
2.      Kegiatan ini dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
3.      Kegiatan yang berhasil ataupun gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
4.      Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
a.       Kegiatan langsung : berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara seperti (ikut serta dalam pemilu).
b.      Kegiatan tidak langsung : berarti individu mempengaruhi pemerintah dengan pihak yang dianggap meyakinkan.
5.      Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik dilakukan melalui prosedur wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (non violence)
a.       Cara non violence / tanda kekerasan seperti :
·         Ikut memilih dalam Pemilu
·         Mengajukan petisi
·         Melalui kontak tatap mata
·         Menulis surat
b.      Adapun dengan cara yang tidak wajar (tidak konvensional) antara lain:
·         Demontrasi (unjuk rasa)
·         Mogok kerja
·         Pengembangan sipil
·         Serangan bersenjata
·         Gerakan-gerakan dan revolusi

  
C.    Pratik Partisipasi Politik
Dalam praktiknya politik warganegara dapat berupa tuntutan, perilaku gaya dan tindakan-tindakan dalam kontek politik. Menurut Hungtington dan Nelson ada lima bentuk kegiatan yang dapat dipraktekkan dalam partisipasi politik yaitu :
1.      Kegiatan pemilihan : mencakup memberikan suara, sumbang-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan.
2.      Lobbying : mencakup upaya-upaya perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik.
3.      Kegiatan organisasi : mencakup partisipasi sebagian anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan.
4.      Mencari koneksi : merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, tujuannya untuk memperoleh manfaat tertentu.
5.      Tindakan kekerasan (violence) : sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang / harta benda. Contohnya huru-hara, pemberontakan, unjuk rasa, revolusi.

D.    Konsep Partisipasi Politik
Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik merumuskan beberapa konsep partisipasi politik antara lain sebagai berikut :
1.      Kevin R. Hardwich
Partisipasi politik memberikan pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintahan warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut.


Indikatornya :
Dalam partisipasi politik terdapat interaksi warga negar dengan pemerintah dan usaha pemerintah mempengaruhi pejabat publik.
2.      Meriam Budiarjo
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang / sekelompok orang yang aktif dalam kehidupan politik, contoh memilih pemimpin negara.
Indikatornya :
Berupa kegiatan individu / kelompok.
Bertujuan ikut aktif dalam politik, contoh memilih DPK.
3.      Ramlan Surbakti
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut / mempengaruhi hidupnya.
Indikatornya :
Bentuknya berupa keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan partisipasi politik.
4.      Hunglington dan Nelson
Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah.
5.      Herbert McClosky
Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan pengusaha dansecara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
6.      Micheel Rush dan Philip Althoft
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

E.     Tingkatan Partisipasi Politik
Menurut Huntington dan Nelson ada dua kriteria tingkat-tingkat partisipasi politik :
1.      Dilihat dari ruang lingkup dan proposisi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi politik.
2.      Intensitas atau ukuran lamanya dan arti penting dari kegiatan khusus bagi sistem politik.

Adapun tingkatan partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson sebagai berikut :
  1. Tingkat Aktifis
Terdiri atas pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai / kelompok kepentingan.
  1. Tingkat Partisipan
Terdiri atas petugas kampanye, anggota aktif partai / kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial.
  1. Tingkat Pengamat
Dalam bentuk menghadiri rapat umum, anggota partai, membicarakan masalah-masalah politik. Mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam Pemilu.

F.     Peran Partai Politik Dalam Mengembangkan Budaya Politik Partisipan
Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat. Adapun fungsi partai politik dalam negara antara lain :
1.      Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuh dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.      Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepercayaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui wakil rakyat.
3.      Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan politik.
  
G.    Cara-cara Untuk Dapat Menerapkan Budaya Politik Partisipan
Menurut S. Yudohusodo untuk menerapkan budaya politik partisipan ada 4 cara yang harus dilakukan, yaitu :
1.      Mengembangkan budaya keterbukaan.
2.      Mengembangkan kebudayaan mengajukan pendapat dan beragumentasi secara santun.
3.      Mengembangkan kebudayaan pengambilan keputusan secara terbuka dan demokratis serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik.
4.      Membiasakan proses rekruitmen kader seraca transparan berdasarkan klasifikasi dan tolak ukur yang jelas.

H.    Perwujudan Budaya Politik Partisipan
1.      Dalam Lingkungan Sekolah
Budaya partisipan politik dapat dilihat / diwujudkan dalam kegiatan OSIS. Setiap tahun akan ada pemilihan pengurus OSIS secara langsung dan demokratis. Sebagai warga sekolah yang baik setiap siswa harus aktif mengikuti kegiatan ini.
2.      Dalam Lingkungan Masyarakat
Budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, organisasi pemuda, dan LSM.
3.      Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara / Pemerintah
Budaya politik partisipan dapat dilihat dengan adanya kegiatan partai politik untuk menjadikan salah satu anggotanya untuk memenangkan kursi calon pejabat.