Sabtu, 30 September 2017

Program Pemerintah Mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

KLA (Kabupaten / Kota Layak Anak) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Salah satu tindakan implikatif, yang dilakukan adalah menciptakan sumber daya manusia berkualitas di masa depan, yang dimulai dari anak usia dini. Masa Usia Dini merupakan masa keemasaan “Golden Age” dimana pada masa ini jaringan otak anak tumbuh sangat pesat, apabila kita kurang dalam memperhatikan anak dalam masa keemasan ini maka kita akan kehilangan generasi yang handal dan akan terjadi “loss generation”.

Berdasarkan hal itulah, sejak tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak (KLA). Secara umum tujuan kebijakan KLA adalah membangun sebuah sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dimensi kabupaten/kota dengan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dan tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children” dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Untuk mengindikasikan kelayakan sebuah kabupaten/kota, yang semula terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator, pada tahun 2017 menjadi 24 Indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.



Substansi 24 indikator tersebut disarikan dari hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga sudah diratifikas, Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang terdiri dari 5 (Jima) kluster, yaitu:
  1. Hak sipil dan kebebasan;
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/penggant;
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  5. Perlindungan khusus.

Diharapkan indikator-indikator pemenuhan hak anak tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA, tetapi dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik, berkelanjutan dan sinergis.

Beberapa hal yang penting disikapi untuk masa mendatang untuk meningkatkan pembangunan layak anak, antara lain:
  1. Mengoptimalkan pembangunan bersentra anak dengan pelibatan partisipasi anak dalam pembangunan.
  2. Penguatan informasi yang layak anak dan peningkatan kompetensi anak serta daya saring informasi.
  3. Menumbuhkembangkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif layak anak.
  4. Meningkatkan perhatian pembangunan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara terpadu.
  5. Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya bagi anak, yang berpihak pada anak dan tindakan promotif, preventif, kuratif dan berbagai bentuk tindak kekerasan dan premanisme di sekolah dan masyarakat.

Jumat, 29 September 2017

Budaya Minangkabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Provinsi Sumatera Barat memiliki budaya sendiri yaitu Budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Budaya Minang Kabau Dengan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan kepemimpinan.

Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu, hal ini sesuai dengan Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa “alam takambang manjadi guru”.



Dalam hal nilai-nilai luhur keminangkabauan, masyarakat Minangkabau menganut filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang berlaku luas di tengah otonomi nagari dan kaum sesuai prinsip Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum, dan dilaksanakan secara Syarak Mangato, Adat Mamakai.

Nilai-nilai keminangkabauan inilah yang menjadi ciri khas, bungka nan piawai, dan budaya Minangkabau. Dan berdasarkan nilai-nilai ini pula, perilaku, etika, hubungan vertikal horizontal, tatanan masyarakat dan produk-produk budaya tradisionil berkembang sejak dahulu kala.

Filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah tersebut, dipraktikkan dalam bentuk komunikasi, tingkah laku (kurenah) dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal komunikasi, ABS-SBK terlihat pada tutur lisan masyarakat minangkabau, yang dikenal dengan “kato nan ampek”. Yakni, kato mandaki yang digunakan untuk bertutur sapa dengan orang yg lebih tua, kato manurun digunakan untuk bebicara kepada orang yang lebih kecil atau muda dari kita, kato mandata digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya atau seumuran dengan kita, kato malereang adalah tata bicara kita kepada orang yang kita segani.

Sedangkan dalam hal tingkah laku atau kurenah, masyarakat Minangkabau sangat menjaga tata berkiprah, yang disebut “sumbang duo baleh”. Sumbang duo baleh adalah semacam aturan untuk bertutur kata, berpakaian, berjalan, tata cara makan, tata cara duduk, berjalan, bekerja, tata cara bertanya, menjawab, bergaul, tata cara berdiri, tata cara melihat atau memandang, dan tata cara bertingkah laku.

Adapun dalam hal interaksi sosial kemasyarakatan, ABS-SBK itu diturunkan pula menjadi semacam hukum adat yang sifatnya mengatur dan ada sanksi bilamana dilanggar. Hukum adat ini disebut “undang nan duopuluh”. Yakni, delapan hal menyatakan kejahatan atau kesalahan besar dan disebut juga “cemo dan bakaadaan” (tuduh yang mempunyai fakta) atau berkenaan dengan yang dihukum, antara lain Dago dagi mambari malu, Sumbang salah laku parangai, Samun saka tagak di bateh, Umbuak umbal budi marangkak, Maliang curi taluang diindian, Tikam bunuah padang badarah, Sia baka sabatang suluah, Upeh racun batabuang sayak.



Dan dua belas hal merupakan kapahukumnyo (penghukumnya) terdiri dari dua bahagian, yaitu “undang nan anam dahulu” dan “undang nan anam kudian”. Undang nan anam dahulu dikatakan juga “tuduah” atau sangka yang berkeadaan, jatuh kepada bukti yang bersuluah matahari, (bergelenggang mata orang banyak). Sedangkan undang nan anam kemudian dikatakan “cemo” atau syakwasangka apakah seseorang itu melakukan pekerjaan tersebut atau tidak.

Selain dari paparan di atas, ciri-ciri dari budaya Minangkabau adalah masyarakat yang terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku bangsa. Perkawinan antar suku bangsa itu menghasilkan asimilasi budaya yang saling menguatkan.

Kamis, 28 September 2017

Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara semua unsur dan komponen masyarakat, dimana dalam hal ini tidak ada satupun kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari hasil pembangunan yang dilakukan.
Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Indonesia

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi dan semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya dan peran serta seluruh unsur dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas tercermin dari kualitas pendidikan, status kesehatan dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi, merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan yang setara dan berkeadilan haruslah memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan.

Potensi sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bila mereka mempunyai kualitas yang baik melalui peningkatan pendidikan, status kesehatan dan peran dalam pembangunan ekonomi.



Pelaksanaan wajib belajar telah meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan formal bagi perempuan dan laki laki. Salah satu indikatornya adalah dari kepemilikan ijazah, persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah adalah 21 %, sedangkan persentase laki-laki yang tidak memiliki ijazah sebanyak 20 orang (Susenas, 2015).

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun kesenjangan dan ketidakadilan masih saja dialami oleh perempuan terutama yang bekerja disektor informal seperti hak bagi perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui dan upah yang tidak sebanding antara pekerja perempuan dan laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat setiap tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2015 sebesar 67,24%, masih lebih kecil dibanding laki-laki sebesar 97,76%.

Dalam bidang kesehatan, kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perempuan dan anak terus membaik. Salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting adalah kematian ibu melahirkan. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana persalinan yang memadai, ketersediaan tenaga medis dan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi.

Upaya menurunkan angka kematian ibu merupakan salah satu kesepakatan Internasional melalui MDGs (Millenium Development Goals) yang dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

Beberapa faktor penyebab kematian ibu melahirkan seperti pendarahan, keracunan kehamilan, aborsi tidak aman dan infeksi, menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk mengatasinya. Tingginya angka kematian ibu melahirkan juga didasari oleh adanya masalah ketidaksetaraan gender terutama peran dan partisipasi laki-laki sebagai suami yang kurang tanggap terhadap kondisi istrinya yang lagi hamil. Kadang ditemui dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memutuskan dengan tepat tindakan yang perlu diambil bila istri mengalami komplikasi pada saat kehamilan maupun proses melahirkan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman suami tentang resiko yang mungkin dialami pada proses kehamilan dan melahirkan dan memandang bahwa kehamilan dan proses melahirkan adalah urusan perempuan.

Disamping angka kematian ibu, salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama adalah HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat, khususnya pada kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup yang diukur dan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, IPM Nasional diatas (69,66 persen). Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diturunkan dari IPM dan merupakan ukuran kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Idealnya nilai IPG adalah 100 yang berarti bahwa hasil-hasil pembangunan telah dirasakan manfaatnya secara setara/sama antara laki-laki dan perempuan.



Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun individu masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan yang setara dan berkeadilan.

Peningkatan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.

Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang melalui peningkatan kualitas hidup perempuan.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk khususnya perempuan yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, maka sejak tahun 2000 telah diterbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Permendagri No 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Prinsip Pengarusutamaan Gender juga telah diamanatkan sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2014-2019.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dengan tujuan antara lain : mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah, Mewujudkan sistem politik yang demoknatis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan dan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Beberapa kendala saat ini yang dipandang cukup menghambat dalam pelaksanaan PPRG antara lain:
  • Belum efektifnya fungsi komponen pendukung PUG, terutama Vocal point PUG di masing-masing OPD
  • Masih minimnya pemahaman perencana yang tergabung sebagai Vocal Point pada masing-masing OPD terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender
  • Masih kurangnya ketersediaan data terpilah gender
  • Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Berbagai permasalahan dimaksud harus ditangani bersama-sama secara komprehensif melalui penguatan peran dan fungsi dan Driver PPRG yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kapasitas Vocal Point dalam melakukan PPRG.

Rabu, 27 September 2017

10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini

Dalam hidup pasti akan menghadapi berbagai masalah, cobaan dan rintangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan dan menyikapinya.
10 Masalah Terbesar Bangsa Indonesia Saat Ini
Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, di dapatlah 10 masalah terbesar bangsa indonesia. 10 masalah tersebut adalah sebagai berikut :
  • Persoalan kestabilan ekonomi
  • Masalah korupsi
  • Masalah kemiskinan
  • Masalah pengelolaan BBM
  • Masalah Sistem Pendidikan
  • Masalah pengangguran
  • Masalah tingginya harga sembako
  • Masalah bencana alam
  • Masalah kelaparan dan krisis pangan
  • Serta masalah krisis kepemimpinan

Terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, berbagai masalah, cobaan, rintangan dan bencana datang silih berganti. Kita selalu memimpikan hidup bahagia, sejahtera, damai dan tenang. Namun kita juga tidak bisa merasa bahagia jika masih ada saudara dan tetangga kita yang masih kesusahan, bagaimana mungkin kita tersenyum sedang orang-orang di sekitar kita menangis.

Kita selalu menyebut indonesia sebagai negara berkembang, namun sampai sekarang perkembangannya selalu terseok-seok, entah kapan benar-benar mampu mengepakkan sayapnya. Kita pernah menjadi macan asia, tapi itu dulu, ketika kita menghalalkan segala cara, meraih pembangunan dengan meninggalkan aspek-aspek lingkungan dan kemanusiaan, ketika kebebasan kita dibatasi oleh diktator dan kesejahteraan hanya tampak sebagai kulit, sedang didalam tak lain dan tak bukan hanyalah kebobrokan.



Kita negara yang kaya, berbagai hasil bumi dan alam yang melimpah, namun kita tidak sejahtera, uang rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan masuk ke saku orang-orang tak bertanggungjawab, mereka tidak malu memakan yang bukan haknya. Korupsi telah mendarah daging.

Kemiskinan yang tinggi, banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kesejahteraan. Pengelolaan BBM yang tidak becus dan tidak transparan semakin memperburuk kondisi negara. Melengkapi deretan-deretan masalah bangsa Indonesia.

Bicara soal sistem pendidikan, mahalnya biaya untuk sekolah dan kuliah, ketidakberesan sistem semakin membuat rakyat dan bangsa ini lengkap dengan kebobrokan dan penderitaan. Lihat saja perbandingan yang cukup mengejutkan antara jumlah penduduk indonesia dengan orang-orang ahli yang dimilikinya. Belum lagi pengangguran yang merajalela, tingginya harga bahan pangan, menyebabkan kelaparan bagi saudara-saudara kita, hal tersebut tentu meningkatkan angka kriminalitas, makin merusak keamanan dan kestabilan negara.

Bicara soal alam Indonesia, Bencana alam yang muncul silih berganti, seolah telah menjadi masalah biasa bagi bangsa ini. Penanganan, pencegahan dan sosialisasi yang kurang, seolah tidak pernah berubah, masih sama saja, Indonesia masih belum mampu berbenah dan hal tersebut masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Krisis kepemimpinan, minimnya jumlah pemimpin yang benar-benar mampu merubah dan memakmurkan negara ini, krisis akan kepercayaan terhadap pemimpin dan janji-janji mereka, seolah menjadi trauma tersendiri.

Selasa, 26 September 2017

Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 yang lalu. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP atau Kurikulum 2006. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP)
Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013
Kurikulum 2006 (KTSP)
  • SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang bebentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013.
  • Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI.
  • Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP.
  • Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
  • TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran.
  • Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.
  • Pramuka menjadi ekstrakuler wajib.
  • BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa.



Kurikulum 2013
  • Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melaui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006
  • Lebih menekankan pada aspek pengetahuan.
  • Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III.
  • Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013.
  • Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi.
  • TIK sebagai mata pelajaran.
  • Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan.
  • Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib.
  • BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa.

Itulah perbedaan antara Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman anda tentang Perbedaan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013.

Minggu, 24 September 2017

Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)

Pengertian Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku disuatu negara. Dalam mengembangkan pendidikan demokrasi good citizen adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intellegence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial melainkan juga dalam dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial.
Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)
Berikut ini adalah beberapa kriteria good citizen :
  • Active, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput (golongan putih), mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
  • Be Cooperative, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin Rabu dan Jum'at hanya boleh kendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar dijalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan.
  • Self Control, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya.



  • Obey the Laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada disuatu wilayah , tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan kita, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
  • Love Country, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena, hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan.
  • Unite, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri.
  • Truthful and Trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita.
  • Express Opinion, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukkan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.
  • Love Others, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga.

Itulah Pengertian dan Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik). Semoga artikel ini dapat membantu kita untuk memahami apa itu good citizen serta kriteria-kriteria good citizen.

Sabtu, 23 September 2017

Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa defenisi atau pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli :
Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli
  • Menurut Kerr, citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process. Terjemahan Dari definisi Kerr tersebut yang dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran & tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
  • Menurut Azis Wahab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut.


  • Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya.
  • Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) pengertian pendidikan kewarganegaraaan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat.
  • Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
  • Pendapat lain, Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela negara menjadi warga negara agar dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.
  • Pendidikan Kewarganegaraan dapat di harapkan bisa mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat NKRI ialah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan merupakan negara yang pembentuknya di dasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yakni pada tekad suatu masyarakt untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakaat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik, atau golongannya.
  • Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis Serta bertindak demokratis.
  • Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis serta partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
  • Menurut Soedijarto, Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa Serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Itulah beberapa Defenisi atau Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli yang dapat menjadikan referensi bagi anda.