Makalah Tentang Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Industrialisasi yang berkembang di dunia ketiga ternyata tidak serta merta membereskan masalah pengangguran yang kronis, bahkan cenderung mempengaruhi logika kebijakan perekonomian menjadi lebih bisa pada sektor formal. Sementara sector informal yang menampung tenaga kerja lebih banyak terabaikan. Akibatnya pengangguran dan kemiskinan semakin sulit untuk diatasi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius, dan teori-teori ekonomi yang ada tidak cukup mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah membuat negara ini semakin terpuruk terutama dari segi ekonomi. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dipercaya telah meningkat secara drastis karena dampak krisis yang tengah dialami tersebut.

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan terbukti dengan adnaya data dan hasil sensus pada bulan Desember 1998 yang menyatakan adanya suatu kenaikan besar pada insiden kemiskinan periode sebelum krisis (1996) ke keadaan akhir (1998). Keadaan kemiskinan di Indonesia menjadi semakin parah ketika terjadinya kenaikan harga-harga pokok dan komoditi-komoditi lainnya, karena depresi nilai rupiah yang melaju semakin cepat. Situasi ini kemudian diikuti dengan menjamurnya kebangkrutan dan kegagalan bisnis, khususnya yang tergantung pada sumber-sumber dan komponen dari luar negeri. Akibatnya tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan menjadi semakin besar, permintaan terhadap barang dan jasa melemah, dan tingkat produksi dan pendapatan dari pertanian di pedesaan semakin menurun.

Peta kemiskinan itu semakin meluas, kelompok-kelompok masyarakat miskin tidak hanya terdapat di desa-desa dan daerah-daerah tepi pantai yang selama ini belum tersentuh oleh program pembangunan pemerintah, tetapi juga sudah mulai menjalar di kota-kota besar yang merupakan pusat sentral dari pembangunan itu sendiri. Semakin banyaknya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan hidup secara layak, anak-anak jalanan yang tinggal di rumah-rumah kardus dan dibawah kolongan jembatan serta pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya meningkat tajam, telah menggambarkan betapa parahnya kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini. Di tambah lagi dengan masalah kekurangan gizi karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dilatarbelakangi oleh kondisi seperti di ataslah yang menyebabkan penulis mengangkatkan “Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia” sebagai judul dari makalah Bahasa Indonesia ini.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan dari masalah ini adalah :

1.      Perkembangan kemiskinan di Indonesia.

2.      Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

3.      Gizi dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

4.      Penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemiskinan di Indonesia, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, sejauh mana masalah gizi dan kesehatan pada masyarakat Indonesia, dan mencari solusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1    Pengertian Kemiskinan

Seseorang berada didalam kemiskinan bila penghasilannya, kekayaannya dan sumber daya yang dikuasainya lebih kecil dari pada jumlah masyarakat pandang sebagai cukup. Kemiskinan pada hakikatnya merupakan perbedaan antara penghasilan dengan standar kehidupan minimum. Orang miskin pada umumnya memiliki orientasi masa sekarang, penghasilan yang akan datang tidak relevan dan penghasilan yang tertunda bukanlah suatu hal yang penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak.

Ilmu ekonomi telah mengkaji bagaimana cara yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Pangan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga kekurangan pangan merupakan masalah ekonomi yang paling penting bagi orang yang mengalaminya. Perkembangan pertukaran pasar didalam perekonomian subsisten tidak selalu dapat mengatasi ancaman kelaparan karena kelaparan juga dapat terjadi dalam perekonomian yang telah di kuasai oleh kekuatan pasar. Pada sekotor pertanian dan perekonomian pasar dimana kemiskinan meluas dan golongan miskinlah yang berperilaku paling komersial.

Schlutz dan ekonom pembangunan lain tertarik untuk mengetahui mengapa kemiskinan yang mencirikan banyak daerah pedesaan di Asia kelihatan bertahan terus, bahkan tidak teratasi seperti tingkat kemiskinan yangn tinggi di Jawa Tengah, padahal daerah ini merupakan bagian dari ekonomi pasar internasional dan semua prasarana pokok tersedia di situ. Tetapi banyak penduduknya yang miskin bahkan pada waktu-waktu tertentu menderita kelaparan. Hal ini karena daerah pedesaan di Asia melalui proses pertumbuhan ekonomi yangjauh lebih lama yang menjadikan pertaniannya lebih komersil dan meningkatkan pendapatan per kapita, namun hasil akhirnya proses ekonomi itu telah membawa kemakmuran bagi sebagian kecil dan kemiskinan pada bagian penduduk yang lebih besar.

Dengan demikian kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah situasi atau keadaan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan kehidupannya. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang sangat besar dan bersifat nasional, dimana dari 180 juta jumlah penduduk Indonesia terdapat 27,1 juta berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan masalah nasional yang harus diatasi secepat mungkin agar pembangunan tidak terganggu.

2.2    Ukuran Kemiskinan

Terdapat berbagai macam dari ukuran kemiskinan diantaranya adalah berdasarkan penghasilan, konsumsi dan luas perumahan. Prof. Sayogya mangatakan bahwa untuk mengukur kemiskinan dapat dipakai kebutuhan fisik minim equivalent dengan 20 kg beras untuk orang desa dan 30 kg beras untuk orang kota. Dibawah itu orang dapat di masukkan dalam kategori yang miskin.

Selain itu ada beberapa pendekatan lagi yang dapat dilakukan untuk memberikan ukuran kepada kemiskinan diantaranya :

1. Pendekatan Humanitarian

Pendekatan humanitarian berlandaskan pada sejumlah barang dan jasa untuk mencukupi kehidupan individu, keluarga ataupun kelompok, dimana sejumlah barang dan jasa itu telah dapat mencukupi kebutuhan kalori minimum, karena setiap orang akan berbeda kebutuhan kalori minimumnya baik atas dasar usia, jenis pekerjaan, jenis kelamin, maupun tinggi dan berat badan. Namun hal itu belum mampu menjelaskan kapan seseorang dikatakan berada dalam kondisi miskin ataupun miskin secara struktural.

Tetapi pendekatan humanistik dapat dijadikan sebagai ukuran kemiskinan ketika batas kebutuhan kalori minimum ini ditambah lagi dengan batas minimum kebutuhan non-pangan. Baik kebutuhan energi maupun non-pangan memiliki kualitas yang sangat berbeda antara individu dan kelompok.

2. Pendekatan Egalitarian

Pendekatan ini lahir karena melihat dari kelemahan yang ada pada konsep humanitarian yang cenderung kepada penentuan kebutuhan secara absolut. Pendekatan egalitarian lebih bersifat relatif, dimana seseorang atau kelompok dikatakan miskin jika pendapatannya termasuk pada kelompok bawah dalam distribusi pendapatan. Namun pendekatan kedua ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

Ø  Secara statistik dengan ukuran persentase tertentu pada kelompok bawah maka dalam setiap struktur distribusi pendapatan, senantiasa ada yang miskin walau telah berabad-abad pembangunan berlangsung.

Ø  Tidak bisa melihat apakah bagian penduduk yang miskin masih tetap atau telah berubah dalam proses pembangunan.

Kelemahan dari pendekatan egalitarian ini dapat ditutupi apabila digabungkan dengan ukuran absolut pada pendekatan humanitarian.

Menurut etis ukuran kemiskinan dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik. Selanjutnya juga dikatakan bahwa sekarang orang cenderung mengartikan kemiskinan hanya menyangkut masalah ekonomi saja, sedangkan dalam pemberantasan kemiskinan, masalah kemiskinan sosial dan politik perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan hal diatas maka ukuran kemiskinan itu dapat dibagi dari segi :

1. Kemiskinan Ekonomi

Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Depdagri, Bappenas RI 1993, maka standarisasi minimum yang dipakai adalah, mereka yang berada dibawah garis kemiskinan dengan penghasilan per kapita dibawah Rp. 18.000,-/ bulan.

2. Kemiskinan Sosial

Artinya sebagai kekurangan jaringan sosial atau struktur sosial yang mendukung atau mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat atau dapat juga disebabkan adanya faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

3. Kemiskinan Politik

Masalah faktor penghambat seseorang pada akses terhadap kekuasaan yang mencakup ketahanan politik yang membutuhkan sumber daya manusia untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan akhir penggunaan sumber daya.

4. Kemiskinan mental dan moral

Menyangkut masalah aspek kejiwaan atau mental sehingga terkendala didalam melaksanakan dan mencapai kemakmuran.

2.3    Dualisme Ekonomi Indonesia

Faktor yang ingin dilihat dari eksistensi sektor formal adalah kenyataan munculnya dualisme sosial di Indonesia. Dalam sistem sosial dan ekonomi yang dualistis ini terdapat karakteristik keterpisahan dari satu sistem menjadi dua bagian (tradisional-modern), yang berinteraksi secara tidak seimbang dan kompleks sifatnya. Menurut Boeke, dalam masyarakat yang dualistis, salah satu sistem sosial berasal dari luar dan memperoleh eksistensi dalam lingkungan yang baru tanpa proses asimilasi yang memadai dengan sistem sosial divergen yang telah tumbuh disana. Hasilnya menjadi tidak umum untuk konteks masyarakat secara keseluruhan. Kebanyakan sistem sosial yang dualistis ditemukan dari penetrasi sistem pra-kapitalis masyarakat agraris, dimana sistem sosial yang asli memegang nilai sendiri sehingga sulit menyerap prinsip-prinsip kapitalisme dan menempatkannya dalam praktek yang seutuhnya.

Menurut Gustau Ranis pemakaian kerangka teori dualisme ekonomi sangat relevan dengn negara-negara yang sedang berkembang di Asia termasuk di Indonesia, karena dualisme ekonomi merupakan karakteristik dari negara-negara di Asia umumnya, khususnya bagian selatan dan tenggara, yang tengah menghadapi kondisi dualistis di dalam kegiatan ekonomi mereka. Ranis memandang dualisme ekonomi sebagai sebuah kontinum karena sektor modern mempunyai hubungan erat. Dengan sektor tradisional. Pandangan seperti ini mengacu pada pengalaman di negara-negara maju dimana perubahan struktur ekonomi dari radisional ke modern merupakan suatu perjalanan yang historis.

Di dalam analisis tentang dualisme di negara sedang berkembang yang cenderung dilupakan adalah prestasi sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memadai sebagai penyangga dari sistem secara keseluruhan. Sektor formal di Indonesia hanya mampu menopang sebagian kecil unsur di dalam sistem. Satu hal yang tidak diduga oleh Renis adalah bahwa tenaga kerja yang berlebihan (Surplus Of Labor) sudah sedemikian besar sehingga berkembang menjadi sektor informal, karena sektor formal tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyerapnya, sementara itu persoalan dalam sektor informal itu sendiri semakin rumit. Akibatnya keterkaitan diantara kedua sektor menjadi tidak fungsional.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Perkembangan Kemiskinan Di Indonesia

Pemerintah diharapkan mengubah kebijakan ekonomi yang stabilitas menjadi pro-pertumbuhan. Hal ini untuk menghindari ledakan pengangguran pada tahun 2005 yang diperkirakan dapat mencapai 13-15 juta orang. Kasus diatas telah menunjukkan bahwa krisis yang terjadi telah mengancam ribuan angkatan kerja di Indonesia yang ber efek kepada tingkat kemiskinan yang semakin melambung.

Selama periode 1976 – 1996 (20 Tahun, Repelita II-IV) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Masa krisis yang terjadi pada tahun 1997 kembali meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 24% pada tahun 1998. Pengkajian berdasarkan data susenas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta jiwa tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1998. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin sebesar 37,5 juta jiwa.

Kenaikan substansial pada kemiskinan absolut pada periode 1996-1998 dalam kenyataannya juga berkaitan dengan perubahan drastis pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dibandingkan tahun 1996, garis kemiskinan tahun 1998 meningkat sekitar 153,5% di perkotaan dan 165,5% di pedesaan. Besarnya kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan karena meroketnya harga-harga khususnya komoditi makanan pada periode yang sama dan sebagian kenaikan karena pendefenisian kembali pada paket non-makanan dalam garis kemiskinan.

Berbagai temuan telah mengindentifikasikan bahwa dampak krisis ekonomi terhadap peningkatan Insiden kemiskinan terlihat lebih besar di perkotaan dari pada di pedesaan, terutama di wilayah perkotaan Indonesia bagian Timur dan Jawa-Bali. Hal ini diduga karena ketergantungan pada sektor formal dan tingkat kenaikan harga-harga lebih tinggi di perkotaan dari pada di pedesaan, sehingga penduduk kota lebih cepat merasakan dampak krisis. Disamping itu terutama di Sumatera dan beberapa provinsi di Sulawesi yang banyak mengandalkan perkebunan untuk ekspor, diperkirakan justru menikmati dampak positif akibat kenaikan kurs dollar.

3.2  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan yang melanda negara sedang berkembang, termasuk Indonesia banyak faktor yang menyebabkan termasuk seperti yang dikemukakan Depdagri dan Bappenas yaitu kemiskinan disebabkan oleh rendahnya nilai, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan Teguh Sulistia mengatakan, kendala yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan adalah masalah bidang perthanan, perburuhan, sempitnya lapangan pekerjaan, pengangguran, kurangnya perlindungan terhadap pengusaha ekonomi lemah, etos kerja manusia Indonesia lemah, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, diantaranya :

1. Faktor Endogen

Faktor endogen merupakan faktor yang berasal dari manusia itu sendiri seperti :

Ø  Sikap malas dan sikap potalisme

Kemiskinan yang terjadi pada seseorang disebabkan karena malas dalam bekerja dan berusaha serta menganggap kemiskinan itu merupakan takdir dari Tuhan.

Ø  Rendahnya sumberdaya manusia dan kurangnya keterampilan, keahlian dan pengetahuan.

2. Faktor Eksogen

Faktor eksogen berasal dari luar atau lingkungan manusia.

Ø  Bersifat alamiah seperti miskinnya sumberdaya alam, iklim yang tidak menguntungkan, dan seringnya terjadi bencana alam.

Ø  Bersifat buatan yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

3. Kurangnya modal dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Selain hal di atas ada pandangan yang sangat luas tentang kemiskinan yang diderita seseorang atau sekelompok orang adalah sebagai manusia yang sedang menerima cobaan. Bersamaan dengan itu dikatakan juga kemiskinan terjadi pada seseorang atau sekelompok orang karena sedang menerima akibat dari kecerobohan dan kesalahan yang telah dilakukan. Namun kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada akhir dekade 1980-an misalnya dengan terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat, dimana puluhan juta orang mengganggur, sumber-sumber pendapatan hilang dan puluhan juta orang pula yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, membuat pemikiran doktriner seperti itu tidak dapat berkembang.

Pada tahun 2000 diperkirakan jumlah penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 825 juta jiwa, yang sebagian besar (76%) berada di Afrika dan Asia Selatan. Jumlah penduduk miskin secara absolut dan relatif terbesar baik sekarang maupun di masa datang akan terdapat di India, yakni sekitar 255 juta jiwa. Sedangkan Indonesia dalam masa 17 tahun (periode 1976-1993) telah mampu mengurangi penduduk miskin sekitar 28 juta jiwa.

Walaupun angka-angka menunjukkan penurunan yang tajam tentang jumlah penduduk miskin baik secara global maupun regional, namun tidaklah mudah memperkirakan bahwa pada suatu saat dengan ukuran tertentu, kemiskinan itu dapat berakhir. Oleh karena itu beberapa para ahli mencari kembali konsep-konsep kemiskinan, para peneliti mulai mengajukan batasan-batasan yang berasal dari berbagai pengalaman, seperti motivasi, ambisi, kemampuan, dan orientasi budaya pada kelompok-kelompok miskin.

Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa kelompok-kelompok miskin sukar memanfaatkan peluang dan kualitas sumber dayanya rendah. Secara ekonomis yang tampaknya mendapat konsensus adalah bahwa seseorang atau kelompok miskin karena lack of economic resources. Tetapi walaupun dengan menyediakan sumber daya ekonomi, tindihan kemiskinan belum tentu dapat diselesaikan.

3.3  Gizi dan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Status gizi merupakan salah satu determinan utama status kesehatan penduduk, karena masalah peningkatan gizi sangat erat hubungannya dengan peningkatan kesehatan. Dalam melakukan peningkatan terhadap kesehatan harus diiringi dengan peningkatan gizi. Peningkatan gizi yang perlu diperhatikan sekali adalah peningkatan gizi pada bayi, balita, anak-anak yang sedang berada di masa pertumbuhan.

Salah satu indikator rendahanya status gizi penduduk adalah tingginya prevalesi gizi kurang dan gizi buruk pada anak di bawah lima tahun yang didasarkan pada berat badan menurut umur. Menurut Jahari (2000) prevalensi gizi kurang pada anak balita secara nasional menurun dari 36,2% di tahun 1989 menjadi 29,8% di tahun 1995 dengan kecepatan penurunan 1,0% per tahun, dan turun lagi menjadi 28,3% di tahun 1998 dengan kecepatan penurunan 0,5% per tahun. selanjutnya di tahun 1999 prevalensi gizi turun lagi menjadi 25,4% dengan kecepatan penurunan 2,9% per tahun. Dan pada tahun 2000 prevalensi semakin kecil yakni mencapai 24,7% atau penurunan sebesar 0,7%. Penurunan prevalensi gizi tersebut dijumpai baik di daerah kota maupun di desa.

Prevalensi gizi kurang di Indonesia pada tahun 1998 masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, dan Thailand yang besarnya 20% pada tahun yang sama. Menurut data susenas (2001) prevalensi gizi kurang menurun dari 31,2% ; 28,3% ; 20,0% ; 19,0% ; dan 18,3% berturut-turut dari tahun 1989 ; 1992 ; 1995 ; 1998 ; dan 1999. Dan untuk kasus gizi buruk terjadi peningkatan pada tahun 1998 dari 6,3% menjadi 11,4% tahun 1995.

Masalah gizi memiliki etiologi yang sangat komplek, tidak saja di pengaruhi oleh gizi dan kesehatan individu tetapi juga berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

3.4  Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Untuk mengurangi kemiskinan yang masih dinilai belum berkurang secepat kenaikan GNP, serta mempertahankan momentum pembangunan, maka Indonesia dinilai berhak untuk tetap menerima bantuan kredit lunak dalam tahun anggaran 1982/1983. Dalam menilai keberhasilan pembangunan baik dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, maupun keberhasilan menekan inflasi, Bank Dunia tetap melihat bahwa keberhasilan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kecepatan yang sama dalam mengurangi kemiskinan.

Indonesia, di mata Bank Dunia masih tetap terlihat belum berhasil dalam memecahkan “the most important development resources” jumlah dan kecepatan yang besar dari angkatan kerja masih tetap merupakan titik lemah dalam keberhasilan pembangunan Indonesia.

Dalam World Bank Report 1980, dengan jelas telah digambarkan adanya keterkaitan yang erat  antara pendapatan, gizi, derajat kesehatan, pendidikan dan tingkat kesuburan. Suatu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya yang rendah, khususnya dilihat dari kepincangan distribusi pendapatan, akan berakibat rendahnya mutu makanan, daya tahan terhadap penyakit rendah, tidak mampu membiayai pendidikan, sedangkan di lain pihak angka kelahiran tinggi yang disertai angka kematian bayi yang tinggi pula. Gizi rendah, daya tahan terhadap penyakit rendah, serta tingkat pendidikan rendah akan mempengaruhi pula terhadap tingkat produktivitas masyarakat khususnya angkatan kerja yang akhirnya akan berakibat kepada pendapatan yang rendah.

Salah satu cara memerangi kemiskinan tersebut, diperlukan suatu pemecahan melalui pendekatan sistem secara holistic, keseluruhan dan terpadu, terutama diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, baik melalui jalur pendidikan, perbaikan gizi keluarga, peningkatan derajat kesehatan maupun program keluarga berencana. Karena program diatas membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, sedangkan dilain pihak bukan merupakan proyek yang memberikan keuntungan langsung secara ekonomis, maka diperlukan dana murah dari luar negeri (soft loan) untuk memerangi kemiskinan.

Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan salah satu bentuk dalam mengentaskan kemiskinan, untuk itu harus ada peningkatan di berbagai sektor, diantaranya :

1. Sektor peningkatan derajat kesehatan

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam peningkatan derajat kesehatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yakni :

Ø  Mendirikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh tanah air, sampai ke desa-desa pedalaman sekalipun seperti rumah sakit, Puskesmas-puskesmas pembantu dan posyandu.

Ø   Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Ø  Menyediakan tenaga dokter dan ahli kesehatan di daerah-daerah seperti adanya penempatan dokter disetiap kecamatan / Puskesmas.

Ø  Menyediakan obat-obatan yang baik dan murah yang terjangkau oleh rakyat untuk membelinya.

Ø  Program pemerintah dewasa ini adalah dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi kepada anak-anak SD dengan cuma-cuma serta pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Ø  Peningkatan kesehatan dasar secara lebih merata sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita serta ibu yang melahirkan.

Ø  Meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Ø  Memperpanjang usia harapan hidup rata-rata penduduk.

Ø  Membudayakan kebersihan lingkungan dan hidup bersih di setiap daerah dan keluarga.

Ø  Menggalakkan gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. Sektor Peningkatan Kecukupan Gizi

Program pemerintah dalam peningkatan gizi ini adalah dengan mencanangkan pemakaian Asi bagi ibu yang menyusui, sebab asi merupakan sumber gizi yang tinggi bagi pertumbuhan bayi dan hubungan tali batin antara ibu dan anak. Disamping itu mencanangkan makanan empat sehat lima sempurna.

3. Sektor Peningkatan Pendidikan

Zahar Idris mengatakan, umumnya telah diyakini bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ialah dengan memperbesar jumlah penduduk yang bersekolah dan terdidik dengan baik. Dengan kata lain pendidikan dipandang sebagai jalan menuju kemakmuran. Barang siapa yang menguasai pendidikan dan pengetahuan, maka mereka akan menguasai masa depan.

Disamping itu William R. Neaci berpendapat bahwa Institut pendidikan harus memberikan tiga jenis skill yaitu :

Ø  Technical Skill, yaitu semua keahlian dan keterampilan khusus, terutama yang memerlukan pengetahuan metoda, proses prosedur, dan teknik serta kecakapan teknis yang memerlukan pengetahuan khusus.

Ø  Human Skill, yaitu kemampuan bekerjasama dengan kelompok agar terciptanya iklim kerja sama yang baik, saling mempercayai, menghormati dan bersikap terbuka.

Ø  Conceptual, yaitu kemampuan melihat sesuatu secara konseptual.

Dari uraian di atas jelas bahwa pendidikan merupakan wadah yang penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan manusia Indonesia yang sehat, sehingga kemiskinan yang terjadi secara berangsur-angsur dapat diatasi.

4. Sektor Keahlian dan Keterampilan

Manusia yang berkualitas bukan saja manusia yang mempunyai pendidikan, tetapi adalah manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus. Sebab keterampilan dan keahlian khusus sangat penting dalam pembangunan, untuk itu perlu dikembangkan tempat-tempat latihan keterampilan yang siap pakai. Keahlian dan keterampilan untuk mewujudkan manusia yang berkualitas diperlukan sekali dalam menghadapi pembangunan jangka panjang.

5. Sektor Perluasan Lapangan Kerja

Pengangguran yang terjadi dewasa ini bukan saja disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, melainkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk memperluas lapangan kerja bagi lulusan sekolah. Untuk perluasan lapangan kerja ini diperlukan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta.

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri. Pertanian dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi, fiskal, dan moneter ; pendidikan dan pelatihan ; pengembangan dan penyuluhan ; penerapan teknologi.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan kehidupan. Berbagai temuan telah mengidentifikasikan bahwa dampak krisis ekonomi terhadap peningkatan insiden kemiskinan terlihat lebih besar di perkotaan dari pada di pedesaan, terutama di wilayah perkotaan Indonesia bagian timur, dan Jawa-Bali.

Kemiskinan dapat diukur dari berbagai segi diantaranya dari segi ekonomi, sosial, politik, mental, dan moral. Selain itu ukuran kemiskinan juga dapat dilihat dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan humanitarian dan egalitarian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan diantaranya faktor endogen (seperti sikap malas dan sikap potalisme) dan faktor eksogen.

4.2  Saran

Untuk mengatasi kemiskinan, maka beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu :

1.      Menunjang mereka yang tidak mampu yaitu misalnya pada orang tua, cacat, anak yatim piatu, dan lain-lain. Dihindari menunjang mereka yang mampu bekerja karena justru menimbulkan kemalasan berkerja.

2.      Memperbaiki keterampilan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dan dalam hal ini berbagai bentuk industri sangat diperlukan.

3.      Memberikan kesempatan kerja dengan memberikan iklim usaha yang baik bagi sektor industri.

4.      Menunjang lembaga-lembaga pendidikan tertentu, terutama sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. DR. Reksohadiprodjo Sukanto, M. Com. Ekonomi Perkotaan. Yogyakarta – BPFE. 1981.

Sagir Soeharsono. Masalah Ekonomi Indonesia. Angkasa. Bandung. 1982.

Rachbini. J. Didik, Ekonomi Informal Perkotaan. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Mankiw N. Gregory. Pengantar Ekonomi Jilid 1. Erlangga.

Share this post