Potensi Luar Biasa Kabupaten Dharmasraya
Jika kita lihat dari sisi Geografis, Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi yang sangat strategis apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Posisi strategis tersebut dapat berperan sebagai gerbang Timurnya Provinsi Sumatera Barat.
Akses daerahnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi yang dianggap sebagai daerah yang akan mengalami kemajuan pesat di masa datang, tentunya akan bisa menguntungkan bagi daerah Kabupaten Dharmasraya khususnya, dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.
Melihat kondisi tersebut, Kabupaten Dharmasraya bisa dihadapkan kepada 2 kemungkinan, yaitu:
Pemberdayaan masyarakat harus diterjemahkan secara komprehensif, yang tentu diawali oleh pemberdayaan pola pikir. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebatas masalah ekonomi, sehingga yang kita lakukan hanya semacam terapi ekonomi saja dalam mengatasinya.
Hal itu tentu tidak akan mencapai hasil yang maksimal di dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Kita harus mulai dari pembenahan pola pikir/mindset masyarakat agar mandiri, kreatif, kompetitif dan inovatif serta harus selalu dilandasi dengan semangat profesional bermental prestasi.
Hal tersebutlah yang semestinya kita tumbuhkan terlebih dahulu. Sebab semua negara ASEAN akan memberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFFA). Hal ini akan berdampak pada Para pekerja dan seluruh negara ASEAN akan bebas bekerja di negara anggota, termasuk Indonesia.
Pada situasi dan kondisi tersebut akan banyak peluang dan tantangan yang terlewatkan begitu saja jika kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, masyarakat kita akan tersingkir seiring masuknya kompetitor-kompetitor dari luar, mengingat bahwa posisi Negara Indonesia pada tingkatan Daya Saing (Global Competitiveness Index) yang dirilis oleh World Economic Forum tahun 2016-2017 berada pada posisi 41, masih tertinggal dari Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 24 dan Thailand 34.
Oleh karena itu, hal yang harus kita upayakan adalah memberdayakan masyarakat, baik dalam pengertian pemberdayaan pola pikir yang kemudian dilanjutnya dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tersebar di daerah-daerah kabupaten/kota untuk menjadi lokomotif pembangunan daerah di Sumatera Barat.
Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, namun kita tetap perlu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja menjadi objek pembangunan namun juga harus dapat bertindak sebagai subjek dari pembangunan.
Untuk itu, segenap aparatur pemerintahan perlu meningkatkan responsifitas terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, sekaligus dengan jeli melihat setiap peluang dan potensi yang mungkin dapat dioptimalkan di daerahnya.
Disamping potensi posisi daerahnya yang sangat strategis, Kabupaten Dharmasraya merupakan satu dari sedikit Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi alam yang lengkap, baik dari potensi pertanian, perkebunan, maupun kehutanan.
Potensi seperti ini perlu dipahami oleh segenap aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai modal dasar pembangunan daerah ke depan, sehingga berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan akan dapat diimplementasikan secara tepat, dan mampu membawa daerah ini sejajar, bahkan lebih unggul dengan daerah lainnya di Sumatera Barat.
Untuk itu tuntutan kemandirian dari seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya yang dimilikinya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah keniscayaan.
Pada tahun 2016 lalu ada beberapa moment nasional dan Internasional yang semestinya bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan telah dinobatkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai pemenang dari Halal Tourism Award (WHTA) 2016, pada kategori World’s Best Halal Destination 2016 dan World’s Best Halal Culinary Destination 2016.
Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan moment tersebut untuk melaksanakan peningkatan pada seluruh infrastruktrur dan edukasi bagi seluruh komponen penyokong pariwisata dengan memanfaatkan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya, untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang datang ke Sumatera Barat.
Untuk itu dengan adanya penghargaan tersebut, jadikan sebagai sinyal, bahwa mulai saat ini kita harus lebih serius mempersiapkan sektor pariwisata dengan genre “halal tourism” tersebut yang pasti menimbulkan Multiplier effect bagi daerah, baik dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan daerah.
Untuk memajukan pariwisata dengan konsep halal tourism di daerah memang tidak mudah, dan harus menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang harus cepat kita selesaikan, seperti infrastruktur yang harus memadai seperti restoran dan hotel yang sertifikasi halal.
Sebenarnya untuk kuliner, bisa kita jamin 100 persen di Sumbar adalah halal. Hanya untuk sertifikasinya baru beberapa yang telah melakukan. Kemudian yang paling sering menjadi perbincangan miring tentang kuliner adalah tarif kuliner yang seringkali tidak standar, sehingga masih menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung.
Selain harga kuliner yang belum transparan dan tidak terstandarisasi, pungutan liar parkir juga kerap dikeluhkan masyarakat, ini adalah kendala yang harus diatasi jika ingin pariwisata maju.
Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai esensi dan tata pemerintahan yang baik.
Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, baik APBD maupun APBN. Anggaran pemerintah daerah yang secara umum sudah dipakai untuk penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah yang wajib dan menjadi prioritas dengan besaran persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah pusat.
Dengan persentase anggaran tersebut, masih banyak program-program pada sektor pembangunan lain yang juga berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaannya.
Hal ini semakin dipersulit dengan besarnya anggaran belanja pegawai yang pada beberapa pemerintah daerah berada di atas 50% dari total belanja APBD.
Dengan kondisi demikian, upaya mencari alternatif sumber daya lain di luar pemerintah daerah ataupun pemerintah menjadi solusi ideal bagi pemerintah daerah untuk memacu roda pembangunan.
Optimalisasi peran perantau untuk berpartisipasi dalam pembangunan ranah kampung halamannya selama ini terbukti cukup efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung program-program pembangunan di daerah.
Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih dibutuhkan banyak dana untuk membiayai program-program yang belum dapat terwujud sebagai akibat minimnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Oleh karena itulah, investasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi alternatif lain yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Namun perlu menjadi perhatian bersama, agar investasi yang masuk ke Sumatera Barat haruslah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat serta cocok dengan kondisi geografis, demografis, serta adat budaya Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan kemudahan dan jaminan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat sehingga target inventasi tahun 2016 yang sebesar RP. 3,8 Triliun telah terlampaui pada kuartal ketiga 2016 dengan nilai mencapai Rp. 4,03 Triliun.
Akses daerahnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi yang dianggap sebagai daerah yang akan mengalami kemajuan pesat di masa datang, tentunya akan bisa menguntungkan bagi daerah Kabupaten Dharmasraya khususnya, dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.
Melihat kondisi tersebut, Kabupaten Dharmasraya bisa dihadapkan kepada 2 kemungkinan, yaitu:
- Kemungkinan yang Pertama, Kabupaten ini hanya akan menjadi sebuah daerah perlintasan yang sekedar dilewati oleh mobilitas yang tinggi dari wilayah tetangga. Apabila hal itu terjadi, maka tidak akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dari posisi daerahnya yang strategis ini. Kita hanya akan sekedar dilewati, sementara manfaat yang diperoleh mungkin tidak sebanding dengan biaya ekonomi dan sosial yang harus kita sediakan dalam membangun fasilitas dan prasarana dasar perkotaan yang diperlukan dalam menampung aktivitas perlintasan itu sendiri.
- Kemungkinan yang Kedua, bahwa dengan posisi Kabupaten yang strategis ini, kita memperoleh kesempatan untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai terminal transit, yang akan berperan besar dalam menghimpun segenap potensi di wilayah sekitarnya untuk kemudian dipasarkan ke daerah-daerah tetangga, yang merupakan pasar yang sangat potensil. Kemungkinan semacam ini hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan fasilitas daerah, penataan ruang yang baik, peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat harus diterjemahkan secara komprehensif, yang tentu diawali oleh pemberdayaan pola pikir. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebatas masalah ekonomi, sehingga yang kita lakukan hanya semacam terapi ekonomi saja dalam mengatasinya.
Hal itu tentu tidak akan mencapai hasil yang maksimal di dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Kita harus mulai dari pembenahan pola pikir/mindset masyarakat agar mandiri, kreatif, kompetitif dan inovatif serta harus selalu dilandasi dengan semangat profesional bermental prestasi.
Hal tersebutlah yang semestinya kita tumbuhkan terlebih dahulu. Sebab semua negara ASEAN akan memberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFFA). Hal ini akan berdampak pada Para pekerja dan seluruh negara ASEAN akan bebas bekerja di negara anggota, termasuk Indonesia.
Pada situasi dan kondisi tersebut akan banyak peluang dan tantangan yang terlewatkan begitu saja jika kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, masyarakat kita akan tersingkir seiring masuknya kompetitor-kompetitor dari luar, mengingat bahwa posisi Negara Indonesia pada tingkatan Daya Saing (Global Competitiveness Index) yang dirilis oleh World Economic Forum tahun 2016-2017 berada pada posisi 41, masih tertinggal dari Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 24 dan Thailand 34.
Oleh karena itu, hal yang harus kita upayakan adalah memberdayakan masyarakat, baik dalam pengertian pemberdayaan pola pikir yang kemudian dilanjutnya dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tersebar di daerah-daerah kabupaten/kota untuk menjadi lokomotif pembangunan daerah di Sumatera Barat.
Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, namun kita tetap perlu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja menjadi objek pembangunan namun juga harus dapat bertindak sebagai subjek dari pembangunan.
Untuk itu, segenap aparatur pemerintahan perlu meningkatkan responsifitas terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, sekaligus dengan jeli melihat setiap peluang dan potensi yang mungkin dapat dioptimalkan di daerahnya.
Disamping potensi posisi daerahnya yang sangat strategis, Kabupaten Dharmasraya merupakan satu dari sedikit Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi alam yang lengkap, baik dari potensi pertanian, perkebunan, maupun kehutanan.
Potensi seperti ini perlu dipahami oleh segenap aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai modal dasar pembangunan daerah ke depan, sehingga berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan akan dapat diimplementasikan secara tepat, dan mampu membawa daerah ini sejajar, bahkan lebih unggul dengan daerah lainnya di Sumatera Barat.
Untuk itu tuntutan kemandirian dari seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya yang dimilikinya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah keniscayaan.
Pada tahun 2016 lalu ada beberapa moment nasional dan Internasional yang semestinya bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan telah dinobatkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai pemenang dari Halal Tourism Award (WHTA) 2016, pada kategori World’s Best Halal Destination 2016 dan World’s Best Halal Culinary Destination 2016.
Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan moment tersebut untuk melaksanakan peningkatan pada seluruh infrastruktrur dan edukasi bagi seluruh komponen penyokong pariwisata dengan memanfaatkan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya, untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang datang ke Sumatera Barat.
Untuk itu dengan adanya penghargaan tersebut, jadikan sebagai sinyal, bahwa mulai saat ini kita harus lebih serius mempersiapkan sektor pariwisata dengan genre “halal tourism” tersebut yang pasti menimbulkan Multiplier effect bagi daerah, baik dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan daerah.
Untuk memajukan pariwisata dengan konsep halal tourism di daerah memang tidak mudah, dan harus menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang harus cepat kita selesaikan, seperti infrastruktur yang harus memadai seperti restoran dan hotel yang sertifikasi halal.
Sebenarnya untuk kuliner, bisa kita jamin 100 persen di Sumbar adalah halal. Hanya untuk sertifikasinya baru beberapa yang telah melakukan. Kemudian yang paling sering menjadi perbincangan miring tentang kuliner adalah tarif kuliner yang seringkali tidak standar, sehingga masih menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung.
Selain harga kuliner yang belum transparan dan tidak terstandarisasi, pungutan liar parkir juga kerap dikeluhkan masyarakat, ini adalah kendala yang harus diatasi jika ingin pariwisata maju.
Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai esensi dan tata pemerintahan yang baik.
Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, baik APBD maupun APBN. Anggaran pemerintah daerah yang secara umum sudah dipakai untuk penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah yang wajib dan menjadi prioritas dengan besaran persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah pusat.
Dengan persentase anggaran tersebut, masih banyak program-program pada sektor pembangunan lain yang juga berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaannya.
Hal ini semakin dipersulit dengan besarnya anggaran belanja pegawai yang pada beberapa pemerintah daerah berada di atas 50% dari total belanja APBD.
Dengan kondisi demikian, upaya mencari alternatif sumber daya lain di luar pemerintah daerah ataupun pemerintah menjadi solusi ideal bagi pemerintah daerah untuk memacu roda pembangunan.
Optimalisasi peran perantau untuk berpartisipasi dalam pembangunan ranah kampung halamannya selama ini terbukti cukup efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung program-program pembangunan di daerah.
Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih dibutuhkan banyak dana untuk membiayai program-program yang belum dapat terwujud sebagai akibat minimnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Oleh karena itulah, investasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi alternatif lain yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Namun perlu menjadi perhatian bersama, agar investasi yang masuk ke Sumatera Barat haruslah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat serta cocok dengan kondisi geografis, demografis, serta adat budaya Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan kemudahan dan jaminan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat sehingga target inventasi tahun 2016 yang sebesar RP. 3,8 Triliun telah terlampaui pada kuartal ketiga 2016 dengan nilai mencapai Rp. 4,03 Triliun.
0 Response to "Potensi Luar Biasa Kabupaten Dharmasraya"
Posting Komentar