Pengertian dan Latar Belakang Terjadinya Lembaga Sosial Menurut Para Ahli

A.    Defenisi Lembaga Sosial

Istilah lembaga berasal dari kata Institution yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (established). Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut R.M. Mac Iver dan CH. Page (dalam Abdulsyani, 1994:75) bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk atau kondisi-kondisi prosedur yang mapan, yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Sedangkan Menurut Mayor Polak JBAF 1979 (dalam Abdulsyani, 1994:75) menyatakan bahwa lembaga atau social intitution, adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang memepertahankan nilai-nilai yang penting.

Menurut W. Hamilton (dalam Abdulsyani, 1994:76) bahwa lembaga merupakan tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi pelbagai derajat sanksi. Kemudian Menurut Soerjono Soekanto 1982 (dalm Abdulsyani, 1994:76) menyimpulkan menurut sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

B.     Latar Belakang Terjadinya Lembaga Sosial

Terjadinya lembaga sosial bermula dari tumbuhnya suatu kekuatan ikatan hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat. Ikatan hubungan antarmanusia tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan rasa keindahan, keadilan, pendidikan, ketentraman keluarga dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto 1982 (dalam Abdulsyani, 1994:76) bahwa tumbuhnya lembaga sosial oleh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengajar.

Dalam Sosiologi dikenal ada empat tingkatan dalam proses pelembagaan, pertama : cara (usage) yang menunjuk pada suatu perbuatan. Kedua : kemudian cara berbuat ini berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (fokways), yaitu perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. Ketiga : apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawas dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Keempat : tata kelakukan yang semakin kuat yang mencerminkan kekuatan pola kelakukan masyarakat yang mengikat para anggotanya; tata kelakuan semacam ini disebut adat-istiadat (custom).

Menurut Hassan Shadily 1984 (dalam Abdulsyani, 1994:77)  menjelaskan bahwa adat yang oleh anggota golongan, terutama dalam masyarakat sederhana, sangat keras dipertahankan, dan pelanggarannya dihukum mati, yaitu antara lain: tabu, larangan keras untuk menginjak suatu daerah yang dikatakan suci, atau berbuat salah sesuatu perbuatan yang dilarang.

Menurut H.M. Johnson 1960 (dalam Abdulsyani, 1994:78-79) bahwa suatu norma lembaga (institutionalized) dalam suatu sistem sosial tertentu, apabila dipenuhi paling sedikit tiga syarat, yakni :

1. Bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.
3. Norma tersebut bersanksi.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Abdulsyani,1994:79) secara umum lembaga kemasyarakatan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain :

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

Share this post