Senin, 31 Juli 2017

Pengelolaan Inflasi Daerah Di Indonesia

PENGELOLAAN INFLASI DAERAH DI INDONESIA

Inflasi merupakan fenomena yang tidak akan dapat dipisahkan dari pergerakan perekonomian, dimana ada perekonomian disana pasti akan ada inflasi. Pada kenyataannya, peningkatan harga atau secara spesifik disebut sebagai inflasi sebenarnya akan menghasilkan dua pandangan yang berbeda dan berlawanan di tengah-tengah masyarakat dimanapun.

Ada pihak yang mengharapkan agar inflasi ini terus terjadi, karena akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Sebaliknya, ada pula pihak yang mengharapkan agar inflasi ini tidak terjadi karena akan sangat berpengaruh buruk kepada kesejahteraan dan kemakmuran mereka.
Mempertemukan kedua sisi yang berbeda ini jelas tidak mungkin sampai kapanpun. Oleh karena itu, dari sisi pembangunan ekonomi yang paling mungkin dilakukan adalah menjaganya agar dinamika pergerakannya tidak terlalu mencolok, sehingga peningkatannya tidak mengganggu keberadaan kedua pihak yang saling berbeda tersebut. Inilah yang secara umum dikenal dengan upaya untuk menstabilkan harga.

Dari sisi pembangunan daerah, inflasi di daerah yang rendah dan stabil akan meningkatkan daya saing, yang selanjutnya akan menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita telah merasakan betapa terpukulnya ekonomi daerah dan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan harga yang sangat tidak wajar pada beberapa kali knisis ekonomi melanda Indonesia dan dunia, daya beli masyarakat menurun sangat drastis dan tajam sehingga kegiatan ekonomi menjadi stagnan, pengangguran meningkat karena kehilangan pekerjaan, sehingga penduduk miskinpun mengalami peningkatan, yang selanjutnya anggaran negara lebih banyak dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sosial bagi pemenuhan konsumsi masyarakat, yang tentunya tidak akan memberikan multiplier effect kepada pembangunan lainnya.

Demikian pentingnya menjaga inflasi yang rendah dan terkendali ini bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga secara nasional sejak tahun 2010 Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk melakukan pengendalian secara terpadu antara Kementerian terkait di tingkat nasional dan terpadu pula dengan Pemerintah Daerah di Indonesia, karena inflasi nasional tidak akan terkendali bila inflasi di daerah juga tidak terkendali.



Karena pentingnya inflasi daerah bagi pencapaian inflasi nasional, Pemerintah akan memberikan penilaian terhadap aktivitas TPID setiap daerah. Indikator utamanya adalah pencapaian inflasi yang lebih rendah dan sangat diharapkan lebih rendah dari rata-rata nasional, akan tetapi indikator ini bukan indikator utama, karena masih banyak indikator lain yang diperhatikannya. Untuk itulah, Pemerintah Daerah mengambil sikap untuk menetapkan Tim yang sama pada tahun sebelumnya. Namun demikian, efektivitas keberadaan Tim ini sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten/Kota, karena inflasi daerah merupakan cerminan dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi seluruh masyarakat di Daerah.

Berdasarkan perhitungan Biro Pusat Statistik, inflasi Daerah sangat dominan disebabkan karena gejolak pasokan komoditi di pasaran (supply side shock), khususnya pada komoditi bahan makanan, seperti beras, cabe, bawang merah, ayam dan telur. Kondisi ini tentunya sangat mengherankan bila dilihat dari kemampuan produksi serta lalu lintas pasokan komoditi ini di pasaran, yang setelah dikurangi dengan perkiraan kebutuhan masyarakat, ditemukan surplus dalam angka cukup signifikan. Namun pada kenyataannya pada waktu tertentu selalu saja terjadi shock sehingga mendorong kenaikan harga, yang selanjutnya meningkatkan inflasi. Dengan kondisi ini, siapapun akan beranggapan bahwa telah terjadi sesuatu yang kurang pas dalam distribusi komoditi.

Sesuatu yang kurang pas ini dapat saja dalam bentuk menahan komoditi untuk tidak masuk pasar atau spekulasi dan dapat juga dalam bentuk menaikkan harga secara sembarangan oleh pihak tertentu sebagai akibat adanya kelangkaan informasi antara harga di tingkat produsen atau di tingkat pedagang pengumpul dengan harga konsumen. Ini sesungguhnya merupakan faktor ekspektasi dan moral hazard yang seharusnya tidak boleh terjadi bila kita sama-sama memiliki kemauan untuk mengembangkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Walaupun relatif sulit, melalui Tim Pengelola Inflasi Daerah hal ini secara bertahap harus dapat diupayakan untuk mengungkap serta mengupayakan pemecahannya, sehingga minimal dapat dikurangi pada tahun-tahun selanjutnya.

Sabtu, 29 Juli 2017

Pelaksanaan Program Adiwiyata Di Sekolah

PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA DI SEKOLAH


Pelaksanaan Program Adiwiyata sesungguhnya tidak hanya merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, tetapi pelaksanaan program Adiwiyata pada saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak agar upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang dapat dilaksanakan, dimana yang penting program ini sudah tertanam sejak dini yaitu melalui sekolah.
Pelaksanaan Program Adiwiyata Di Sekolah
Dunia pendidikan baik itu formal maupun non formal memiliki peran strategis untuk turut meminimalisir laju kerusakan lingkungan hidup karena dapat menjadi front terdepan untuk membangun generasi yang sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Program Adiwiyata janganlah dipandang suatu program baru yang hanya akan menjadi beban bagi sekolah. Tetapi harus dianggap sebagai salah satu program pengembangan kreativitas dan pendukung dalam mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkarakter. Apalagi kalau ditelaah lebih lanjut dari tujuan program Adiwiyata dan cara pencapaiannya, tidak ada sesuatu hal yang patut dianggap beban. Banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan sekolah seperti membiasakan hidup bersih dan sehat. Namun banyak pula hal patutnya dilakukan pihak Sekolah tetapi belum menjadi perhatian penuh sekolah seperti:

  • Penggunaan media lingkungan Sekolah dalam proses pembelajaran anak antara lain Taman, TOGA, Kolam, Hutan Sekolah, Green House, Kantin, dinding sekolah, dan lain-lain.
  • Mengintegrasikan lingkurigan hidup pada mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pemanfaatan sampah untuk karya seni, pembuatan kompos, biopori, pramuka, dan lain-lain.
  • Melakukan dan membiasakan prilaku hemat sumberdaya alam seperti hemat listrik, air, kertas dan tinta dalam program dan contoh nyata. Hal ini harusnya sudah dapat dilihat dimulai dari ruang kepala Sekolah, Tata Usaha hingga WC anak dalam bentuk himbauan atau penyediaan tempat kertas bekas untuk konsep dan lain-lain.



Dengan mengikuti program Adiwiyata maka semua hal tersebut sekarang harus dilaksanakan secara terprogram, kontinyu oleh pihak sekolah, melalui 4 (empat) program pokok Adiwiyata yaitu :
  1. Pengembangan kebijakan sekolah
  2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan
  3. Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif;
  4. Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan.

Maka seluruh warga sekolah mau tidak mau dituntut partisipasinya dalam menciptakan kondisi sekolah yang baik, yaitu bersih, sehat dan rindang serta penuh dengan kreativitas dan inovasi. Contoh dan teladan dari guru, dan dukungan Komite Sekolah serta semua pihak diharapkan budaya sadar lingkungan ini akan melekat pada diri anak dan menjadi karakter yang dibawanya hingga mereka dewasa.

Guna mengembangkan program Adiwiyata, tidak hanya pihak sekolah yang dituntut peranannya disini, namun Pemerintah Daerah yaitu semua instansi terkait juga dituntut peranannya. Kita berharap dapat bersinergi antara Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dengan Bapedalda atau Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota dan Provinsi dalam menjabarkan program pembinaan Adiwiyata. Upaya sekolah patut didukung baik dari segi bimbingan teknis, pendanaan maupun fasilitas pelaksanaan program Adiwiyata dengan pihak-pihak lain.

Sekolah diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan program Adiwiyata lingkungannya sendiri tetapi kedepannya juga diharapkan mampu merangkul lingkungan sekitarnya dalam menerapkan budaya lingkungan. Serta sekolah diharapkan mampu mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa program instansi dan swasta dapat disenergikan dengan program Adiwiyata seperti “Program Menanam Besar Menuai” dan Dinas Kehutanan Program “UKS” dan Dinas Kesehatan. “Program Kantin Kejujuran dan Kejaksaan dan Program CSR-Pendidikan di Perusahaan-perusahaan swasta.