Minggu, 24 September 2017

Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)

Pengertian Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku disuatu negara. Dalam mengembangkan pendidikan demokrasi good citizen adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intellegence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial melainkan juga dalam dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial.
Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik)
Berikut ini adalah beberapa kriteria good citizen :
  • Active, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput (golongan putih), mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
  • Be Cooperative, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin Rabu dan Jum'at hanya boleh kendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar dijalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan.
  • Self Control, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya.



  • Obey the Laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada disuatu wilayah , tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan kita, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
  • Love Country, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena, hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan.
  • Unite, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri.
  • Truthful and Trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita.
  • Express Opinion, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukkan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.
  • Love Others, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga.

Itulah Pengertian dan Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik). Semoga artikel ini dapat membantu kita untuk memahami apa itu good citizen serta kriteria-kriteria good citizen.

Sabtu, 23 September 2017

Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa defenisi atau pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli :
Defenisi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli
  • Menurut Kerr, citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process. Terjemahan Dari definisi Kerr tersebut yang dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran & tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
  • Menurut Azis Wahab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut.


  • Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya.
  • Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) pengertian pendidikan kewarganegaraaan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat.
  • Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
  • Pendapat lain, Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela negara menjadi warga negara agar dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.
  • Pendidikan Kewarganegaraan dapat di harapkan bisa mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat NKRI ialah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan merupakan negara yang pembentuknya di dasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yakni pada tekad suatu masyarakt untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakaat itu berbeda-beda dalam agama, ras, etnik, atau golongannya.
  • Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis Serta bertindak demokratis.
  • Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis serta partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
  • Menurut Soedijarto, Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa Serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Itulah beberapa Defenisi atau Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli yang dapat menjadikan referensi bagi anda.

Kamis, 21 September 2017

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.



Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

2. Menurut Para Ahli

Kewarganegaraan merupakan bagian dari suatu konsep kewargaan (citizen). Yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dalam sebuah wilayah, sebagaimana warga sebuah kota atau kabupaten dinamakan sebagai warga kota atau warga kabupaten karena didalamnya merupakaan satu kesatuan politik dalam satu otonomi daerah tertentu.

Sebab dalam konsep kewargaaan ini setiap wilayah dari satuan politik tersebut memberikan hak dan kewajiban yang berbeda pada warganya antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Ada beberapa pengertian kewarganegaraan, diantaranya seperti berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kewarganegaraan.
  1. Menurut Ko Swaw Sik, kewarganegaraan ialah ikatan hukum diantara negara beserta seseorang yang disebut warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu “kontrak politik”, yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. kewarganegaraan disini merupakan bagian dalam konsep kewargaan (citizenship).
  2. Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan merupakan suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh didalam berbagai pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan seseuatu hal yang baru selanjutnya karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.
  3. Menurut Soemantri, kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara.
  4. Menurut Stanley E Ptnord dan Etner F peliger, Kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara.
  5. Menurut Mr. Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd, Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk dapat berprestasi dalam suatu kegiatan politik di negara tersebut.
  6. Menurut Wolhoff, Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan suatu sebab yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya serta kesadaran nasionalnya. Maka dari itu kewarganegaraan memiliki suatu kesamaan dengan hal kebangsaan, perbedaannya terletak pada hak-hak yang dimiliki seseorang tersebut untuk berperan aktif dalam hal perpolitikan di dalam negara tersebut. 
  7. Menurut Daryono, Kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang mencakup isi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebab kewargangaraan merupakan keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (dalam hal ini negara) yang berkenaan dengan hal tersebut maka timbullah suatu hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik di negara tersebut. Dan seseorang tersebut dinamakan warga negara.

Demikianlah makalah tentang pengertian Kewarganegaraan Menurut KBBI dan Para Ahli, semoga artikel ini membantu pembaca dalam pemahaman kewarganegaraan.

Rabu, 20 September 2017

WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006 adalah:
WNI Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2006
  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  • Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  • Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  • Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Senin, 18 September 2017

Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diperkirakan sekitar 47% masyarakat Indonesia masih Buang Air Besar Sembarangan (BABs). Dari data SIM (1 Juli 2011), Dusun yang SBS : 31,42%, (target 80%), Persentasi KK yang akses jamban sebesar, 52,30% (taget100%), dan penambahan jumlah orang akses 1. 951.086 jiwa,(target 6-10 juta). Dengan tempat berperilaku buang air besar ke sungai, kebon, sawah, kolam dan tempat-tempat terbuka lainnya. Perilaku seperti tersebut jelas sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat, karena tinja dikenal sebagai media tempat hidupnya bakteri E-coli yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare. Tahun 2006 angka kejadian diare sebesar 423 per 1000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR) diare sebesar 2,52 %.
Makalah Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stop BABS
Hasil Study WHO tahun 2007, menyatakan bahwa melalui pendekatan sanitasi Total, dapat menurunkan kejadian diare sebesar 94%.

Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, antara lain anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih enak BAB di sungai, tinja dapat untuk pakan ikan, dan lain-lain yang akhirnya dibungkus sebagai alasan karena kebiasaan sejak dulu, sejak anak-anak, sejak nenek moyang, dan sampai saat ini tidak mengalami gangguan kesehatan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
  1. Apa pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  2. Apa Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  3. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  4. Mengapa harus STOP BABS.
C. Tujuan

Alasan dan kebiasaan tersebut harus diluruskan dan dirubah karena akibat kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat jelas-jelas akan memperbesar masalah kesehatan. Dipihak lain bilamana masyarakat berperilaku higienis, dengan membuang air besar pada tempat yang benar, sesuai dengan kaidah kesehatan, hal tersebut akan dapat mencegah dan menurunkan kasus-kasus penyakit menular. Dalam kejadian diare misalnya, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, dalam hal ini meningkatkan jamban keluarga, akan dapat menurunkan kejadian diare sebesar 32% dan 45% dengan Perilaku CTPS.


PEMBAHASAN

A. Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.(18) Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi melalui proses pemicuan yang menyerang/menimbulkan rasa ngeri dan malu kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat BABS.



Sedangkan dasar pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sejarah lahirnya pedoman ini antara lain didahului dengan adanya kerjasaman antara pemerintah dengan Bank Dunia berupa implementasi proyek Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS). Kemudian pada tahun 2008 lahir Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional. Strategi ini pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

B. Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tujuan Program Sanitasi Total adalah menciptakan suatu kondisi masyarakat (pada suatu wilayah) :
  • Mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat.
  • Mencuci tangan pakai sabun dan benar sebelum makan, setelah BAB, sebelum memegang bayi setelah menceboki anak dan sebelum menyiapkan makanan.
  • Mengelola dan menyimpan air minum dan makanan yang aman.
  • Mengelola sampah dengan baik.
  • Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat).

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah social budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarang tempat, sehingga tujuan akhir pendekatan ini adalah merubah cara pandang dan perilaku sanitasi yang memicu terjadinya pembangunan jamban dengan inisiatif masyarakat sendiri tanpa subsidi dari pihak luar serta menimbulkan kesadaran bahwa kebiasaan BABS adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

C. Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Prinsip dalam pelaksanaan pemicuan ini yang harus diperhatikan adalah tanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa dan mempromosikan jamban, masyarakat sebagai pemimpin, totalitas dan seluruh masyarakat terlibat.

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sasaran dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tidak dipaksa untuk menerapkan kegiatan program tersebut, akan tetapi program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatannya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam STBM dimulai tingkat partisipasi yang terendah sampai tertinggi :
  1. Masyarakat hanya menerima informasi; keterlibatan masyarakat hanya sampai diberi informasi (misalnya melalui pengumuman) dan bagaimana informasi itu diberikan ditentukan oleh si pemberi informasi (pihak tertentu).
  2. Masyarakat mulai diajak untuk berunding. Pada level ini sudah ada komunikasi 2 arah, dimana masyarakat mulai diajak untuk diskusi atau berunding. Dalam tahap ini meskipun sudah dilibatkan dalam suatu perundingan, pembuat keputusan adalah orang luar atau orang-orang tertentu.
  3. Membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak luar, pada tahap ini masyarakat telah diajak untuk membuat keputusan secara bersama-sama untuk kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Masyarakat mulai mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya dan keputusan, pada tahap ini masyarakat tidak hanya membuat keputusan, akan tetapi telah ikut dalam kegiatan kontrol pelaksanaan program.

Dari keempat tingkatan partisipasi tersebut, yang diperlukan dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah tingkat partisipasi tertinggi dimana masyarakat tidak hanya diberi informasi, tidak hanya diajak berunding tetapi sudah terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan bahkan sudah mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya masyarakat itu sendiri serta terhadap keputusan yang mereka buat. Dalam prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah disebutkan bahwa keputusan bersama dan action bersama dari masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama.

E. Mengapa harus STOP BABS

Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (misal kuman/bakteri, virus dan cacing). Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal kebun, kolam, sungai, dll maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas.

Stop buang air besar sembarangan (STOP BABS) akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :
  • Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau dan lebih indah
  • Tidak mencemari sumber air /badan air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainya seperti mandi, cuci, dll
  • Tidak mengundang vector (serangga dan binatang) yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular

F. Kemana Tinja Harus Dibuang

Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar. Untuk itu tinja harus dibuang pada suatu “wadah” atau sebut saja JAMBAN. Jamban yang digunakan masyarakat bisa dalam bentuk jamban yang paling sederhana, dan murah, misal jamban CEMPLUNG, atau jamban yang lebih baik, dan lebih mahal misal jamban leher angsa dari tanah liat, atau bahkan leher angsa dari bahan keramik.

Prinsip utama tempat pembuangan tinja /jamban sehat
  • Tidak mencemari sumber air /badan air atau Jarak tempat penampungan tinja terhadap sumber air di atas 10 meter.
  • Tidak mencemari lingkungan (bau)
  • Tidak ada kontak dengan Vektor.
  • Konstruksi yang aman
  • Sebagai tambahan adalah adanya saluran SPAL, pengelolaan tinja dan milik sendiri.

Untuk mencegah terjadinya terjadinya pencemaran sumber air dan Badan air, maka pada secara tahap mulai Cara tempat penampungan tinja dibuat jaraknya diatas 10 meter, lebih lanjut dibuat septictank dan mengurasnya secara berkala. Dan untuk mencegah bau tidak mencemari lingkungan secara bertahap yakni dengan menutup tempat penampungan tinja, dan membuat saluran /plensengan dan pada tahap akhir adalah dengan membuat kloset leher angsa.

G. Siapa Yang Harus Menggunakan Jamban

Semua anggota keluarga harus menggunakan jamban untuk membuang tinja, baik anak-anak (termasuk bayi dan anak balita) dan lebih-lebih orang dewasa.

Dengan pemikiran tertentu, seringkali tinja bayi dan anak-anak dibuang sembarangan oleh orang tuanya, misal kehalaman rumah, kebon, dll. Hal ini perlu diluruskan, bahwa tinja bayi dan anak-anak juga harus dibuang ke jamban, karena tinja bayi dan anak-anak tersebut sama bahayanya dengan tinja orang dewasa.

H. Apa Peran Kader Masyarakat

Kader kesehatan, atau kelompok masyarakat desa yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi perilaku stop buang air besar sembarangan, yaitu antara lain:
  1. Memanfaatkan setiap kesempatan di dusun/desa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat
  2. Melakukan pendataan rumah tangga yang anggota keluarganya masih BAB Sembarangan, mendata rumah tangga yang sudah memiliki jamban “sederhana” dan mendata keluarga yang sudah memiliki jamban yang sudah lebih sehat (leher angsa)
  3. Mengadakan kegiatan yang sifatnya memicu, mendampingi, dan memonitor perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga dalam tatanan dusun/desa terwujud kondisi TERBEBAS DARI PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
  4. Menggalang daya (bias tenaga ataupun dana) antar sesama warga untuk memberi bantuan dalam pembangunan jamban bagi warga yang lain
  5. Menjadi resource-lingker (penghubung) antar warga masyarakat dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dalam mewujudkan jamban yang sehat (improved jamban).

I. Community Led Total Sanitation (CLTS)

Menyadari pentingnya integrasi kegiatan sanitasi total untuk menurunkan angka diare maka pemerintah telah menetapkan Strategi Penurunann angka diare melalui salah satu bentuk pendekatan yang dianut oleh Program Pamsimas adalah dengan pendekatan PEMICUAN, yang lebih dikenal dengan sebutan Community Led Total Sanitation (CLTS). Pemicuan ini untuk merubah perilaku masyarakat dalam menuju buangan air besar yang benar dan sehat secara totalitas dan keseluruhan dalam desa/dusun tersebut. Adapun prinsip dan ciri penting CLTS adalah sebagai berikut:



Prinsip – prinsip pemicuan CLTS, adalah :
  1. Tanpa subsidi kepada masyarakat
  2. Tidak menggurui, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban
  3. Masyarakat sebagai pemimpin
  4. Totalitas; seluruh komponen masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan - perencanaan – pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan

Ciri-ciri penting dalam CLTS adalah :
  1. Inisiatif masyarakat
  2. Total atau keseluruhan, keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci utama.
  3. Solidaritas masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, semua akan sangat terlibat dalam pendekatan ini.

KESIMPULAN

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan tarcapainya akses universal 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop bebas buang air besar sembarangan (SBS). Berdasarkan data yang dirilis oleh sekretariat STBM, hingga 2015 sebanyak 62 juta atau 53% penduduk perdesaan masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. 34 juta diantaranya masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Diperlukan percepatan 400% untuk mencapai target Indonesia stop buang air besar sembarangan (SBS) pada tahun 2019.

Target tersebut hanya dapat terlaksana dengan menggerakan para pemimpin daerah untuk berinovasi, menelurkan kebijakan yang mendukung program STBM, mengalokasikan anggaran untuk mempriortiaskan investasi terhadap program sanitasi serta membangun sistem dan prasarana monitoring evaluasi untuk mempertahankan keberlanjutan layanan program STBM di daerahnya.

Lambatnya peningkatan akses sanitasi di Indonesia melalui pendekatan pembangunan sanitasi berbasis kontruksi dan subsidi serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan, memicu reformasi pendekatan pembangunan sanitasi khususnya di perdesaan. Sejak diadopsinya konsep Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 oleh Kementerian Kesehatan, pendekatan pembangunan sanitasi di Indonesia perlahan berubah dari pendekatan berbasis subsidi dan kontruksi menjadi berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
  • Priyoto. Teori Perubahan Perilaku Dalam Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika; 2014.
  • Saryono S, MKes. Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. Yokyakarta: Nuha Medika; 2011.
  • Kemenkes RI. Road Map Percepatan Program STBM 2013-2015:Kementerian Kesehatan RI; 2013.
  • Jayanti A. Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat(STBM) Pilar Pertama Di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010 [Skripsi]. Surabaya: Universiats Airlangga FKM Surabaya; 2012.
  • Sidjabat E. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Grobongan [Tesis]. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik; 2012.
  • Dr.Basrowi MPDS, M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2008.
  • BPS Pariaman. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Dalam Angka. Pariaman: BPS; 2015.
  • Irna Liza Pebriani. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan PemanfaatanJamban Keluarga Dalam Program Pamsimas Di Wilayah Kerja PuskesmasKoto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota [Skripsi]. Padang: FakultasKesehatan Masyarakat Unand; 2012.
  • Midia Juniar. Studi Tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Prespektif Diliberatif di Desa Ngapungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang [Jurnal]. Surabaya. Program Strudi Ilmu Administrasi Negara,FISIP, Universitas Airlangga; 2013.
  • Moh. Fajar Nugraha. Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang [Jurnal]. Surabaya. Program Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga; 2015.
  • Teguh Priatno. Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kota Tasi kmalaya [Jurnal]. Jurnal Kesehatan Indonesia Vol. 10 No. 2 September 2014; 2014

Minggu, 17 September 2017

Makalah Tentang Teknik Pengolahan atau Penyulingan Minyak Bumi

1. Destilasi atau Fraksinasi

Destilasi adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam hal ini adalah destilasi fraksinasi. Mula-mula minyak mentah dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace (tanur) sampai dengan suhu ± 370°C. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk kedalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber (biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi). Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom maka dibantu pemanasan dengan steam (uap air panas dan bertekanan tinggi).
Destilasi atau Fraksinasi
Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut makin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya sehingga komponen yang mencapai puncak adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas ini disebut gas petroleum, kemudian dicairkan dan disebut LPG (Liquified Petroleum Gas).



Fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu. Residu minyak bumi meliputi parafin, lilin, dan aspal. Residu-residu ini memiliki rantai karbon sejumlah lebih dari 20.

Fraksi minyak bumi yang dihasilkan berdasarkan rentang titik didihnya antara lain sebagai berikut :
1. Gas
Rentang rantai karbon : C1 sampai C5
Trayek didih : 0 sampai 50°C
2. Gasolin (Bensin)
Rentang rantai karbon : C6 sampai C11
Trayek didih : 50 sampai 85°C
3. Kerosin (Minyak Tanah)
Rentang rantai karbon : C12 sampai C20
Trayek didih : 85 sampai 105°C
4. Solar
Rentang rantai karbon : C21 sampai C30
Trayek didih : 105 sampai 135°C
5. Minyak Berat
Rentang rantai karbon : C31 sampai C40
Trayek didih : 135 sampai 300°C
6. Residu
Rentang rantai karbon : di atas C40
Trayek didih : di atas 300°C

Fraksi-fraksi minyak bumi dari proses destilasi bertingkat belum memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut yang meliputi proses cracking, reforming, polimerisasi, treating, dan blending.

2. Cracking

Cracking adalah penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Contoh cracking ini adalah pengolahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin.

Proses ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan perolehan fraksi gasolin (bensin). Kualitas gasolin sangat ditentukan oleh sifat anti knock (ketukan) yang dinyatakan dalam bilangan oktan. Bilangan oktan 100 diberikan pada isooktan (2,2,4-trimetil pentana) yang mempunyai sifat anti knocking yang istimewa, dan bilangan oktan 0 diberikan pada n-heptana yang mempunyai sifat anti knock yang buruk. Gasolin yang diuji akan dibandingkan dengan campuran isooktana dan n-heptana. Bilangan oktan dipengaruhi oleh beberapa struktur molekul hidrokarbon.
Terdapat 3 cara proses cracking, yaitu :

a. Cara panas (thermal cracking), yaitu dengan penggunaan suhu tinggi dan tekanan yang rendah.
Contoh reaksi-reaksi pada proses cracking adalah sebagai berikut :
Cara panas

b. Cara katalis (catalytic cracking), yaitu dengan penggunaan katalis.
Katalis yang digunakan biasanya SiO2 atau Al2O3 bauksit. Reaksi dari perengkahan katalitik melalui mekanisme perengkahan ion karbonium. Mula-mula katalis karena bersifat asam menambahkna proton ke molekul olevin atau menarik ion hidrida dari alkana sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium :
cara catalis

c. Hidrocracking
Hidrocracking merupakan kombinasi antara perengkahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Reaksi tersebut dilakukan pada tekanan tinggi. Keuntungan lain dari Hidrocracking ini adalah bahwa belerang yang terkandung dalam minyak diubah menjadi hidrogen sulfida yang kemudian dipisahkan.

3. Reforming

Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik (rantai karbon lurus) menjadi bensin yang bermutu lebih baik (rantai karbon bercabang). Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama bentuk strukturnya yang berbeda. Oleh karena itu, proses ini juga disebut isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan.

Contoh reforming adalah sebagai berikut :
reforming

Reforming juga dapat merupakan pengubahan struktur molekul dari hidrokarbon parafin menjadi senyawa aromatik dengan bilangan oktan tinggi. Pada proses ini digunakan katalis molibdenum oksida dalam Al2O3 atauplatina dalam lempung. Contoh reaksinya :
reforming

4. Alkilasi dan Polimerisasi

Alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, AlCl3 (suatu asam kuat Lewis). Reaksi secara umum adalah sebagai berikut:

RH + CH2=CR'R" --> R-CH2-CHR'R"

Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut :

M CnH2n --> Cm+nH2(m+n)

Contoh polimerisasi yaitu penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isooktana.
isooktana

5. Treating

Cara-cara proses treating adalah sebagai berikut :
  • Copper sweetening dan doctor treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.
  • Acid treatment, yaitu proses penghilangan lumpur dan perbaikan warna.
  • Dewaxing yaitu proses penghilangan wax (n parafin) dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas untuk menghasillkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah.
  • Deasphalting yaitu penghilangan aspal dari fraksi yang digunakan untuk minyak pelumas
  • Desulfurizing (desulfurisasi), yaitu proses penghilangan unsur belerang.
Sulfur merupakan senyawa yang secara alami terkandung dalam minyak bumi atau gas, namun keberadaannya tidak dinginkan karena dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk di antaranya korosi pada peralatan proses, meracuni katalis dalam proses pengolahan, bau yang kurang sedap, atau produk samping pembakaran berupa gas buang yang beracun (sulfur dioksida, SO2) dan menimbulkan polusi udara serta hujan asam. Berbagai upaya dilakukan untuk menyingkirkan senyawa sulfur dari minyak bumi, antara lain menggunakan proses oksidasi, adsorpsi selektif, ekstraksi, hydrotreating, dan lain-lain. Sulfur yang disingkirkan dari minyak bumi ini kemudian diambil kembali sebagai sulfur elemental.



Desulfurisasi merupakan proses yang digunakan untuk menyingkirkan senyawa sulfur dari minyak bumi. Pada dasarnya terdapat 2 cara desulfurisasi, yaitu dengan :
  1. Ekstraksi menggunakan pelarut, serta
  2. Dekomposisi senyawa sulfur (umumnya terkandung dalam minyak bumi dalam bentuk senyawa merkaptan, sulfida dan disulfida) secara katalitik dengan proses hidrogenasi selektif menjadi hidrogen sulfida (H2S) dan senyawa hidrokarbon asal dari senyawa belerang tersebut. Hidrogen sulfida yang dihasilkan dari dekomposisi senyawa sulfur tersebut kemudian dipisahkan dengan cara fraksinasi atau pencucian/pelucutan.
Akan tetapi selain 2 cara di atas, saat ini ada pula teknik desulfurisasi yang lain yaitu bio-desulfurisasi. Bio-desulfurisasi merupakan penyingkiran sulfur secara selektif dari minyak bumi dengan memanfaatkan metabolisme mikroorganisme, yaitu dengan mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur elementer yang dikatalis oleh enzim hasil metabolisme mikroorganisme sulfur jenis tertentu, tanpa mengubah senyawa hidrokarbon dalam aliran proses. Reaksi yang terjadi adalah reaksi aerobik, dan dilakukan dalam kondisi lingkungan teraerasi. Keunggulan proses ini adalah dapat menyingkirkan senyawa sulfur yang sulit disingkirkan, misalnya alkylated dibenzothiophenes. Jenis mikroorganisme yang digunakan untuk proses bio-desulfurisasi umumnya berasal dari Rhodococcus sp, namun penelitian lebih lanjut juga dikembangkan untuk penggunaan mikroorganisme dari jenis lain.

Proses ini mulai dikembangkan dengan adanya kebutuhan untuk menyingkirkan kandungan sulfur dalam jumlah menengah pada aliran gas, yang terlalu sedikit jika disingkirkan menggunakan amine plant, dan terlalu banyak untuk disingkirkan menggunakan scavenger. Selain untuk gas alam dan hidrokarbon, bio-desulfurisasi juga digunakan untuk menyingkirkan sulfur dari batubara.


6. Blending

Proses blending adalah penambahan bahan-bahan aditif kedalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Bensin yang memiliki berbagai persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang paling banyak digunakan di barbagai negara dengan berbagai variasi cuaca. Untuk memenuhi kualitas bensin yang baik, terdapat sekitar 22 bahan pencampur yang dapat ditambanhkan pada proses pengolahannya.

Diantara bahan-bahan pencampur yang terkenal adalah tetra ethyl lead (TEL). TEL berfungsi menaikkan bilangan oktan bensin. Demikian pula halnya dengan pelumas, agar diperoleh kualitas yang baik maka pada proses pengolahan diperlukan penambahan zat aditif. Penambahan TEL dapat meningkatkan bilangan oktan, tetapi dapat menimbulkan pencemaran udara.

Jumat, 15 September 2017

Contoh Makalah tentang Pancasila Era Reformasi Lengkap

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara KesatuanRepublik Indonesia, merupakan Maha karya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dannilai-nilai adi luhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan berbagai kajian ternyatadidapat beberapa kandungan dan keterkaitan antara sila tersebut sebagai sebuah satu kesatuanyang tidak bisa di pisahkan dikarenakan antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yanglain. Ini dengan sendirinya menjadi ciri khas dari semua kegiatan serta aktivitas desah nafas dan jatuh bangunnya perjalanan sejarah bangsa yang telah melewati masa-masa sulit dari jaman penjajahan sampai pada saat mengisi kemerdekaan.
Contoh Makalah tentang Pancasila Era Reformasi Lengkap
Ironisnya bahwa ternyata banyak sekarang warga Indonesia sendiri lupa dan sudah asingdengan pancasila itu sendiri. Ini tentu menjadi tanda tanya besar kenapa dan ada apa dengan kitasebagai anak bangsa yang justru besar dan mengalami pasang surut masalah negari ini belum bisa mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terlebih lagi saat inidengan jaman yang disepakati dengan nama Era Reformasi yang terlahir dengan semangat untuk mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan-penyelewengan sebelumnya.

Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkandengan cara mengurangi secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala bidang kehidupan, serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas systemketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur, menuju Indonesia baru. Pada masasekarang arah tujuan reformasi kini tidak jelas juntrungnya walaupun secara birokratis, rezimorde baru telah tumbang namun, mentalitas orde baru masih nampak disana-sini.Sedangkan pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagaisebuah ideologi politik, Pancasila bisa bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi bisa pula pudar dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahanideologi tersebut.

B. Permasalahan


Sejauh mana relevansi untuk pengamalan nilai-nilai pancasila di era Reformasi ini, apakah bisa menjadi tolak ukur untuk kita kembali atau bahkan meninggalkan nilai luhur bangsaIndonesia



C. Landasan Teori

Kondisi objektif negeri besar yang bernama Indonesia ini, sesungguhnya amat rentan.Memang Indonesia adalah negara besar, berbeda dengan negara lain yang mana pun. Ini perlu dicamkan, bukan untuk menggalang rasa chauvinistis atau kesombongan, tetapi justru untuk membangun kesadaran bertanggungjawab yang rendah hati bagi seluruh rakyatnya. Apabila kitamelihat negeri ini “cuma” seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan, tanpa maksud mengecilkan keberhasilan mereka, akibatnya bangsa ini bisa salah jalan dalam usaha mencariterapi krisis multi dimensi yang melilitnya. Indonesia besar bukan hanya dalam angka-angkastatistik, seperti jumlah penduduk. Tetapi, ia juga besar di dalam skala jumlah permasalahan mendasar yang harus dihadapi setiap saat. Artinya, sewaktu-waktu bisa muncul, bahkan meletup dalam besaran yang sulit diduga, yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa. Indonesia, terutama para elitenya, sangat peka terhadap masalah ideologi sehingga seringkali terpenjara dalam polemik tak berkesudahan. Namun, meski permasalahanelementer itu begitu besarnya, sejarah telah membuktikan bangsa ini mampu mengatasinya dengan tangan sendiri. Falsafah kita Pancasila dan selalu ingin memelihara semangat gotong-royong serta mengedepankan mufakat dalam musyawarah, tetapi kita seringkali suka melakukan rekayasa.


PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi

Reformasi menurut kamus besar bahasa Indonesia pun juga dapat di artikan sebagai sebuah perubahan atau pembaruan yang dilakaukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik di bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara.

Dalam memahami peranan Pancasila di era reformasi, terlebih lagi dalam konteks Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara, merupakan sebuah keharusan agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana berikut syarat-yarat yang hendaknya dipenuhi agar dapat diberlakukannya sebuah reformasi dan melakukan sebuah pembaruan, yaitu:
  1. Terjadi berbaga macam penyimpangan, misalnya banyak terjadinya pelanggaran hak warga negara,
  2. Berdasarkan pada sebuah kerangka struktural tertentu.
  3. Gerakan reformasi bertujuan demi mengembalikan pada sebuah dasar maupun sistem dan prisip-prinsip demokrasi.
  4. Reformasi diberlakukan untuk sebuah tujuan pembaruan kondisi mupun keadaan yang dianggap lebih baik
  5. Reformasi diberlakukan dengan berdasar pada moral dan etika yang berpedoman pada asas ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjaminn persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Tujuan Reformasi

Reformasi membawa sebuah tujuan utama yang penting dan dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa maupun bernegara. Sebagaimana tujuan reformasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:
  1. Perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. Mengatur kembali struktur ketata-negaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal perjuangan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa secara keseluruhan;
  3. Memulai perbaikan di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan;
  4. Menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Misalnya banyaknya kasus KKN, kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan undang-undang juga penyelewengan dalam kasus yang lain.

C. Peran Pancasila dalam Reformasi


Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara dimasa lalu, dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang disampin terus berusaha melakukan pembaharuan guna menjawab tantangan era globalisai.

Dalam pelaksanaannya, kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi, yang mana masih perlu dipertahankan dan harus diperbaiki demi mengrangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat.

1. Gerakan Reformasi

Nilai-nilai luhur Pancasila yang pada dasarnya merupakan sumber nilai, dasar moral dan pedoman etika bagi negara dan aparat sebagai pelaksana negara. Hal tersebut berguna menjadi alat legitimasi politik guna memuluskn segala macam tindakan maupun kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila yang pada kenyataannya, tindakan maupun kebijakan tersebut dikethui sangat bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pada klimaksnya, keadaan tersebut ditandai dengan terpuruknya perekonomian nasional, sehingga muncul gerakan dari masyarakat terutama oleh mahasiswa, cendekiawan yang menuntut diberlakukannya sebuah reformasi. Pembaruan di segala segi bidang utamanya pada bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan secara menyeluruh. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia ialah pada saat rakyat menuntut mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dan pemerintahannya kemudian digantikan oleh B.J Habibie.

Hubungan Reformasi dan Pancasila

Pada kenyataannya, reformasi telah diartikan salah oleh bangsa Indonesia. Banyak gerakan yang mengatas-namakan gerakan reformasi, namun sesungguhnya gerakan tersebut sangat jauh dan tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Misalnya saja, saat masyarakat menuntut dan melakukan aksi demo anarkis yang pada akhirnya berujung dengan pengerusakan fasilitas umum, dan menyebabkan jatuhnya korban yang tak bersalah.

Dalam melakukan sebuah gerakan reformasi, masyarakat hendaknya mengetahui serta paham mengenai pengertian dari sebuah reformasi, supaya dalam menjalankan gerakan reformasi tetap sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya. Sebab menurut Riswanda (kaelan, 1998) reformasi secara harfiah mempunyai sebuah makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Pancasila sebagai Dasar Reformasi

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara, yang juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, pada pelaksanaannya dimasa orde lama mengalami penyimpangan makna yang bertentangan dengan nilai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sedang pada masa orde baru, Pancasila dijadikan sebagai hegemoni politik oleh penguasa. Yang membuat warga wajib mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa, dan dianggap bertentangan dengan Pancasila bila warga menolaknya.

Karenanya, gerakan reformasi harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang memiliki cita-cita dan ideologi yang luhur, agar tidak timbul sikap maupun tindakan anarki yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dan hancurnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

2. Reformasi dalam paradigma Pancasila

Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadian Sosial. Sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai nilai pendidikan karakter. Berikut penjelasannya:
  • Reformasi yang berdasar pada Ketuhanan. Memiliki sebuah pengertian, yakni gerakan reformasi berdasarkan pada moral dan akhlak ketuhanan yang tentunya mengarah pada pembaruan kehidupan yang lebih baik yang berkeyakinan sebagai makhluk ciptaan tuhan.
  • Reformasi yang berdasar pada perikemanusiaan yang adil dan beradab. Yang artinya, sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.
  • Reformasi yang berdasar pada nilai persatuan. Yang artinya, adanya gerakan reformasi hendaknya memberikan jaminan tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI sebagai sebuah kesatuan negara yang berdaulat.
  • Reformasi yang berasaskan pada kerakyatan. Memiliki arti, bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan.
  • Reformasi yang memiliki tujuan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki sebuah pengertian, bahwa gerakan reformasi hendaknya mempunyai visi serta misi yang jelas dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk rakyat secara menyeluruh.

D. Penerapan Pancasila Di Era Reformasi

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.



Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu :
  1. Tahap 1945 – 1968 sebagai tahap politis
  2. Tahap 1969 – 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan
  3. Tahap 1995 – 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila.

Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamannya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.


PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila pada masa orde lama dan orde baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah, sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa. Mereka menggangap bahwa Negara kita telah dilanda krisis, baik krisis dibidang ekonomi, politik , maupun kepemimpinan. Reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan, serta menata ke rah yang lebih baik.

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan mengandung arti bahwa pancasila sebagai dasar Negara menjadi kerangka berpikir dalam melaksankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.


DAFTAR PUSTAKA
  • Samad Riyanto, Bibit. 2009. Orasi Ilmiah. Optimalisasi Upaya Pencegahan Korupsi alam Praktek Administrasi Negara. (Naskah dalam wisuda Program Magister ke-7 dan Program SarjanaS1 ke-46 STIA LAN RI). Jakarta.
  • Buku Kewarganegaraan. 2005. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Jakarta : Penerbit Yudhistira.
  • Joko Siswanto. 2006. ABC PANCASILA. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
  • P. J. Suwarno. 2008. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Penerbit Kanisius.

Selasa, 12 September 2017

Asal Usul Minyak Bumi dan Manfaatnya Pada Kehidupan Sehari-hari

Asal Usul Minyak Bumi

1. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Biogenetik (Teori Organik)

Menurut Teori Biogenitik, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai jenis binatang dan tumbuhan (mahluk hidup) yang mati dan tertimbun di dalam endapan lumpur, hanyut terbawa oleh arus sungai, menuju laut, dan akhirnya berkumpul di dasar laut, bertemu dengan timbunan-timbunan hasil pelapukan mahluk hidup yang sebelumnya telah ada. Timbunan ini kemudian selama beratus juta tahun terendap dan mengalami proses dekomposisi menjadi gelembung minyak bumi atau gas alam. Dekomposisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu endapan, waktu, serta tekanan lapisan batuan yang berada di atasnya.
Asal Usul Minyak Bumi dan Manfaatnya Pada Kehidupan Sehari-hari
2. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Anorganik

Menurut Teori Anorganik, minyak bumi terbentuk akibat adanya aktivitas bakteri yang mampu melakukan reaksi biokimia, merubah unsur-unsur seperti Oksigen, Hidrogen, Karbon, Belerang, dan nitrogen dari batuan induk menjadi zat minyak yang mengandung hidrokarbon.



3. Asal usul Minyak Bumi Berdasarkan Teori Duplex

Teori Duplex sebetulnya merupakan perpaduan antara Teori Biogenetik dan Teori Anorganik. Teori ini banyak diterima oleh para ilmuan secara umum. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa minyak bumi berasal dari materi-materi hidup baik nabati maupun bewani yang berada di laut, yang karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu akhirnya berubah menjadi batuan induk pembentuk bahan-bahan hidrokarbon. Batuan ini kemudian mengalami proses biokimia dan akhirnya berubah menjadi minyak bumi dan gas alam. Keduanya berkumpul dan berpindah ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah bertemu dengan minyak bumi dan gas alam hasil dari proses sebelumnya. Mereka semua terjebak dan terperangkap, terakumulasi dengan sesamanya dan tak sanggup menguap.


Manfaat Minyak Bumi Pada Kehidupan Sehari-hari

1. Sebagai Bahan Bakar

Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah.
Beberapa jenis minyak ini menjadi bahan bakar untuk kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Jadi, terbayang bukan jika tidak ada minyak bumi sebagai sumber bahan bakar, seperti manfaat batubara.

2. Sumber Gas Cair

Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi, selain dari manfaat gas alam. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus.

3. Industri Kimia

Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu dan beberapa produk plastik. Hasil sisa dari pengolahan minyak bumi ini, ternyata tidak dibuang ke alam namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia.

4. Sumber Produksi Polimer

Minyak mentah juga bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari.

5. Produksi Bahan Serat

Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polyester, nilon dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk salah satunya bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar.

Manusia sangat membutuhkan berbagai macam benda ini dan tergantung dengan sumber minyak mentah karena hingga sekarang belum ditemukan sumber serat yang baru selain minyak bumi.

6. Sumber Bahan Poliuretan


Bahan poliuretan mungkin akan selalu ada di rumah, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan.



7. Produk Keperluan Dapur

Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu dan kursi ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber pengolahan baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminum maupun besi. Jadi minyak bumi ada disekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari.

8. Bahan Produksi Mobil


Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok badan mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas dan bahan bakar mobil.

9. Sumber Pengolahan Pupuk


Pupuk pertanian membuat tanaman menjadi lebih subur dan terhindar dari berbagai jenis hama penyakit. Selain menggunakan manfaat hidrogen, dalam pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi.

10. Pembangkit Listrik


Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik.

Manusia membutuhkan listrik sebagai sumber tenaga, menggerakkan perangkat elektronik dan semua perlengkapan yang membutuhkan tenaga listrik.

11. Komponen Bahan Obat-Obatan

Minyak bumi dapat menghasilkan berbagai macam senyawa dan produk bahan bakar. Bahkan salah satu senyawa yang dihasilkan minyak bumi juga menjadi komponen dasar dalam produksi obat-obatan salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Komponen hidrokarbon yang dihasilkan dari senyawa minyak bumi menjadi bahan utama untuk membuat obat-obatan ini.

Contoh Kata Pengantar Yang Baik dan Banyak Diterapkan Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah saya yang berjudul “Pengolahan Minyak Bumi”.

Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Kimia.

Dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan sebagai ibadah disisi-Nya, amin ya robbal ‘alamin.



Kota, September 2017

Penulis

Senin, 11 September 2017

Potensi Luar Biasa Kabupaten Dharmasraya

Jika kita lihat dari sisi Geografis, Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi yang sangat strategis apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Posisi strategis tersebut dapat berperan sebagai gerbang Timurnya Provinsi Sumatera Barat.

Potensi Luar Biasa Kabupaten Dharmasraya

Akses daerahnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi yang dianggap sebagai daerah yang akan mengalami kemajuan pesat di masa datang, tentunya akan bisa menguntungkan bagi daerah Kabupaten Dharmasraya khususnya, dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Melihat kondisi tersebut, Kabupaten Dharmasraya bisa dihadapkan kepada 2 kemungkinan, yaitu:
  1. Kemungkinan yang Pertama, Kabupaten ini hanya akan menjadi sebuah daerah perlintasan yang sekedar dilewati oleh mobilitas yang tinggi dari wilayah tetangga. Apabila hal itu terjadi, maka tidak akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dari posisi daerahnya yang strategis ini. Kita hanya akan sekedar dilewati, sementara manfaat yang diperoleh mungkin tidak sebanding dengan biaya ekonomi dan sosial yang harus kita sediakan dalam membangun fasilitas dan prasarana dasar perkotaan yang diperlukan dalam menampung aktivitas perlintasan itu sendiri.
  2. Kemungkinan yang Kedua, bahwa dengan posisi Kabupaten yang strategis ini, kita memperoleh kesempatan untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai terminal transit, yang akan berperan besar dalam menghimpun segenap potensi di wilayah sekitarnya untuk kemudian dipasarkan ke daerah-daerah tetangga, yang merupakan pasar yang sangat potensil. Kemungkinan semacam ini hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan fasilitas daerah, penataan ruang yang baik, peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus diterjemahkan secara komprehensif, yang tentu diawali oleh pemberdayaan pola pikir. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebatas masalah ekonomi, sehingga yang kita lakukan hanya semacam terapi ekonomi saja dalam mengatasinya.



Hal itu tentu tidak akan mencapai hasil yang maksimal di dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Kita harus mulai dari pembenahan pola pikir/mindset masyarakat agar mandiri, kreatif, kompetitif dan inovatif serta harus selalu dilandasi dengan semangat profesional bermental prestasi.

Hal tersebutlah yang semestinya kita tumbuhkan terlebih dahulu. Sebab semua negara ASEAN akan memberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFFA). Hal ini akan berdampak pada Para pekerja dan seluruh negara ASEAN akan bebas bekerja di negara anggota, termasuk Indonesia.

Pada situasi dan kondisi tersebut akan banyak peluang dan tantangan yang terlewatkan begitu saja jika kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, masyarakat kita akan tersingkir seiring masuknya kompetitor-kompetitor dari luar, mengingat bahwa posisi Negara Indonesia pada tingkatan Daya Saing (Global Competitiveness Index) yang dirilis oleh World Economic Forum tahun 2016-2017 berada pada posisi 41, masih tertinggal dari Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 24 dan Thailand 34.

Oleh karena itu, hal yang harus kita upayakan adalah memberdayakan masyarakat, baik dalam pengertian pemberdayaan pola pikir yang kemudian dilanjutnya dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tersebar di daerah-daerah kabupaten/kota untuk menjadi lokomotif pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, namun kita tetap perlu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja menjadi objek pembangunan namun juga harus dapat bertindak sebagai subjek dari pembangunan.

Untuk itu, segenap aparatur pemerintahan perlu meningkatkan responsifitas terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, sekaligus dengan jeli melihat setiap peluang dan potensi yang mungkin dapat dioptimalkan di daerahnya.

Disamping potensi posisi daerahnya yang sangat strategis, Kabupaten Dharmasraya merupakan satu dari sedikit Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi alam yang lengkap, baik dari potensi pertanian, perkebunan, maupun kehutanan.

Potensi seperti ini perlu dipahami oleh segenap aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai modal dasar pembangunan daerah ke depan, sehingga berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan akan dapat diimplementasikan secara tepat, dan mampu membawa daerah ini sejajar, bahkan lebih unggul dengan daerah lainnya di Sumatera Barat.

Untuk itu tuntutan kemandirian dari seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya yang dimilikinya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah keniscayaan.

Pada tahun 2016 lalu ada beberapa moment nasional dan Internasional yang semestinya bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan telah dinobatkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai pemenang dari Halal Tourism Award (WHTA) 2016, pada kategori World’s Best Halal Destination 2016 dan World’s Best Halal Culinary Destination 2016.



Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan moment tersebut untuk melaksanakan peningkatan pada seluruh infrastruktrur dan edukasi bagi seluruh komponen penyokong pariwisata dengan memanfaatkan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya, untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang datang ke Sumatera Barat.

Untuk itu dengan adanya penghargaan tersebut, jadikan sebagai sinyal, bahwa mulai saat ini kita harus lebih serius mempersiapkan sektor pariwisata dengan genre “halal tourism” tersebut yang pasti menimbulkan Multiplier effect bagi daerah, baik dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan daerah.

Untuk memajukan pariwisata dengan konsep halal tourism di daerah memang tidak mudah, dan harus menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang harus cepat kita selesaikan, seperti infrastruktur yang harus memadai seperti restoran dan hotel yang sertifikasi halal.

Sebenarnya untuk kuliner, bisa kita jamin 100 persen di Sumbar adalah halal. Hanya untuk sertifikasinya baru beberapa yang telah melakukan. Kemudian yang paling sering menjadi perbincangan miring tentang kuliner adalah tarif kuliner yang seringkali tidak standar, sehingga masih menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung.

Selain harga kuliner yang belum transparan dan tidak terstandarisasi, pungutan liar parkir juga kerap dikeluhkan masyarakat, ini adalah kendala yang harus diatasi jika ingin pariwisata maju.

Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai esensi dan tata pemerintahan yang baik.

Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, baik APBD maupun APBN. Anggaran pemerintah daerah yang secara umum sudah dipakai untuk penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah yang wajib dan menjadi prioritas dengan besaran persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah pusat.

Dengan persentase anggaran tersebut, masih banyak program-program pada sektor pembangunan lain yang juga berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaannya.



Hal ini semakin dipersulit dengan besarnya anggaran belanja pegawai yang pada beberapa pemerintah daerah berada di atas 50% dari total belanja APBD.

Dengan kondisi demikian, upaya mencari alternatif sumber daya lain di luar pemerintah daerah ataupun pemerintah menjadi solusi ideal bagi pemerintah daerah untuk memacu roda pembangunan.

Optimalisasi peran perantau untuk berpartisipasi dalam pembangunan ranah kampung halamannya selama ini terbukti cukup efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung program-program pembangunan di daerah.

Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih dibutuhkan banyak dana untuk membiayai program-program yang belum dapat terwujud sebagai akibat minimnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Oleh karena itulah, investasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi alternatif lain yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Namun perlu menjadi perhatian bersama, agar investasi yang masuk ke Sumatera Barat haruslah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat serta cocok dengan kondisi geografis, demografis, serta adat budaya Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan kemudahan dan jaminan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat sehingga target inventasi tahun 2016 yang sebesar RP. 3,8 Triliun telah terlampaui pada kuartal ketiga 2016 dengan nilai mencapai Rp. 4,03 Triliun.

Jumat, 08 September 2017

Diseminasi Program PUG Bagi SKPD Provinsi Di Indonesia

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sinergi antar bidang Pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan sehingga kegiatan disetiap bidang saling terpadu, dan saling memperkuat didalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN.

 Diseminasi Program PUG Bagi SKPD Provinsi Di Indonesia

Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip pengarusutamaan Gender yang menjadi landasan operasional bagi seluruh petaksanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 5 Tahun 2010. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup:

  1. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
  2. Pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik.
  3. Pengarusutamaan gender (PUG).



Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dan dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah merupakan bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirobah menjadi Permendagri Nomor 67 tahun 2011. Sesuai dengan Permendagri tersebut seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan strategi PUG pada prinsipnya telah dilalui tiga fase yakni fase pertama 1995-2002 (fase peletakan Pondasi Dasar PUG, fase kedua periode 2002-2008 (fase pengembangan kelembagaan PUG) dan fase ketiga priode 2009 sampai sekarang (fase Pelaksanaan uji coba Anggaran Responsive Gender/ARG).

Dari fase-fase tersebut sudah banyak hasil yang telah dicapai antara lain terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dan tersusunnya Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai alat analisis. Khususnya dalam tahap penyusunan perencanaan, terbentuknya berbagai kelompok kerja/pokja PUG di pusat dan daerah, Tersosialisasikannya secara lebih luas konsep gender, kesetaraan gender, PUG dan ARG walaupun pemahamannya belum optimal, terbitnya Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang kemudian dirubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, serta di tingkat pusat telah terbentuknya Komite Perencanaan dan Pengangaran Responsive Gender (PPRG) yang secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappenas.

Meskipun berbagai hasil telah dicapai dalam implementasi PUG tersebut, namun berbagai permasalahan juga masih dihadapi baik ditingkat pusat khususnya lagi di tingkat daerah antara lain:



  1. Terbatasnya pemahaman dan keterampilan, belum semua pimpinan dan staf memahami secara komprehensif tentang PUG.
  2. Belum tersedianya data terpilah.
  3. Terbatasnya pakar/Pelatih handal yang mengerti dan memahami konsep gender serta aplikasi PUG pada saat ini sangat terbatas.

Berbagai permasalahan dimaksud harus ditangani bersama-sama dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sering memfasilitasi Pemerintah Daerah. Dalam meningkatkan pemahaman konsep gender serta aplikasi PUG agar Implementasi Pengarusutamaan Gender dapat terwujud dalam rangka percepatan PUG di Daerah. Diharapkan implementasi PUG cepat terlaksana sehingga program-program yang akan direncanakan tentunya akan mengacu pada penyusunan anggaran yang resoponsive gender sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan tentunya Pembangunanan yang Responsive Gender.

Kamis, 07 September 2017

Gelar Potensi Investasi Daerah Dan Seminar Nasional Investasi Indonesia

Gelar Potensi Investasi Daerah se Indonesia dan Seminar Nasional Investasi merupakan acara rutin tahunan BKPM RI dalam rangka ajang promosi penyampaian informasi potensi investasi daerah seluruh Indonesia kepada para calon investor potensial. Event ini juga merupakan salah satu kesempatan bagi daerah propinsi se Indonesia untuk dapat bertemu langsung dengan para calon investor, dimana para calon investor juga sangat diuntungkan dengan datangnya secara serentak seluruh daerah pemilik potensi investasi unggulan di Indonesia; dengan demikian mereka tidak perlu berkeliling Indonesia untuk dapat memperoleh informasi.

Gelar Potensi Investasi Daerah Dan Seminar Nasional Investasi Indonesia

Bagi Pemerintah Daerah Penyelenggara, event ini merupakan bukti nyata bahwa wilayahnya masih merupakan tempat yang menarik untuk menggelar acara - acara besar nasional.

Khusus dalam hal potensi investasi, dengan keragaman potensi sumberdaya yang di miliki, berinvestasi di Daerah merupakan kegiatan ekonomi yang menguntungkan terutama untuk sector-sektor unggulan diantaranya adalah sektor energi dan sumberdaya mineral, perikanan kelautan, pariwisata, serta sektor industri.



Seluruh Daerah di Indonesia mempunyai banyak potensi untuk dapat dikembangkan sebagai usaha investasi yang akan sangat menguntungkan bagi investor. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Barat di bidang infrastruktur transportasi misalnya mempunyai rencana dan menawarkan untuk membangun jalan tol dan membangun jalan pintas kereta api. Di bidang perkebunan mempunyai komoditi gambir sebagai bahan baku industri kesehatan yang tidak dimiliki oleh propinsi lain di Indonesia, dimana 85 % export gambir Indonesia berasal dan Sumatera Barat.

Negara maju seperti Jerman maupun Negara Uni Eropa lainnya saat ini sedang gencar mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan atau Eco Energy. Di Negara-negara maju dunia lainnya, dan juga di Indonesia semua usaha yang mengalihkan penggunaan energi fosil akan mendapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah, bahkan mendapatkan insentif yang sangat menguntungkan.

Sumatera Barat mempunyai 17 titik sumber panas bumi geothermal yang bila diusahakan akan dapat menghasilkan sekitar 1600 MW listrik. Di saat semakin mahalnya dan semakin langkanya bahan bakar fosil, bahkan diperkirakan di tahun 2024 akan habis, maka eksploitasi geothermal menjadi energy listrik akan sangat menjanjikan bagi investor.



Diharapkan pada acara ini para calon investor dapat secara langsung berinteraksi dengan seluruh aparatur provinsi se Indonesia dalam acara one on one meeting. Para calon investor dapat langsung menanyakan pada para perwakilan daerah dimana potensi investasi itu berada. Peluang investasi pada semua sektor unggulan di Indonesia masih sangat terbuka mengingat banyaknya potensi sumberdaya yang terkandung di bumi Indonesia ini.

Pada acara ini para calon investor dapat mencermati presentasi dan promosi potensi investasi dari seluruh daerah se-Indonesia, dan dapat mengambil keputusan untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia.

Rabu, 06 September 2017

Pengembangan Industri Makanan Rendang Sumatera Barat

Masyarakat Sumatera Barat bersyukur dan patut merasa bangga atas hasil survey yang dilaksanakan CNN pada tahun 2011 lalu yang menempatkan masakan rendang sebagai masakan terlezat di dunia. Pengakuan internasional tersebut merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya bagi kita semua karena telah mempromosikan rendang yang akan mendorong peningkatan dan pengembangan pemasaran produk tradisional masyarakat Minang tersebut.

Pengembangan Industri Makanan Rendang Sumatera Barat

Dari segi ekonomi, kondisi ini tentu akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha makanan di daerah ini, terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang kuliner. Apabila makanan rendang makin terkenal dan semakin laris, maka manfaat yang diperoleh tentu akan berlipat ganda, mulai dari peternak sapi, hingga pengusaha makanan itu sendiri dan disamping itu akan memberikan pula kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pada saat ini Pemerintah pusat maupun daerah tengah mendorong tumbuhnya industri kreatif di masing-masing daerah, termasuk Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat dari dahulu sudah terkenal dan kaya dengan berbagai ragam makanan khas yang tersebar di diseluruh Kabupaten dan Kota dengan cita rasa yang berbeda-beda. Masyarakat di Indonesia pada umumnya telah lama mengenal rumah makan Padang yang banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan bahkan sudah terkenal sampai ke manca negara, dimana disetiap sajiannya selalu menyediakan menu khas daerah ini seperti gulai ikan, dendeng, samba lado dan jarang ketinggalan rendang.



Seiring dengan penyebaran Rumah Makan Padang, rendang juga sudah menjadi makanan khas Indonesia, karena tidak ada orang Indonesia yang tidak mengenal Rendang Padang. Selain cita-rasanya yang khas juga mempunyai daya tahan yang lama, sehingga sering dibawa oleh orang yang bepergian ke luar daerah bahkan keluar negeri, dan umumnya jemaah Indonesia atau khususnya dari Sumatera Barat yang melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekkah boleh dikatakan selalu membawa rendang.

Oleh karena itu, pengakuan dunia terhadap rendang ini perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi masakan rendang ini menjadi industri yang lebih maju dengan kualitas memenuhi standar tertentu, dikemas dengan baik yang siap bersaing dengan makanan-makanan khas dari negara-negara lainnya di dunia.

Dengan pengakuan dunia tersebut, rendang sebagai masakan khas asli dari Ranah Minang dengan brand “Rendang Padang” sudah tidak terbantahkan lagi, kita tidak perlu khawatir yang berlebihan terhadap Malaysia yang mengklaim rendang sebagai makanan asli mereka. Survey telah membuktikan, bahwa dunia internasional melalui situs CNN.go.com telah mengakui rendang sebagai makanan terlezat adalah yang berasal dari Sumatera Barat.

Oleh karena itu, citra baik yang telah dimiliki rendang, merupakan tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Kualitas rendang jangan sampai luntur, karena meraih kepercayaan internasional merupakan suatu yang mahal dan pengakuan tersebut sangat tidak ternilai harganya. Dengan demikian, kita berharap pengusaha yang bergerak dibidang kuliner di daerah ini tidak berhenti berkreasi maupun berinovasi secara terus menerus untuk menjaga dan mengembangkan potensi yang ada guna meningkatkan perekonomian daerah dan ke sejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu suatu produk, maupun dalam hal meningkatkan kapasitasnya, namun salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah masalah promosi dan pemasaran. Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat Sumatera Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wiliam Wongso yang telah ikut membantu mempromosikan langsung makanan rendang ke berbagai negara di Eropa dan Amerika melalui event-event tertentu seperti; pameran wisata kuliner, lomba maupun demo yang dilakukan di berbagai hotel berbintang, sehingga rendang yang merupakan warisan tradisi kuliner ini menjadi terkenal pada saat ini.

Disamping itu, belum lama ini PT. Indofood juga sudah mengeluarkan produk indomi instan rasa rendang yang dapat kita temui di berbagai super market di tanah air. Dengan demikian, kita sangat bersyukur bahwa seluruh unsur-unsur yang terkait dengan promosi dan pemasaran makanan rendang telah banyak dilakukan sehingga kata rendang menjadi familiar maka dengan sendirinya rendang semakin terkenal secara luas di tengah kehidupan masyarakat.

Telah banyak seminar dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk menggali keunggulan rendang guna mengembangkan potensi yang cukup besar dan selama ini kurang disadari dalam pengembangan industri kecil makanan di Sumatera Barat. Disamping itu upaya lainnya, akan terus dilakukan seperti: bimbingan teknis dalam menjaga kualitas dan cita rasanya, perbaikan kemasan, promosi dan kegiatan lainnya.

Diharapkan dengan digelarnya seminar-seminar agar dapat muncul gagasan dan masukan yang berarti dari semua pihak guna merumuskan langkah-langkah yang tepat dan lebih konkrit dalam meningkatkan dan mengembangkan produk potensial daerah khususnya makanan tradisional, sehingga mampu meningkatkan daya saing serta ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Dengan demikian keinginan semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera akan dapat segera terwujud.